Penguatan Pemberantasan Korupsi Harus Jadi Fokus di Debat Capres-Cawapres

Dalam debat capres-cawapres nanti, para kandidat Pilpres 2024 perlu digali komitmennya mengembalikan independensi KPK dengan mencabut UU KPK hasil revisi tahun 2019.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana saat penampilan penyanyi Tony Q pada Konser Bongkar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (9/12/2023). Konser Bongkar yang digelar oleh Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia ini dalam rangka Peringatan Hari HAM Sedunia dan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia. Sejumlah tokoh hadir memberikan orasi mimbar bebas menyuarakan pesan akan situasi Indonesia yang masih penuh dengan pelanggaran HAM dan Korupsi serta pelanggaran demokrasi. Sejumlah kelompok musik pun mengisi acara ini.

JAKARTA, KOMPAS — Di Hari Antikorupsi Sedunia, Sabtu (9/12/2023), sejumlah pihak mengharapkan agar tema debat calon presiden-wakil presiden terkait korupsi dapat difokuskan pada penguatan terhadap pemberantasan korupsi mengingat turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia. Penting pula mengetahui gagasan para pasangan capres-cawapres terkait reformasi hukum dan cara mereka mengurai masalah konflik kepentingan sekaligus menjamin publik bahwa pendanaan kampanye dari donatur tidak akan menyandera mereka ketika terpilih kelak.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Boyamin Saiman menyampaikan, pasangan capres dan cawapres diharapkan mampu menunjukkan komitmen nyata terhadap pemberantasan korupsi yang kian hari bukan semakin terkikis tetapi justru kian merajalela. Langkah pertama yang perlu ditunjukkan oleh capres-cawapres adalah kesediaannya mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Baca juga: Mencari Jalan Pemulihan KPK Seusai Terpuruk

Pertanyaan yang mesti diajukan adalah, apakah ketiga pasang capres-cawapres itu akan merevisi kembali UU KPK atau tidak.

”Bagaimanapun simbol pemberantasan korupsi itu adalah KPK yang independen. KPK melemah adalah karena revisi UU KPK. Itu harus dicabut dan UU KPK dikembalikan ke UU 30/2002. Tiga capres harus membuat komitmen dengan menyatakan nanti ketika dilantik langsung mencabut revisi UU KPK, itu dulu,” kata Boyamin saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu.

Peneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nicola, juga memandang publik layak mengetahui komitmen pemerintah agar KPK bisa kembali mendapatkan independensinya. Senada dengan Boyamin, Alvin juga mengatakan bahwa pertanyaan yang mesti diajukan adalah, apakah ketiga pasang capres-cawapres itu akan merevisi kembali UU KPK atau tidak.

Selain itu, kata Alvin, para kandidat juga perlu digali strategi memecah kebuntuan dalam pemberantasan korupsi. Begitu pula bagaimana strategi mereka menaikkan skor IPK Indonesia tahun 2022 yang turun menjadi 34, dari sebelumnya berada di 38. Penurunan itu disebut paling drastis karena skor IPK tahun 2022 itu sama dengan tahun 2014. Turunnya skor itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-110 dari 180 negara yang disurvei.

Untuk itu, kata Alvin, perlu digali gagasan mereka untuk memaksimalkan strategi nasional pencegahan korupsi, terutama dalam bidang reformasi hukum, reformasi layanan publik, reformasi birokrasi, serta komitmennya terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Baca juga: Diperiksa Keempat Kalinya, Firli Bahuri Mengaku Tertekan

Iklan

Siapkan 11 panelis

Terkait rencana penyelenggaraan debat, anggota Komisi Pemilihan Umum, August Mellaz, mengatakan, KPU sudah mendapatkan 11 orang yang akan menjadi panelis untuk debat pertama. Mereka akan dikarantina mulai Minggu (10/12/2023) sampai Rabu (13/12/2023) di Jakarta untuk merumuskan pertanyaan.

