PDI-P Kian Gencar Bongkar Manuver Jokowi

PDI-P dan Presiden Jokowi diprediksi akan menjaga hubungan saling menguntungkan hingga Oktober 2024.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Dalam rangka mengenang 9 tahun meninggalnya Taufiq Kiemas, Presiden Joko Widodo meresmikan Masjid At-Taufiq PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022). Peresmian juga dihadiri oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Presiden Jokowi dan Megawati menegaskan hubungan mereka erat dan mendalam.

JAKARTA, KOMPAS — Hubungan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Presiden Joko Widodo kian meruncing. Partai politik pengusung Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 itu kian gencar membongkar manuver Joko Widodo yang dipandang terkait dengan kemunduran demokrasi. Kendati demikian, perkembangan relasi kedua pihak dinilai tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa masa pemerintahan periode 2019-2024.

Setelah penetapan hasil Pemilu 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kian gencar mengungkap sejumlah manuver politik yang dinilai mengancam demokrasi Indonesia. Manuver dimaksud khususnya yang terkait ataupun yang diduga dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Pada Selasa (2/4/2024), misalnya, tim hukum PDI-P menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena meloloskan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Baca juga: Anggap KPU Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran, PDI-P Gugat ke PTUN

Adapun dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024, tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD, pasangan calon yang diusung PDI-P, juga menyebut bahwa Jokowi menyalahgunakan kekuasaan secara terstruktur sehingga menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran saat berkontestasi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

DOKUMENTASI HUMAS PDI-P

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dalam peluncuran buku karyanya yang berjudul Suara Kebangsaan, di Jakarta, Minggu (7/8/2022).

Tak hanya terkait pilpres, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto juga mengungkap bahwa Jokowi memiliki intensi untuk memimpin partai politik (parpol) yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu. Dalam kurun enam bulan terakhir, Jokowi disebut menugasi salah satu menteri di kabinetnya untuk menjembatani upaya pengambilalihan kursi ketua umum PDI-P. Langkah tersebut dilakukan untuk mempertahankan kekuatan politik Jokowi setelah lengser dari jabatannya.

”Supaya enggak salah, ini (salah satu menteri) ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik, untuk 21 tahun ke depan,” kata Hasto.

Menanggapi tudingan itu, Jokowi saat ditemui di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024), hanya tertawa. Ia berkelakar mengenai dirinya yang tak hanya dikabarkan ingin menjadi Ketua Umum PDI-P, tetapi juga Partai Golkar.

Baca juga: Panas Dingin Relasi ”Anak Nakal” dan ”Ibu”-nya

Presiden Jokowi meminta agar siapa saja tidak sembarang melemparkan rumor. Jokowi heran sekaligus mempertanyakan mengapa isu bahwa dirinya berintensi merebut posisi tertinggi di parpol tertentu mulai ramai belakangan ini.

”Katanya mau ngerebut Golkar? Katanya mau ngerebut (PDI-P)? Masa mau diambil semua? Jangan seperti itu. Jangan seperti itu,” ucap Jokowi.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo saat menjawab pertanyaan awak media pada acara pelepasan bantuan kemanusiaan untuk Palestina di Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (4/11/2023).

Kembalinya orientasi partai

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, melihat, langkah PDI-P membongkar berbagai manuver Jokowi ataupun yang terkait dengan Jokowi memperlihatkan kebangkitan parpol tersebut setelah lama tak memiliki musuh bersama untuk dikritisi.

Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi.

Hal tersebut dinilai tidak berbeda jauh dengan cara PDI-P menghadapi pemerintahan Orde Baru. Oleh karena itu, sikap PDI-P hendaknya dipertahankan hingga pemerintahan 2024-2029 terbentuk.

”Indonesia membutuhkan kekuatan yang seimbang dengan status quo. Sebab, dikhawatirkan rezim ini akan jadi competitive authoritarian,” ujar Firman.

Baca juga: Jurang Otoritarianisme Kompetitif

Menurut dia, sikap PDI-P juga menunjukkan upaya pembetulan arah partai. Arah partai dibetulkan dari yang dianggap selalu melindungi menjadi mengkritisi Jokowi. Jokowi dinilai sebagai pihak yang perlu bertanggung jawab atas kemerosotan demokrasi dan kembali munculnya praktik nepotisme.

KOMPAS/INGKI RINALDI

Firman Noor

Sekalipun demikian, menurut Firman, sikap PDI-P tidak akan berpengaruh signifikan terhadap jalannya sisa masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Baik PDI-P maupun Jokowi diprediksi masih akan saling menjaga hubungan saling menguntungkan hingga Oktober mendatang.

PDI-P dinilai masih membutuhkan jabatan di pemerintah. Sementara itu Jokowi juga tidak bisa menafikan kinerja menteri dari PDI-P yang mumpuni.

Baca juga: Menang Pileg, tetapi Kalah di Pilpres, Mungkinkah PDI-P Kembali Oposisi?

Kalaupun ada perubahan, pemicunya bakal muncul dari Jokowi jika dia merasa terusik oleh sikap PDI-P. Akan tetapi, sejauh ini belum ada indikasi bahwa Presiden bakal mengambil langkah krusial, semisal mengganti menteri-menteri dari PDI-P dengan tokoh lain. ”Saya kira Jokowi masih santai karena cenderung lebih memantau bagaimana pengaruh dirinya di pemerintahan selanjutnya,” tutur Firman.