Makan Siang Gratis Diperhitungkan Masuk RAPBN 2025

Program makan siang gratis dibahas dalam sidang kabinet paripurna yang membahas rencana kerja pemerintah dan RAPBN 2025.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024). Sidang kabinet perdana pasca-Pemilu 2024 itu diikuti hampir semua anggota Kabinet Indonesia Maju.

JAKARTA, KOMPAS — Sidang Kabinet Paripurna pertama setelah pemungutan suara Pemilu 2024 membahas rencana kerja pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2025. Meskipun Komisi Pemilihan Umum belum menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih, program makan siang gratis yang menjadi unggulan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pun dibahas.

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya persiapan untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal tahun 2025 sebagai jembatan menjaga kesinambungan pembangunan. RKP dan kebijakan fiskal tahun 2025 ditegaskan harus bisa mengakomodasi program dari presiden terpilih.

”Ini juga kita sambil menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena menjalankan APBN. Sebab, yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih,” ucap Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/2/2024).

Sidang tersebut berfokus pada persiapan bulan Ramadhan dan Idul Fitri serta penyusunan RKP dan kebijakan fiskal untuk tahun 2025. ”Dalam sidang kabinet paripurna hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bulan Maret kita akan memasuki bulan Ramadan dan bulan April kita akan merayakan Idul Fitri 1445 H,” kata Presiden.

Baca juga: Anggaran Makan Siang Gratis Ditargetkan Masuk RAPBN 2025

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, program-program ikonik presiden terpilih harus dimasukkan dan diperhitungkan dalam penyusunan RAPBN 2025. ”Bappenas sedang menyusun itu. Karena itu, RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih,” tuturnya kepada wartawan seusai sidang kabinet paripurna.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga merupakan calon presiden yang unggul dalam hitung cepat, menyimak pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/2/2024).

Hal ini, menurut Suharso, supaya keberlanjutan pembangunan terjadi setelah pelantikan presiden terpilih. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Presiden memberikan arahan supaya ada keberlanjutan pemerintahan. ”Sebab, pelaksana APBN 2025 adalah pemerintahan mendatang, sehingga bisa berjalan lancar dan smooth,” ujarnya

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memastikan Prabowo dan Gibran yang akan berkuasa pada tahun 2025. ”Karena ini, kan, kita bahas APBN 2025. Kalau kita bahas APBN 2025, Presidennya, kan, sudah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi, pasti,” katanya.

Kendati KPU sampai saat ini masih menjalankan proses rekapitulasi suara secara manual dan belum memutuskan pemenang Pemilu Presiden 2024 secara resmi, Bahlil mengatakan ini antisipasi untuk bulan depan, saat KPU memutus hasil Pemilu Presiden. ”Jadi, ada beberapa model yang dikembangkan nanti dalam rekayasa perkiraan asumsi untuk APBN 2025,” tambahnya.

Baca juga: Makan Siang Gratis dan Jebakan Ilusi Fiskal

Salah satu program prioritas Prabowo-Gibran yang telah dibahas adalah program makan siang gratis. Pemerintah memastikan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis ini mencukupi. Pembahasan program makan siang gratis sekaligus menunjukkan bahwa pemerintahan mendatang merupakan pemerintahan yang berkelanjutan dengan pemerintahan Presiden Jokowi.

Anggota Kabinet Indonesia Maju menunggu dimulainya sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024). Sidang kabinet perdana pasca-Pemilu 2024 itu diikuti hampir semua anggota Kabinet Indonesia Maju.

Apalagi, Bahlil menegaskan bahwa tim penyokong Prabowo-Gibran juga sebagian sudah ada di Kabinet Jokowi. ”Apanya yang mau ditransisi? Jadi, yang ada itu tim pemantapan untuk melanjutkan program yang bagus, tapi yang belum bagus kita lakukan perbaikan. Dalam rangka melengkapi atau menjadi visi-misi dan program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran,” kata Bahlil.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta RAPBN 2025 Pertimbangkan Hasil Pilpres

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, menambahkan bahwa program makan siang gratis memang dibahas di sidang kabinet paripurna. ”Tadi, ada saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail,” katanya.

Kendati disebut belum dibahas detail, penerima makan siang dan susu gratis akan mencapai 83 juta orang. Menurut AHY, program makan siang gratis ini memang harus dihitung secara saksama sehingga bisa terlaksana dengan baik. Program ini diharapkan bisa bermanfaat untuk mengatasi kelaparan, tengkes, dan gizi buruk.

Program makan siang gratis juga bertujuan untuk menggerakkan perekonomian. Sebab, akan ada permintaan bahan pokok dalam jumlah besar. ”Akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat daerah, di tingkat lokal, dan UMKM lokal kita tumbuh, para petani senang, nelayan senang karena hasil panen pertanian dan tangkapannya bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis ini,” kataAHY.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan terkait RAPBN 2025 seusai sidang kabinet paripurna pertama setelah Pemilu 2024 di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Airlangga menyebutkan makan siang gratis Prabowo-Gibran sebagai program prioritas yang akan dibahas secara teknis dan disiapkan untuk dilaksanakan secara bertahap mulai anak balita, ibu hamil, ataupun perwilayah tertentu. Daerah dengan tingkat tengkes tinggi akan menjadi prioritas program ini.

Menurut Airlangga, jumlah penerima program makan siang gratis sudah ada. Sejauh ini, Kementerian Kesehatan sudah memiliki program untuk 20,3 juta anak balita. Adapun tambahannya anak-anak TK sebanyak 7,7 juta, SD/MI 28 juta siswa, serta 12,5 juta siswa SMP.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan mengomentari secara detail program makan siang gratis ini. Sebab, proses penyusunan RAPBN dan RKP masih berjalan dalam tiga bulan ke depan. Kementerian Keuangan juga akan fokus pada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring keputusan KPU terkait presiden dan wakil presiden terpilih.