August menegaskan, pertanyaan debat murni dibuat para ahli. KPU hanya memfasilitasi kebutuhan debat dengan topik tertentu. ”Mekanismenya nanti, pertanyaan akan disegel, terus diserahkan ke moderator untuk disampaikan ke pasangan calon (dalam) bentuk undian. Kita tidak pernah tahu pertanyaannya. Panelis juga menandatangani pakta integritas untuk tak membocorkan (pertanyaan),” katanya.

Dalam kaitannya dengan pemerintahan, Alvin menambahkan, para pasangan capres-cawapres juga perlu mengurai masalah konflik kepentingan sekaligus menjamin publik bahwa pendanaan kampanye dari donatur tidak akan menyandera mereka ketika terpilih kelak, semisal dalam penentuan jajaran kabinet atau dalam pengambilan kebijakan.

Boyamin juga memandang bahwa para kandidat perlu mengemukakan programnya terkait tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat mencegah kebocoran anggaran. Tata kelola pemerintahan yang baik itu mencakup sistem penganggaran, sistem perizinan, sistem meritokrasi kepegawaian sehingga ke depan tak ada lagi kasus korupsi pada proyek BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, tersorot kamera saat hadir dalam perayaan ulang tahun Partai Solidaritas Indonesia di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (9/12/2023). Dalam kesempatan itu, Prabowo juga membeberkan program-program yang bakal dijalankan jika terpilih menjadi presiden dalam Pemilu 2024.

Komitmen kandidat

Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Ke-9 Partai Solidaritas Indonesia di Semarang, Jawa Tengah, menyampaikan komitmennya memberantas korupsi. ”Kami Koalisi Indonesia Maju (koalisi partai pengusung Prabowo) bertekad akan memberantas korupsi dari bumi Indonesia,” ujar Prabowo.

Prabowo, yang juga mejabat Menteri Pertahanan ini, berjanji tak akan mengizinkan sumber alam Indonesia dijual murah kepada bangsa asing. Semuanya harus diolah di Indonesia.

Melihat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang turun menunjukkan terjadi penurunan upaya pemberantasan korupsi secara luar biasa.

Sementara itu, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, di acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Bandung, Jawa Barat, menyampaikan, melihat IPK Indonesia yang turun menunjukkan terjadi penurunan upaya pemberantasan korupsi secara luar biasa. ”Salah satu bentuk melemahkan pemberantasan korupsi adalah revisi UU KPK pada 2019,” kata Mahfud yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini.

Untuk itu, katanya, ia bersama Ganjar Pranowo, capres yang ia dampingi, telah menyiapkan strategi memperkuat pencegahan dan penegakan hukum kasus korupsi. Upaya itu meliputi memperkuat kembali peran KPK, meningkatkan pemonitoran kekayaan pejabat negara, serta meningkatkan integritas dan memberikan insentif bagi partai politik.

KOMPAS FABIO MARIA LOPES COSTA

Calon wakil presiden Mahfud MD memberikan orasi kebangsaan dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Preanger Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/12/2023).

Adapun pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies R Baswedan-Muhaimin Iskandar, melalui Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (TPN Amin), menyatakan, komitmen Anies terhadap pemberantasan korupsi sudah tampak sejak awal. Wakil Deputi Kampanye Kreatif Timnas Amin, Taufik Basari, mengatakan, Anies sudah lama bergelut di bidang advokasi untuk antikorupsi, seperti membuat gerakan antimafia hukum ketika ramai perkara suap pajak Gayus Tambunan. Begitu juga saat terjadi perseturuan antara KPK dan Polri yang dikenal dengan polemik Cicak Versus Buaya, Anies ikut serta ke dalam Tim Delapan yang mengkonfirmasi berbagai hal terkait dengan upaya pelemahan KPK.

Untuk itu, kata Taufik, tak ada persiapan khusus dari timnya untuk hadapi debat terkait korupsi. Menurut dia, Anies dipastikan sudah memiliki berbagai ide untuk menciptakan Indonesia bersih dari korupsi berdasarkan pengalaman yang telah dilalui. Hal itu termasuk ide untuk penegakan hukum yang profesional dan independen.