Jokowi: Presiden Boleh Kampanye dan Memihak asal Tak Gunakan Fasilitas Negara

Jokowi menyebut posisi presiden sebagai pejabat publik dan pejabat politik. Dia menegaskan, presiden boleh berpolitik.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan awak media seusai acara penyerahan pesawat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyebut bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak, tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Soal apakah akan melakukannya atau tidak tergantung masing-masing individu.

Terkait hal ini, Presiden Jokowi diingatkan soal ruang etika yang perlu dipahami oleh semua pihak, terlebih putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto juga ikut berkontestasi.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Penegasan bahwa presiden boleh berkampanye disampaikan Presiden Joko Widodo saat menjawab pertanyaan awak media terkait adanya pandangan sejumlah menteri yang tidak ada hubungan dengan politik, tetapi menjadi tim sukses, di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

”Itu, kan, hak demokrasi, hak politik setiap orang. (Hak) Setiap menteri, sama saja. (Hal) yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Tapi, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Presiden Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menuturkan posisi presiden sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik. ”Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh berpolitik? Boleh. Menteri juga boleh,” ujarnya.

Saat ditanya lalu bagaimana cara memastikan agar tidak ada konflik kepentingan, Presiden Jokowi kembali menyebut soal larangan menggunakan fasilitas negara. ”Itu saja, yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” katanya.

Presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Tapi, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan awak media seusai acara penyerahan pesawat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Ketika ditanya lebih lanjut apakah dirinya memihak atau tidak, Presiden Jokowi balik bertanya dan diikuti tawa kecil, ”Ya, saya mau tanya, memihak atau ndak? He-he-he.”

Sehubungan tanggapannya terkait rekomendasi agar menteri mundur saat kampanye, Presiden Jokowi mengatakan, semua berpegangan pada aturan. ”Semua itu pegangannya aturan. Aturan. Kalau aturannya boleh, ya, silakan. Kalau aturannya enggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan di-ini, lho, apa, presiden tidak boleh (berkampanye), boleh, berkampanye itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi, kan, dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing,” ujarnya.

Baca juga: Janji Jokowi untuk Tak Berpihak di Pilpres 2024 Dinantikan

Selanjutnya, ketika ditanya apakah ia akan berkampanye, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya boleh saja berkampanye. ”Ya, boleh saja saya berkampanye, tapi harus cuti, tidak memakai fasilitas negara,” kata Presiden Jokowi.

Iklan

Secara terpisah, Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim, mengatakan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, seorang presiden memang diperbolehkan untuk berkampanye.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Mural menyambut Pemilihan Umum 2024 digambar di tembok pembatas di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat, Sabtu (17/6/2023). Kampanye pemilu bersih terus digaungkan sebagai upaya mengajak masyarakat mengawasi Pemilu 2024 agar berjalan jujur, adil, dan bebas dari praktik politik uang.

Dia juga memberi contoh. Apabila seorang presiden ingin maju kembali ke kontestasi, sebagai petahana, presiden boleh mengampanyekan dirinya sendiri. ”Artinya, apa yang disampaikan Pak Jokowi tidak salah secara undang-undang,” ujar Chico.

Namun, lanjut Chico, dalam situasi tersebut, ada ruang etika yang perlu dipahami bersama. Apalagi, dalam Pilpres 2024 ini, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, ikut dalam kontestasi.

”Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain. Itu akan semakin kental, apalagi Presiden mengampanyekan salah satu pasangan calon yang kebetulan di situ ada putra kandungnya,” kata Chico.

Baca juga: Capres Suarakan Pentingnya Presiden Jaga Netralitas

DIAN DEWI PURNAMASARI

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD, berdialog dengan warga dalam acara Tabrak Prof! di sebuah warung kopi di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam. Tabrak Prof! adalah acara dialog interaktif antara Mahfud dan warga selama masa kampanye Pemilu 2024.

Jokowi hargai Mahfud

Adapun saat ditanya mengenai calon wakil presiden Mahfud MD yang akan mundur dan apakah sudah ada komunikasi dengan Presiden, Kepala Negara menuturkan bahwa itu adalah hak.

”Ya, itu hak dan saya sangat menghargai,” ujar Presiden Jokowi.

Sebelumnya, rencana mundur Mahfud MD itu disampaikannya dalam acara Tabrak Prof! yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam. Kepada para peserta Tabrak Prof!, Mahfud menyampaikan sebelumnya ia memutuskan tak mundur dari kabinet karena ingin menunjukkan etika yang baik sebagai pejabat negara.

Baca juga: Mahfud MD Menanti Momentum untuk Mundur dari Jabatan Menko Polhukam

Meskipun ikut berkontestasi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sebagai calon wakil presiden (cawapres), Mahfud mengaku tidak pernah memanfaatkan kekuasaan dan fasilitas negara untuk urusan kampanye. Namun, menurut dia, pihak lain justru menggunakan jabatan untuk kepentingan kontestasi.

Bahkan, sejumlah menteri yang tidak ada kaitan dengan politik juga bergabung menjadi tim sukses capres dan cawapres. ”Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya, ya, sudah cukup. (Untuk mundur dari jabatan) Tinggal menunggu momentum karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga,” kata Mahfud.

Terkait perihal Mahfud MD yang mengatakan akan mengundurkan diri tersebut, Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid mengatakan, hal ini terkait prosedur antara Presiden dan menteri. DPR RI tidak terlibat dalam hal ini.