Peneliti di Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria serta Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat Yando Zakaria mengatakan, ketiadaan pengaturan khusus tentang perolehan tanah masyarakat adat di IKN dikhawatirkan picu konflik.

Salah satu pemohon uji formil UU Ibu Kota Negara merupakan anggota suku balik atau suku asli di Kawasan IKN. Pemohon berargumen warga di sekitar kawasan IKN tak pernah diajak berkomunikasi oleh pemerintah soal IKN.

Sampai Maret 2022, sebanyak 1.091 wilayah adat yang tersebar di 29 provinsi telah dipetakan. Komitmen Presiden ditunggu untuk menyelesaikan konflik agraria dan mengakui wilayah serta hutan adat yang tersisa.

Sidang dugaan kasus korupsi Kepala Desa Kinipan Willem Hengki berlanjut ke pemeriksaan saksi ahli. Keterangan saksi yang dihadirkan JPU dinilai justru menguatkan posisi terdakwa.

Ratusan mahasiswa mendatangi kantor DPRD Provinsi Kalteng. Mereka tak hanya menolak wacana presiden tiga periode, tetapi juga meminta pemerintah tidak melupakan masyarakat, terutama masyarakat hukum adat.

Masyarakat adat di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur meminta jaminan ruang hidup di atas lahan yang diwariskan turun-temurun. Mereka khawatir lahan adat dirampas demi pembangunan megaproyek IKN.

Sekitar 800 kilometer dari calon ibu kota baru, suku Punan Batu masih tinggal berpindah-pindah di hutan Bulungan. Namun, masa depan pemburu dan peramu terakhir Kalimantan itu terancam karena hutan yang menghilang.