BPJS Diimbau Beri Layanan Khusus bagi Petugas KPPS yang Sakit dan Meninggal

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan diimbau beri pelayanan khusus bagi petugas KPPS yang sakit dan meninggal.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjalani tes kesehatan di RPTRA Mawar, Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (13/12/2023). Tes kesehatan secara gratis itu merupakan salah satu syarat menjadi anggota KPPS yang bertujuan mencegah banyaknya petugas KPPS yang meninggal seperti saat pelaksanaan Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS — Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Andy William Sinaga, mengimbau dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, memberikan pelayanan khusus bagi para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mengalami penurunan kesehatan berupa sakit kelelahan dan meninggal karena tugas-tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu 2024.

“Dalam situasi pelaksanaan pemilu yang melelahkan ini, kami mengimbau dan mendorong agar BPJS Kesehatan membuka layanan khusus bagi para petugas KPPS yang mengalami sakit dan kelelahan akibat tugas yang berkepanjangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Andy yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi Kebijakan DJSN, melalui pernyataan pers, Sabtu (17/2/2024).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Menurut data DJSN dengan merujuk data Kementerian Kesehatan, hingga Sabtu (17/2/2024), ada 27 kasus petugas KPPS Pemilu 2024 yang meninggal setelah melakukan tugas penyelenggara pemilu.

“Kami juga mengimbau dan mendorong BPJS Ketenagakerjaan membuat kanal pelayanan khusus untuk menyelesaikan klaim jaminan sosial tenaga kerja yang merupakan ranah BPJS Ketenagakerjaan. Jika perlu, melakukan pelayanan jemput bola dengan mendatangi kediaman ahli waris petugas KPPS yang gugur,” kata Andy.

Baca juga: Penyelenggara ”Ad Hoc” Pemilu Dimonitor BPJS Kesehatan

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Calon anggota KPPS menjalani tes kesehatan di RPTRA Mawar, Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (13/12/2023). Komisi Pemilihan Umum merekrut tenaga KPPS sebanyak 5.741.127 orang yang akan bertugas di 820.162 tempat pemungutan suara.

Di samping itu, kantor BPJS yang ada di daerah agar segera berkoordinasi dengan kantor-kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membawahi para petugas KPPS yang mengalami masalah kesehatan dan wafat untuk mempercepat proses pelayanan. “Kami mengimbau pelayanan extraordinary perlu dilakukan segera oleh kedua BPJS,” ujar Andy.

“Negara wajib menyelenggarakan jaminan sosial untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.”

Andy menuturkan, jaminan sosial merupakan hak konstitusi setiap warga negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H UUD 1945 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No 24/2011 tentang BPJS. “Negara wajib menyelenggarakan jaminan sosial untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia,” katanya.

Baca juga: KSP: Penapisan Kesehatan KPPS untuk Lancarkan Pemilu

Seperti diberitakan sebelumnya, Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini saat dimintai pandangan, Sabtu (17/2/2024), berpendapat, selama model keserentakan pemilu masih seperti sekarang dengan kombinasi sistem pemilu proporsional terbuka untuk pemilu DPR dan DPRD, dirinya meyakini kelelahan petugas yang berisiko sakit dan meninggal akan terus terjadi.

KOMPAS/AGUIDO ADRI

Suasana TPS Prumpung, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (23/4/2019). Iringan doa dari keluarga mengantar Rudi (57), petugas KPPS yang meninggal seusai pelaksanaan pemilu, ke tempat peristirahatan terakhir.

Evalusi model keserentakan

Oleh karena itu, Perludem mendesak dilakukan evaluasi model keserentakan pemilu untuk merasionalisasi beban kerja penyelenggara pemilu. Keserentakan pemilu diusulkan dibagi dua kali, yakni menjadi pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal.

Baca juga: Kendala Teknis dan Beban Kerja Akibatkan Petugas Pemilu ”Ad hoc” Sakit atau Meninggal

Titi merinci, pemilu serentak nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD. Adapun pemilu serentak lokal untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah serta anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. ”Kami menilai desain keserentakan seperti itu lebih cocok untuk Indonesia dengan jeda dua tahun mempertimbangkan waktu seleksi penyelenggara pemilu,” katanya.