Presiden Tegaskan Pemilu Sulit Diintervensi

Presiden Jokowi menegaskan, pengawasan dari partai-partai politik, masyarakat, serta media massa membuat pemilu sulit diintervensi.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menepis anggapan banyak kalangan yang menyebut pemilihan umum di Indonesia mudah diintervensi. Selain ada saksi dari semua partai politik peserta pemilu di tiap-tiap tempat pemungutan suara, penyelenggaraan pemilu juga dapat diawasi oleh masyarakat dan media massa.

”Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS (tempat pemungutan suara) itu ada saksi partai-partai,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Selama ini, masyarakat dan media juga dapat mengawasi penyelenggaraan pemilu. ”Artinya apa? Pemilu ini pemilu yang sangat terbuka. Bisa diawasi siapa saja, oleh masyarakat, media, dan lain-lain. Jadi, jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi karena jelas sangat sulit karena di TPS. Tadi saya sampaikan, ada saksi dari partai-partai politik,” katanya.

Baca juga : Sebut Politik Kini Banyak Drama, Presiden: Jaga Demokrasi Berkualitas

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Suasana peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Acara itu juga dihadiri Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Di bagian awal sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Tercatat ada 840.000 TPS yang tersebar di semua daerah dari Aceh sampai Papua.

Bukan hanya itu, tantangan-tantangan yang dihadapi juga besar, terutama terkait upaya agar tata kelola pemilu akuntabel dan berintegritas. Mekanisme distribusi dan pengamanan juga bukan hal gampang.

Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS (tempat pemungutan suara) itu ada saksi partai-partai.

Presiden kembali mengingatkan pentingnya mewujudkan kontestasi yang berkualitas, damai, sejuk, tanpa hoaks, dan tanpa ujaran-ujaran kebencian. Dengan demikian, kontestasi politik dapat menghasilkan solusi bagi beragam masalah yang dihadapi bangsa. Menjaga pemilu berkualitas juga dinilai penting agar proses dan hasilnya absah dan tepercaya.

Baca juga : Wapres Amin Serukan Pemilu Diselenggarakan secara Jujur

Perihal pentingnya pengawasan juga sudah secara khusus disampaikan Presiden kepada DKPP. Sebab, DKPP memang bertugas untuk mengawasi KPU dan Bawaslu.

”Kalau di daerah dibantu oleh tim pemeriksa daerah. Ya, memang harus berani mengontrol, tegas mengawasi. Kalau ada yang tidak benar, ya, berani meluruskan. Tapi, sekali lagi, ini pemilu yang sangat besar, yang sangat demokratis,” ujar Presiden.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Mural bertemakan pemilu dengan pesan untuk menjaga pemilu damai menghiasi jalur pedestrian di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (2/10/2023).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mengingatkan semua pihak agar menyiapkan segala sesuatu terkait penyelenggaraan pemilu secara detail. ”Harus dicek, harus diawasi, harus turun ke lapangan untuk melihat. Kalau bisa gunakan teknologi terkini karena tadi anggarannya sudah naik 200 persen untuk DKPP. Lakukan inovasi, dengarkan masukan dari rakyat, sehingga kita bisa menjaga suhu politik tetap kondusif, aman, dan damai,” katanya.

Perbedaan pilihan politik

Menurut Presiden Jokowi, ajakannya kepada para calon presiden untuk makan siang bersama beberapa waktu lalu juga bertujuan memberikan pesan bahwa dalam demokrasi, kompetisi dan perbedaan pilihan politik merupakan hal biasa. ”Bersaing silakan, berkompetisi silakan, kompetisi itu biasa dan wajar. Perbedaan politik dan perbedaan pilihan itu biasa dan wajar. Jangan sampai yang di atas sudah makan-makan bersama, yang di bawah, di daerah, masih ribut-ribut. Ini yang perlu kita jaga bersama-sama,” ujarnya.

