Sekber F-PDR: Menghidupkan Mimbar Bebas, Menyuarakan Keprihatinan Matinya Demokrasi

KOMPAS/HIDAYAT SALAM

Sejumlah tokoh meresmikan Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi di Jalan Diponegoro Nomor 72 Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

Puluhan orang berlatar belakang berbeda, mulai tokoh masyarakat, budayawan, purnawirawan TNI-Polri, akademisi, hingga warga, berkumpul di Jalan Diponegoro Nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat, untuk meresmikan Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi, Sabtu (9/3/2024). Sebagai rumah perjuangan, tempat itu akan rutin menggelar mimbar bebas agar publik dapat menyampaikan keprihatinan atas matinya demokrasi di Indonesia.

Forum itu dibentuk untuk memperbaiki situasi politik di Indonesia dan agar demokrasi bisa berjalan kembali ke arah yang benar tanpa intimidasi. Mereka menilai Pemilu 2024 merupakan pemilu paling buruk dan paling brutal karena ada pelibatan alat-alat negara dan sumber daya negara yang berpihak kepada kontestan tertentu.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Oleh karena itu, Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR) mendirikan sekretariat bersama (sekber) agar ada tempat yang bisa menjadi pusat koordinasi, pusat komunikasi, dan pusat perlawanan secara terukur, baik dengan jalan hukum, politik, kebudayaan, maupun pergerakan rakyat.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Massa menandatangani petisi menuntut digunakannya hak angket DPR untuk menyikapi Pemilu 2024 yang diduga diwarnai kecurangan di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Sekretaris Eksekutif F-PDR Rudi S Kamri mengatakan, forum ini diisi sejumlah elemen masyarakat dan para tokoh. Mereka terdiri dari purnawirawan TNI-Polri, akademisi, budayawan, dan tokoh nasional.

”Tokoh yang tergabung dalam F-PDR juga ada budayawan, seperti Mohamad Sobary atau Kang Sobary, lalu kalangan akademisi, seperti Ikrar Nusa Bhakti, Fredy Buhama Lumban Tobing, dan lain-lain,” ujar Rudi.

Baca juga: Partisipasi Aktif Masyarakat Sipil Jadi Kunci Penguatan Demokrasi

Saat acara peresmian sekretariat bersama itu tampak hadir mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal (Purn) TNI Agus Supriatna, mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana (Purn) TNI Bernard Kent Sondakh, dan Laksamana Madya (Purn) TNI Agus Setiadji.

Berikutnya, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu. Selain itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto juga tampak dalam acara peresmian sekretariat bersama F-PDR tersebut.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN (HAS)

Petikan puisi Widji Thukul tentang kebebasan terpampang pada mural di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (2/2/2014). Widji Thukul adalah penyair sekaligus aktivis prodemokrasi yang hilang bersama 13 aktivis lain sejak 1998.

Menurut Rudi, mereka prihatin atas dugaan kecurangan Pemilu 2024 karena keterlibatan serta keberpihakan Presiden Joko Widodo yang telah menguntungkan salah satu pasangan calon. Oleh karena itu, F-PDR akan berjuang mengembalikan tata negara dan tata pemerintahan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Dengan didirikannya sekber F-PDR, masyarakat dapat menjadikan tempat tersebut sebagai pusat perlawanan secara terukur. Hal ini dapat ditempuh dengan jalan hukum, politik, kebudayaan, dan pergerakan rakyat.

”Kami merasakan adanya praktik nyata dari abuse of power yang dilakukan Presiden Jokowi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan nyata-nyata berpihak kepada pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang juga anak sulung Jokowi. Pemilu ini paling buruk dan paling brutal karena melibatkan alat-alat negara dan sumber daya negara,” ujar Rudi.

Baca juga: Jokowi: Presiden Boleh Kampanye dan Memihak asal Tak Gunakan Fasilitas Negara

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan awak media seusai acara penyerahan pesawat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Rudi pun meminta Presiden Jokowi mundur secara sukarela karena dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan dalam Pilpres 2024. Pihaknya juga terus mendorong DPR mengajukan hak angket dan mendorong peserta pemilu mengambil langkah hukum di Mahkamah Konstitusi.

”Kami menginginkan ada obyektivitas dari DPR untuk bergerak secara politik dan mengusut indikasi kecurangan pemilu,” kata Rudi.

Budayawan Mohamad Sobary atau Kang Sobary menyatakan ada pelajaran berharga dari berbagai dugaan kecurangan Pemilu 2024. Berbagai kekacauan dalam Pemilu 2024 mesti dikawal agar tidak terulang kembali di masa depan.

Baca juga: Indikasi Kecurangan Pemilu Jangan Dibiarkan, Bisa Terulang di Pilkada 2024

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Peserta aksi dari Masyarakat Penegak Konstitusi mengangkat sebuah poster di depan patung Proklamator RI Soekarno dan Mohammad Hatta saat menggelar aksi Mosi Tidak Percaya di kompleks Tugu Proklamasi, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Sobary pun mengingatkan posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan. ”Pengawalan rakyat sangat penting karena sesungguhnya rakyatlah yang berkuasa dan berdaulat di negeri ini,” katanya.

Tak terafiliasi parpol

Rudi membantah F-PDR terafiliasi dengan kelompok ataupun partai politik tertentu. Kehadiran Hasto karena diundang penyelenggara kegiatan dan turut serta membantu mencarikan tempat bagi Sekber F-PDR.

”Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi tidak ada kaitannya dengan partai politik mana pun,” kata Rudi.

Pengawalan rakyat sangat penting karena sesungguhnya rakyatlah yang berkuasa dan berdaulat di negeri ini.

KOMPAS/ HIDAYAT SALAM

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto seusai menghadiri acara peresmian Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi, Sabtu (9/3/2024), di Jakarta.

Secara terpisah, Hasto mengaku diundang oleh penyelenggara Sekber F-PDR sebab mereka akan rutin melaksanakan mimbar untuk demokrasi setiap Sabtu dan Minggu. Ia membantah telah mewadahi kegiatan Sekber F-PDR. PDI-P akan selalu hadir ketika diundang dalam rangka memperjuangkan demokrasi Indonesia.

Baca juga: Presiden Jokowi Dituntut Meminta Maaf atas Pemilu Tak Demokratis

PDI-P akan terus memberi dukungan atas prakarsa dan konsolidasi kelompok-kelompok masyarakat sipil yang terus bergerak. Sebab, partainya memiliki legitimasi historis ketika melawan pemerintahan yang otoriter.

Hasto menilai kegiatan itu juga sebagai ungkapan komitmen politik masyarakat luas dalam menyikapi Pemilu 2024 yang diwarnai penyalahgunaan kekuasaan dari rezim berkuasa. Penyalahgunaan kekuasaan itu merusak demokrasi. Keberadaan Sekber F-PDR penting untuk menata masa depan bangsa dan mengarusutamakan nilai-nilai kebangsaan.

”Ini menyangkut masa depan Indonesia sebagai bangsa mengingat pemilu adalah mekanisme konstitusional yang seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan kejujuran. Akan tetapi, ini semua telah dilanggar,” kata Hasto.