Perempuan adat menghadapi perubahan-perubahan di wilayah adat yang membuat mereka kehilangan banyak hal. Selain penghancuran atas kemandirian dan kedaulatan pangan masyarakat adat, mereka juga mengalami dikriminasi.

Kelompok rentan kerap kehilangan hak pilih ataupun gagal terpilih saat pemilu karena minimnya pengetahuan soal hukum kepemiluan. Pentingnya bantuan hukum bagi mereka diusulkan untuk dimasukkan dalam RUU Pemilu.

Tradisi ngunjal di komunitas masyarakat adat Ciptagelar.

Dalam menyelesaikan konflik lahan adat di Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, pemerintah meminta perusahaan sawit tidak lagi membuka kawasan konsesi yang masuk di wilayah adat Kinipan.

Dorongan pemerintah daerah masih rendah terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan kebijakan bahwa pengakuan masyarakat adat cukup dari surat keputusan kepala daerah.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatera Utara mendesak pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat.

Hutan bermakna lebih bagi masyarakat Kinipan. Selain sebagai wilayah hidup, hutan juga membentuk watak dan spiritualitas masyarakat setempat.

Konflik di Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, sudah berlangsung lama dengan perusahaan perkebunan sawit. Penolakan mereka atas alih fungsi lahan seakan tak didengar lantaran demi menjaga iklim investasi.

Pemprov Kalteng klaim tak ada hutan adat di Kinipan, Kabupaten Lamandau. Padahal, masih ada hutan adat di Lamandau dan sudah diusulkan AMAN Kalteng sejak 2018 dan dipetakan sejak 2016.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Kinipan menggelar aksi keprihatinan di Tugu Soekarno, Kota Palangkaraya, Kalteng, Minggu (30/8/2020). Mereka prihatin terhadap nasib masyarakat adat.