Rencana penerapan kelas standar pada layanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar memperhatikan kesiapan rumah sakit yang menjadi ujung tombak pelayanan bagi masyarakat.

Data menunjukkan, kasus-kasus penyakit kronis yang ditangani layanan kesehatan menunjukkan penurunan selama pandemi. Ini perlu diwaspadai karena bisa menimbulkan beban penanganan di masa depan.

Pelayanan publik termasuk pelayanan jaminan kesehatan secara daring terus dioptimalkan di masa pandemi ini. Penyediaan akses ini untuk mempermudah peserta mendapatkan layanan maupun mengurangi penularan Covid-19.

Saat ini keaktifan pembayaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan cakupannya mengalami penurunan. Hal ini diduga terkait kesulitan ekonomi masyarakat pada masa pandemi.

Covid-19 membuat layanan kesehatan yang bisa dilakukan secara digital terus digenjot. Layanan ini membuat layanan lebih cepat dan transparan.

Panitia Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial periode mendatang telah dibentuk. Seleksi akan diumumkan pada 28-30 September 2020 melalui media cetak dan media elektronik.

In the midst of the Covid-19 pandemic, the government has expanded the scope and type of social assistance.

Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat perlu dijaga. Sejumlah solusi pun dirumuskan untuk mengatasi defisit dana pengelolaan program tersebut sekaligus meningkatkan mutu layanan bagi peserta.

Peserta BPJS banyak yang turun kelas karena langkah pemerintah menaikkan tarif iuran. Kenaikan iuran hendaknya diiringi dengan peningkatan layanan kesehatan untuk mengantisipasi penumpukan pasien di rumah sakit.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Ambon merampungkan verifikasi klaim biaya perawatan tujuh pasien pertama kasus Covid-19 senilai Rp 858 juta. Biaya perawatan tertinggi Rp 142,5 juta per pasien.