Baca juga : Presiden Tegaskan Anak Bangsa Akan Kembali Kompak Setelah Pemilu Berakhir

Semua pihak diajak mengingat bahwa kerukunan dan persatuan bangsa tidak boleh dikorbankan. Kondusivitas bangsa dan stabilitas keamanan harus dijaga bersama. ”Saya yakin dan percaya demokrasi di Indonesia sudah semakin berkualitas. Masyarakat juga semakin bijak dalam memilih, juga semakin dewasa dalam bersikap, karena pemilu adalah pestanya rakyat,” kata mantan Wali Kota Surakarta itu.

Sebagai pesta rakyat, seharusnya rakyat bergembira menghadapi pemilu. Seperti layaknya pesta, rakyat semestinya bersukacita, bukan khawatir, resah, apalagi risau.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menyampaikan laporan pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

”Untuk itu, segala upaya harus kita lakukan bersama-sama dengan harapan besar bahwa pemilu ini dapat benar-benar jadi ajang konsolidasi yang menghasilkan gagasan-gagasan, ide-ide, gagasan taktis, solusi yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara kita,” kata Presiden.

Menyatukan langkah

Dalam laporannya, Heddy Lugito menuturkan, kegiatan Rakornas Penyelenggara Pemilu kali ini dimaksudkan untuk menyatukan langkah penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. ”Juga memegang teguh kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu,” katanya.

Heddy mengatakan, pihaknya menyadari bahwa beban kerja dan tanggung jawab penyelenggara pemilu semakin hari semakin meningkat. KPU, Bawaslu, dan DKPP senantiasa menjadi sorotan publik. ”Begitu ada isu miring tentang KPU dan kinerja Bawaslu, mata publik langsung tertuju pada DKPP sebagai lembaga yang memegang otoritas menangani dugaan pelanggaran kode etik,” ujarnya.

Baca juga : Perihal Perkara Etik Penyelenggara Pemilu yang Bisa Melonjak

Sejak berdiri 11 tahun lalu, DKPP telah memutus pelanggaran kode etik sebanyak 2.098 perkara dengan jumlah total 8.445 teradu. Dari jumlah tersebut, DKPP telah memberikan putusan berupa 709 teradu mendapat sanksi pemberhentian tetap, yang artinya tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Ketua DKPP Heddy Lugito menjawab pertanyaan awak media seusai acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Sebanyak 2.810 teradu mendapat sanksi peringatan dan 4.400 teradu diberikan rehabilitasi karena sesungguhnya DKPP bukan lembaga penghukum, melainkan lembaga yang bertugas menjaga marwah dan integritas penyelenggara pemilu. ”Khusus tahun 2023, DKPP sudah menerima 289 pengaduan selama 10 bulan terakhir. Artinya, hampir setiap hari ada pengaduan ke DKPP,” kata Heddy.

Dari jumlah pengaduan tersebut, yang diputus oleh DKPP baru 109 orang dengan jumlah 431 teradu dan sudah diberikan sanksi bagi 10 teradu berupa pemberhentian tetap. Sebanyak 6 teradu mendapat sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai penyelenggara pemilu, 170 mendapat sanksi peringatan, sedangkan 235 teradu direhabilitasi karena pengaduan tidak terbukti dan untuk menjaga kredibilitas penyelenggara pemilu.

”Banjirnya pengaduan ke DKPP pantas kami syukuri dan kami tuntaskan karena dari segi anggaran, Bapak Presiden sudah menambahkan anggaran DKPP untuk tahun ini sebanyak 200 persen dari tahun anggaran yang berjalan,” imbuhnya.

Ia menuturkan, ketegasan DKPP sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Publik perlu diyakinkan bahwa independensi, netralitas, dan imparsialitas para penyelenggara pemilu benar-benar dijamin dan dikontrol melalui sistem penegakan kode etik yang dijalankan secara proporsional dan adil.