Soal Konflik Lahan, Muhaimin Minta Aturan Tegas, Mahfud Tertibkan Aparat Nakal

Untuk menyelesaikan masalah lahan, aturan hukum perlu ditegakkan tegas. Namun, aparat penegak hukum jadi masalah.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana saat para calon wakil presiden tampil dalam debat keempat calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Upaya penyelesaian konflik lahan yang melibatkan masyarakat adat tidak kunjung menemui titik terang. Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan, aparat penegak hukum ”bermain” di belakang permasalahan lahan, khususnya yang terkait dengan lahan pertambangan. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menjelaskan, aturan hukum mengenai lahan sudah lengkap, tetapi minim implementasi tegas.

Dalam debat calon wakil presiden di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (21/1/2024), cawapres Mahfud MD menegaskan, dari total 10.000 pengaduan kasus yang diterima Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan hingga awal 2024, sebanyak 2.587 aduan adalah terkait dengan konflik di lahan adat. Dari angka tersebut, terlihat masalah agraria banyak merugikan masyarakat adat.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Menurut dia, aturan hukum mengenai penyelesaian konflik lahan sudah tersedia. Namun, implementasinya terkendala karena masih banyak aparat penegak hukum yang tidak mau melaksanakan aturan yang ada. Ia mencontohkan, banyak perusahaan yang masih beroperasi padahal izin usaha pertambangan (IUP) sudah dicabut. Sejak 2014 terjadi perampasan 8,5 juta hektar hutan adat dan ada ratusan kriminalisasi bagi masyarakat adat.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Calon wakil presiden Mahfud MD saat tampil dalam debat keempat calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

”Apa yang harus dilakukan untuk bisa memulihkan hak masyarakat adat? Menertibkan aparat penegakan hukumnya terlebih dahulu. Sekarang, siapa pimpinan aparat penegak hukum ini. Kalau hanya soal implementasi aturan yang sudah ada, itu tindakan normatif,” ucapnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan penguasaan lahan yang merugikan petani, salah satunya di komoditas sawit. Menurut dia, sekitar 3,9 juta hektar kebun sawit dikuasai beberapa pihak saja. Sementara itu, sebanyak 17 juta petani sawit hanya memiliki lahan tidak lebih dari setengah hektar. ”Masalah lahan bukan hanya regulasi, melainkan juga redistribusi,” ucapnya.

Baca juga: Berlarutnya Penantian di Hutan Adat

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Calon wakil presiden Muhaimin Iskandar saat tampil dalam debat keempat calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Iklan

Baca juga: Terus Diwariskan, Konflik Agraria Tak Berkesudahan

Menanggapi kasus masyarakat adat, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menjelaskan, perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat adat hanya sebatas mengenakan pakaian adat setahun sekali pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Hak masyarakat adat banyak dilanggar. Ia berjanji, apabila terpilih nanti, masyarakat adat akan terlibat dalam proyek strategis nasional (PSN).

Selain itu, ia juga ingin meningkatkan anggaran dana desa sebesar Rp 5 miliar per tahun. Anggaran ini diharapkan mendorong ekonomi warga di perdesaan. Program ini sekaligus memberikan kepastian lapangan kerja bagi warga desa agar tidak bermigrasi ke perkotaan. Aturan mengenai konflik lahan dan pembangunan desa pun sudah tersedia, maka perlu diimplementasikan secara efektif.

”Melibatkan warga adat dan desa agar pembangunan kita tidak salah jalan,” ujarnya.

Sementara itu, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menjelaskan, pemerintah perlu mendorong banyak dialog untuk mencegah konflik lahan yang melibatkan masyarakat adat. Ia berharap agar pelaksanaan PSN tidak menyingkirkan eksistensi masyarakat adat. IUP yang bermasalah pun bisa dicabut.

Baca juga: Masyarakat Adat di antara Dua Kekuatan Besar

Terkait dengan permasalahan lahan, Gibran mengklaim pemerintah telah menjalankan program reforma agraria melalui kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Dengan PTSL, masyarakat bisa memperoleh pengakuan hak atas tanah dari pemerintah. Kebijakan One Map Policy juga membantu program reforma agraria yang ada.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Katon (39) mengecat badannya dengan isi pesan kepada siapa pun capres dan cawapres terpilih, di halaman Jakarta Convention Center, Jakarta, menjelang debat keempat calon presiden dan calon Wakil presiden Pemilu 2024, Minggu (21/1/2024).

”Dengan adanya digitalisasi ini, maka bisa mencegah adanya konflik lahan. Lewat PTSL, pemerintah sudah menerbitkan sebanyak 110 juta sertifikat tanah, sebelumnya hanya mampu menerbitkan sebanyak 500.000 sertifikat tanah. Bayangkan manfaat dari program ini,” ucapnya.

Adapun tema debat cawapres kedua ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam (SDA), lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Sebanyak 11 panelis menyusun pertanyaan, yakni Abrar Saleng, Arie Sudjito, Arif Satria, Dewi Kartika, Fabby Tumiwa, Hariadi Kartodihardjo, Ridwan Yahya, Rukka Sombolinggi, Sudharto P Hadi, Sulistyowati Irianto, dan Tubagus Furqon Sofhani.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka saat tampil dalam debat keempat calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (21/1/2024).