KSP: Penapisan Kesehatan KPPS untuk Lancarkan Pemilu
Jatuhnya korban dari anggota KPPS diantisipasi melalui penyaringan riwayat kesehatan para penyelanggara pemilu ”ad hoc”.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F02%2F01%2F91c96767-c365-42f0-b4bf-178b6fb69690_jpg.jpg){kind=logo}
Petugas memasukkan logistik Pemilu 2024 ke dalam truk di gudang logistik Pemilu KPU Kota Tangerang Selatan di kawasan Serpong, Kota Tangsel, Banten, Kamis (1/2/2024). Logistik Pemilu 2024 ini akan dikirim ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Tangsel. Berdasarkan data situs KPU Kota Tangsel, pada Pemilu 2024 ini terdapat 3.033 TPS dengan jumlah pemilih 976.019.
JAKARTA, KOMPAS — Penapisan riwayat kesehatan bagi anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara atau KPPS serta penyelenggara ad hoc lainnya merupakan langkah antisipatif untuk mencegah jatuhnya korban seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 silam. Selain menjamin penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pemilu berjalan lancar, penapisan kesehatan itu juga dapat memotret wajah kesehatan nasional.
”Kasus penyelenggara pemilu yang sakit dan meninggal di tahun 2019 telah menjadi isu politik. Tentu kita tidak mau kejadian tersebut terulang,” kata Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Abetnego Tarigan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (10/2/2024).
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pemerintah telah membentuk tim monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan layanan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024. Tim yang terdiri dari 12 kementerian/lembaga dan beranggotakan lebih dari 85 orang ini tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pada 20 November 2023.
KSP menyambut baik antusias petugas pemilihan umum (pemilu) di daerah mengisi penyaringan riwayat kesehatan secara online atau dalam jaringan. Dia mencontohkan, dari hasil verifikasi lapangan pada Rabu (7/2/2024), terdata sudah ada 85.000 petugas di Sumatera Utara yang mengisi riwayat kesehatan.
Baca juga: Cegah Kesakitan dan Kematian Petugas KPPS di Pemilu 2024
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan pada rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara, dan Bawaslu Sumatera Utara, di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024).
Dari jumlah tersebut (sebanyak) 92,96 persen di antaranya tidak berisiko kesehatan. ”Tentunya kami berharap, seluruh pihak yang terlibat dapat mendukung program skrining kesehatan ini demi kebaikan bersama,” kata Abetnego.
Siaran pers KSP menyebutkan, KSP bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melakukan verifikasi lapangan implementasi Surat Edaran Bersama tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan JKN bagi Petugas Pemilu dan Pilkada 2024.
Verifikasi lapangan yang dilakukan di beberapa daerah, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, ini untuk memastikan pelaksanaan penyaringan riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan JKN bagi petugas pemilu di daerah benar-benar berjalan.
Kasus penyelenggara pemilu yang sakit dan meninggal di tahun 2019 telah menjadi isu politik. Tentu kita tidak mau kejadian tersebut terulang.
KSP menilai penyaringan riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi petugas pemilu bukan hanya untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan lancar. Hal tersebut juga menjadi langkah percepatan untuk menangkap potret wajah kesehatan nasional.
Abetnego menuturkan, jumlah petugas pemilu yang mencapai 9 juta orang lebih mewakili proporsi yang signifikan dari populasi Indonesia. Terlebih, para petugas pemilu tersebut berasal dari sejumlah daerah dan kelompok demografis di Indonesia.
Baca juga: Rekam Jejak Kesehatan bagi Garda Terdepan Pemilu
Dengan demikian, data keseluruhan yang diperoleh dari penyaringan ini dapat memberikan gambaran yang cukup akurat tentang kesehatan masyarakat secara keseluruhan. ”Skrining kesehatan bagi petugas pemilu yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan mengangkat semangat promotif dan preventif penanganan penyakit masyarakat Indonesia,” ujar Abetnego.
Integrasi sistem informasi kesehatan
Menurut Abetnego, data kesehatan yang diperoleh dari hasil penyaringan riwayat kesehatan petugas pemilu tersebut dapat diintegrasikan dengan sistem informasi kesehatan nasional. Dengan demikian, data dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti penelitian, perencanaan kebijakan, dan pengawasan kesehatan masyarakat.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F01%2F29%2F074dea9c-dbf3-4016-930c-6f3193ca5287_jpg.jpg){kind=logo}
Petugas Satpol PP dan PPSU menertibkan alat peraga kampanye di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (29/1/2024). Personel gabungan dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Kramat Jati, Satpol PP, PPSU, dan sejumlah pihak terkait menertibkan alat peraga kampanye (APK) peserta Pemilu 2024 di Jalan Raya Bogor.
Sebelumnya, pada 6 Februari 2024, Tenaga Ahli KSP Abraham Wirotomo menyebut ada lebih dari 212.000 petugas penyelenggara pemilu mempunyai risiko kesehatan. Data tersebut merupakan hasil penyaringan kesehatan petugas pemilu yang diolah BPJS Kesehatan.
”Per 6 Februari 2024, sudah ada 2,2 juta lebih petugas pemilu yang mengisi skrining riwayat kesehatan secara online. Dari jumlah itu, 212.000 lebih punya risiko kesehatan,” papar Abraham saat melakukan verifikasi lapangan implementasi SEB tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024, di Jawa Barat.
Abraham mengatakan, layanan penyaringan riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas Pemilu dan Pilkada 2024 ini untuk memetakan risiko kesehatan petugas sehingga penyelenggaraan pesta demokrasi tahun ini tidak menimbulkan korban jiwa. ”Upaya ini bentuk kehadiran negara untuk melindungi dan memberikan hak-hak kesehatan bagi petugas. Dari sisi pemerintah, langkah ini juga upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Abraham juga meminta KPU Jawa Barat mendorong petugas pemilu segera mengisi riwayat kesehatan secara daring. Hal ini dibutuhkan untuk memetakan daerah mana yang banyak berisiko penyakit dan petugas mana yang belum mendapatkan kepesertaan JKN.
Baca juga: Puluhan Ribu Anggota KPPS di Bandung Dilantik, Kondisi Kesehatan Jadi Perhatian
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo (kemeja batik, berkacamata) bersama perwakilan Kemendagri, Kemenkes, dan BPJS Kesehatan melakukan Verifikasi Lapangan Implementasi Surat Edaran Bersama tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 di Jawa Barat, Selasa (6/2/2024).
Mengutip data BPJS Kesehatan, Abraham melanjutkan, dari 1,3 juta jumlah petugas pemilu di Jawa Barat, sebanyak 367.526 petugas sudah mengisi penyaringan kesehatan secara daring. Dari jumlah tersebut 37.143 orang atau 10,11 persen dinyatakan berisiko penyakit dan 330.383 orang atau 89,89 persen tidak berisiko penyakit.
Pada kesempatan sama, Komisioner dan Kepala Divisi SDM KPU Jawa Barat Abdullah Sapi’i memastikan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi petugas pemilu di Jawa Barat berjalan dengan baik. Namun, di beberapa daerah masih ditemukan kendala dalam pemenuhan kepesertaan BPJS Kesehatan.
”Pada prinsipnya untuk skrining kesehatan bagi petugas, kami mendukung agar petugas mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Kami juga sudah melakukan pendataan melalui spreadsheet,” kata Abdullah Sapi’i.
