Sivitas akademika dan pelaku industri bidang ekonomi syariah siap menerapkan kebijakan Merdeka Belajar yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemerintah berkomitmen mengeluarkan peraturan terkait penyesuaian persyaratan jabatan akademis lektor kepala dan guru besar. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebijakan Merdeka Belajar untuk pendidikan tinggi.

Kebijakan Merdeka Belajar mendorong perguruan tinggi mengutamakan capaian kinerja hasil. Hal ini menuntut perubahan paradigma kampus.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merilis kebijakan Merdeka Belajar ”Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi”. Kebijakan ini meliputi delapan indikator pengukuran kualitas dan tiga skema pendanaan.

Melalui kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, mahasiswa berhak mengambil mata kuliah di luar prodi dan mengikuti kegiatan di luar kampus. Untuk mengakomodasi ini, penyesuaian kurikulum dibutuhkan.

Dalam keadaan kini, saat kita semua merasa tertekan oleh pembatasan yang dikenakan karena Covid-19, dunia pendidikan tinggi kita sudah mendapat untung dari pengalaman mengajar jarak jauh. Peluang melakukan perubahan.

Sejak program Kampus Merdeka diluncurkan pemerintah pada Januari 2020, beberapa perguruan tinggi memutuskan untuk saling bekerja sama membentuk konsorsium.

Hubungan antara universitas dan industri dalam memberi kesempatan mahasiswa untuk magang kerja perlu diperkuat lagi. Mahasiswa diharapkan bisa memberikan kontribusi besar untuk dunia usaha.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana memberikan dukungan insentif anggaran dan mengukur keberhasilan Kampus Merdeka, bagian dari Merdeka Belajar. Kebijakan ini dianggap mempertegas pendidikan sebagai bisnis.

Polemik merdeka belajar berlanjut. Penggunaan merdeka belajar dalam kebijakan pendidikan, sementara istilah ini sudah dipatenkan oleh pihak swasta, dinilai bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.