Hak ulayat telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat adat secara komunal mengelola tanah yang diwariskan secara turun-temurun. Meski diakui negara, masyarakat adat kerap berkonflik dengan pemegang hak konsesi.

Para aktivis reforma agraria menunggu terobosan pemerintah dalam menyelesaikan konflik-konflik lahan rakyat dengan badan usaha milik negara ataupun perusahaan swasta.

Serangan terhadap masyarakat adat Pubabu oleh desa tetangga, yakni Desa Polo dengan warga dari suku Nabuasa, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, merusak tatanan kekerabatan.

Kepolisian Resor Langkat menerima pengaduan dari dua pihak yang terluka dalam konflik agraria berujung bentrok antara warga yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu dan PT Perkebunan Nusantara II.

Banjir di Kalimantan Tengah meluas hingga ke enam kabupaten. Tak hanya banjir, kebakaran hutan dan lahan juga mengancam, sementara Covid-19 pun tak usai.

Dalam menyelesaikan konflik lahan adat di Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, pemerintah meminta perusahaan sawit tidak lagi membuka kawasan konsesi yang masuk di wilayah adat Kinipan.

Belum usai konflik lahan antara Komunitas Adat Lahan Kinipan dan perusahaan perkebunan sawit, saat ini desa mereka dihajar banjir. Banjir tersebut merupakan dampak dari hilangnya hutan.

Aksi unjuk rasa ibu-ibu di Kabupaten Timor Tengah Selatan Mei 2020 adalah sebuah perjuangan untuk memperjuangkan hak adat mereka. Sayangnya, aksi mereka justru dibenturkan dengan adat ketimuran.

Kepada ”Kompas”, warga Green CItayam City Blok AA mengaku resah dengan kabar penggusuran. Warga juga enggan mengutarakan identitas dengan jelas karena pemberitaan di sejumlah media yang terkesan menyudutkan mereka.

Konflik agraria antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dengan ahli waris pemilik tanah berimbas kepada warga sekolah dalam lima bulan terakhir.