Seruan Diabaikan Jokowi, Guru Besar Ingin Gerakan Rakyat yang Lebih Besar

Penggugat hasil pemilu mesti bekerja luar biasa untuk membuktikan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Dosen Fisipol UGM, Wahyudi Kumorotomo (tengah), membacakan deklarasi dan pernyataan sikap Kampus Menggugat di Balairung Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (12/4/2024). Gerakan Kampus Menggugat mengajak kalangan akademisi dari setiap universitas untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang dinilai terkoyak selama lima tahun terakhir.

JAKARTA, KOMPAS — Guru besar menginginkan gerakan yang lebih besar dari rakyat, khususnya kaum akademisi dengan melibatkan mahasiswa, demi menjaga demokrasi. Sebab, seruan yang disampaikan sivitas akademika selama ini tidak pernah didengar Presiden Joko Widodo.

Berbagai seruan moral dari perguruan tinggi telah disampaikan dalam menyoroti kemunduran demokrasi di akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Seruan dimaksud, di antaranya, dari kalangan sivitas akademika di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Selain itu, juga dari kalangan sivitas akademika yang bergabung dalam forum ilmiah universitas se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) di Gedung IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI), Jakarta.

Baca juga: Seruan Salemba 2024, Akademisi Kembali Berkumpul Soroti Kemunduran Demokrasi

Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Koentjoro Soeparno mengatakan, sivitas akademika UGM telah membacakan petisi kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Januari 2024. Mereka meminta Presiden dan semua orang yang berada di belakang Presiden untuk segera kembali pada koridor demokrasi.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Guru Besar Psikologi UGM Koentjoro berorasi saat acara gerakan Kampus Menggugat di Balairung UGM, Yogyakarta, Selasa (12/4/2024). Gerakan Kampus Menggugat mengajak kalangan akademisi dari setiap universitas untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang dinilai terkoyak selama lima tahun terakhir.

Koentjoro mengingatkan, petisi itu disampaikan untuk menjaga nama baik UGM. Seperti diketahui, Presiden Jokowi merupakan alumnus UGM. Namun, Presiden hanya menganggap apa yang dilakukan UGM sebagai hak demokrasi dan tidak pernah didengarkan isinya. Padahal, petisi itu bagian dari tugas guru besar dalam menjaga etika.

”Saya mengajarkan kepada mahasiswa boleh salah, tetapi tidak boleh bohong. Namun, apa yang terjadi sampai sekarang? Kebohongan-kebohongan itu dibuat. Pembodohan-pembodohan itu dibuat. Pembodohan ini yang paling fatal,” tegasnya.

Baca juga: Wanti-wanti Wapres, Pemilu Luber Jurdil, dan Perintah Konstitusi

Pernyataan tersebut disampaikan Koentjoro dalam acara diskusi bertajuk ”Para Pendekar Turun Gunung” yang diselenggarakan secara daring oleh forum Sing Waras Sing Menang, Sabtu (16/3/2024). Hadir juga Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti dan pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti sebagai pembicara.

Saya mengajarkan kepada mahasiswa boleh salah, tetapi tidak boleh bohong. Namun, apa yang terjadi sampai sekarang? Kebohongan-kebohongan itu dibuat.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana saat dari Masyarakat Penegak Konstitusi meneriakkan yel-yel di akhir aksi Mosi Tidak Percaya di Kompleks Tugu Proklamasi, Jakarta, Rabu (6/3/2024). Aksi yang diikuti sejumlah masyarakat dari berbagai latar belakang ini menyuarakan mosi tidak percaya terhadap Presiden Joko Widodo karena sikap ketidaknetralannya sebagai pemimpin negara dalam Pemilu 2024.

Menurut Koentjoro, pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memanfaatkan kelompok tidak terdidik untuk meraup suara seperti pemberian bantuan sosial atau tekanan-tekanan.

Yang paling fatal, kata Koentjoro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia membahas program makan siang gratis yang menjadi unggulan pasangan Prabowo-Gibran. Koentjoro mendesak rakyat untuk terus bergerak demi menjaga demokrasi agar bisa berjalan.

Baca juga: Makan Siang Gratis Diperhitungkan Masuk RAPBN 2025

Susi Dwi Harijanti mengatakan, Universitas Padjadjaran telah menyampaikan petisi Seruan Padjadjaran yang merupakan bentuk deklarasi seruan moral. Petisi Seruan Padjadjaran tersebut mengikutsertakan mahasiswa. Gerakan serupa juga terjadi di sejumlah kota lain.

Susi berharap akan ada gerakan selanjutnya dari guru besar dan akademisi se-Bandung Raya. Dalam proses Pemilu 2024 lalu, menurut Susi, ada sebagian dari mahasiswa yang tidak terbiasa berpikir kritis. Itu terlihat dari mereka yang tidak banyak bertanya sebelum menjatuhkan pilihan.

TANGKAPAN LAYAR KANAL YOUTUBE KOMPAS TV

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti saat menjadi narasumber pada acara Satu Meja The Forum bertajuk “Ramai-Ramai Kritik Jokowi” yang disiarkan Kompas TV, Rabu (8/2/2024) malam.

Susi mengatakan, hal itu merupakan bentuk kelemahan paling fundamental dalam pendidikan di Indonesia yang tidak mengajarkan peserta didik berpikir kritis. Banyaknya pelanggaran etik selama proses Pemilu 2024 seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan.

Pelanggaran etik itu terbukti dalam kasus uji materi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat.

Baca juga: Pelanggaran Etik Berulang, Menggerus Kepercayaan Publik

Selain itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan ketua dan enam anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar etik terkait tindak lanjut atas putusan MK mengenai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Hak angket

Harapan saat ini ada pada DPR untuk menyampaikan hak angket dalam mengusut dugaan kecurangan pemilu. Susi mengatakan, dibutuhkan kerja yang luar biasa bagi mereka yang menggugat hasil pemilu. Sebab, harus ada bukti-bukti secara nyata bahwa telah terjadi kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti memberikan orasinya pada Konser Bongkaaar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (9/12/2023). Konser Bongkaaar yang digelar Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia ini dalam rangka peringatan Hari HAM Sedunia dan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

Menurut Ikrar Nusa Bhakti, ada keterlambatan untuk menyadari ada yang tidak beres dari Presiden Jokowi dalam membangun dinasti politik yang sudah direncanakan sejak lama. Pada akhirnya, terjadi banyak pelanggaran etik dalam proses pencalonan Gibran hingga polemik Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang di dalamnya diatur bahwa Gubernur Jakarta bakal ditunjuk oleh Presiden.

Baca juga: Tantangan Bermain Bersih di Pemilu 2024

Ikrar mendukung gagasan diajukan hak angket DPR untuk membongkar persoalan yang ada di Pemilu 2024. Ia tidak ingin generasi muda bangsa Indonesia ke depan tidak lagi memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin politik jika mereka bukan anak pejabat.