Baca juga: APBN Transisi Disusun, Ruang Fiskal Rezim Baru Bisa Lebih Sempit

Padahal, dalam RAPBN 2025, Presiden Joko Widodo berpesan supaya defisit anggaran tak melonjak, tapi dijaga di kisaran 2,45-2,8 persen saja. Oleh karena itu, ketika ditanya kemungkinan defisit melebar akibat program makan siang gratis, Sri Mulyani mengatakan, ”Semuanya harus sudah masuk di situ (RAPBN dan RKP 2025), tidak ada yang on top. Jadi, di dalam defisit sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian/lembaga dan berbagai komitmen.”

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa memberikan keterangan seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Adapun Rencana Kerja Pemerintah 2025, menurut Suharso, akan bertema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema ini dipilih mengingat 2025 adalah awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

RPJMN 2025-2029 dinilai sangat strategis karena menjadi awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045 Indonesia Emas. Indonesia pun berharap bisa lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah pada 2038 bila pertumbuhan ekonomi rata-rata bisa mencapai 7 persen dan pada 2041 dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen.

Adapun asumsi yang disiapkan untuk RAPBN 2025 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3-5,6 persen, tingkat kemiskinan 6-7 persen, tingkat pengangguran terbuka menurun sampai 4-5 persen, rasio gini sekitar 0,37, indeks modal manusia diharap 0,56, serta penurunan gas rumah kaca 38,6.

Baca juga: Menanti Pemerintah ”Buka-bukaan” Data Kemiskinan yang Sebenarnya

Seorang tunawisma melepas lelah di trotoar Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (16/2/2024). Menurut catatan Badan Pusat Statistik, pada Maret 2023, tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1,12 persen.

Penurunan emisi gas rumah kaca menjadi target pemerintah karena ekspor barang-barang Indonesia ke Eropa akan terkena aturan carbon border adjustment mechanism.

”Tadi Presiden meminta supaya defisit jangan terlalu loncat sekali, kira-kira angkanya ancer-ancernya 2,48-2,8 defisitnya dan ada peningkatan dari belanja investasi yang below the line antara 0,5-1 persen terhadap GDP,” tambah Suharso.

Sri Mulyani membenarkan, untuk postur awal pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, dari sisi penerimaan negara ataupun belanja negara, defisit akan dijaga antara 2,45 hingga 2,8 persen dari GDP. ”Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya sehingga dalam situasi global yang suhunya tinggi dan juga gejolak dari sisi geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih tetap bisa dijaga,” katanya.

Baca juga: Membedah Dana Jumbo Program Makan Siang Gratis

Detail dari kebijakan fiskal ini masih akan diperhitungkan dalam sebulan sembari menghormati proses Pemilu. Maret mendatang, menurut Sri Mulyani, akan ada sidang kabinet lanjutan untuk membahas pagu indikatif dan identifikasi program-program prioritas pemerintahan mendatang. Namun, katanya, masih dalam konteks wadah APBN yang sehat dan kredibel

Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024). Sidang kabinet perdana pasca-Pemilu 2024 itu diikuti hampir semua anggota Kabinet Indonesia Maju.

Untuk itu, menurut Sri Mulyani, hal yang paling penting pertama adalah komunikasi antara pemerintah sekarang dan pemerintah yang akan datang untuk bisa mewadahi program-program tersebut di dalam RAPBN. Hal ini juga harus disesuaikan dengan tema RAPBN 2025, yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan, serta pertumbuhan yang semakin merata antardaerah.

Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya sehingga dalam situasi global yang suhunya tinggi dan juga gejolak dari sisi geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih tetap bisa dijaga.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pembahasan soal transisi pemerintahan, terutama terkait anggaran, terlihat prematur. Apalagi, pembahasan tersebut dilakukan sebelum pengumuman hasil rekapitulasi suara oleh KPU.

Ia menduga, terdapat kekhawatiran bahwa antara kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang disusun Kementerian Keuangan tersebut akan berbeda jauh dari yang diinginkan oleh tim ekonomi Prabowo-Gibran. Menurut Bhima, jika dilihat dari kerangka ekonomi makro 2025 cenderung lebih moderat.

Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara

Namun, Prabowo dalam kampanyenya ingin mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen, menaikkan rasio pajak, dan menargetkan belanja-belanja yang butuh pendanaan besar, termasuk untuk makan siang dan susu gratis.

”Ini yang mungkin membuat ada kekhawatiran tidak akan matching yang akan direncanakan oleh pemerintahan Jokowi melalui Kemenkeu dan kebutuhan paslon yang mungkin dari segi quick count sudah terkesan menang. Mungkin khawatir ada perbedaan,” ujar Bhima.

Baca juga: Makan Siang Gratis, IKN, sampai Food Estate, dari Mana Anggarannya?

Pengajar Ilmu Kebijakan Publik Universitas Airlangga, Gitadi Tegas Supramudyo menilai pemerintah semestinya tetap mengikuti norma kelaziman dan etika birokrasi yang sudah disepakati. ”Apa pun alasan, meski niat baik sekali, sebaiknya mengikuti norma, kelaziman, dan etika birokrasi yang sudah disepakati dan diakui selama ini,” kata Gitadi kepada Kompas, Senin (26/2/2024).

Memasukkan program Prabowo-Gibran seperti makan siang gratis dinilai tergesa-gesa. Dalam disiplin anggaran, menurut Gitadi, lazimnya misi diturunkan dalam kebijakan yang disusun oleh pemenang setelah dilantik.