Wapres Amin Serukan Pemilu Diselenggarakan secara Jujur

”ASN harus netral. Petugas keamanan juga harus netral,” ujar Wapres Ma’ruf Amin saat menyampaikan pesan mengenai penyelenggaraan Pemilu 2024.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Mural menyambut Pemilihan Umum 2024 digambar di tembok pembatas di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat, Sabtu (17/6/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin kembali menyerukan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 dapat berlangsung jujur. Seluruh aparatur sipil negara dan aparat keamanan diminta agar netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

”Saya, sebagai Wakil Presiden, menyerukan berkali-kali supaya pemilu diselenggarakan dengan cara jujur,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menjawab pertanyaan awak media di sesi keterangan pers pada kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi, Selasa (31/10/2023).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Pada kesempatan tersebut, Wapres Amin juga menyinggung soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan aparat keamanan dalam perhelatan pesta demokrasi. ”ASN harus netral. Petugas keamanan juga harus netral. Dan, kemarin Presiden sudah bicara di depan pj-pj (penjabat kepala daerah) itu dan mengatakan harus netral. Dan, yang tidak netral akan dicopot,” ujarnya.

Saya, sebagai Wakil Presiden, menyerukan berkali-kali supaya pemilu diselenggarakan dengan cara jujur.

Menurut Wapres Amin, netralitas ini sudah disuarakan di sejumlah tempat. ”Jadi, netralitas ini sudah kita suarakan, disuarakan di mana-mana. Kemudian, dalam pertemuan calon presiden juga dibicarakan soal netralitas. Nah, kita dorong terus,” kata Wapres Amin.

Sebelumnya, saat memberikan pengarahan bagi penjabat kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10/2023), Presiden Jokowi meminta mereka untuk mendukung tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, Presiden menegaskan agar para penjabat kepala daerah tidak mengintervensi dan jangan memihak.

”Masuk ke tahun politik pemilu, saya minta gubernur, bapak/ibu bupati wali kota berikan dukungan pada tugas-tugas KPU daerah dan Bawaslu, tapi tidak mengintervensi apa pun. Membantu, anggaran segera, disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak,” ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi: Tak Terbebani Politik, Penjabat Kepala Daerah Gampang Bikin Kebijakan Teknokratis

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada para penjabat kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Presiden mewanti-wanti bahwa memihak atau tidaknya penjabat kepala daerah itu mudah terlihat. ”Itu dilihat, lho, hati-hati. Bapak/ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan bapak/ibu memihak atau ndak.... Dan, juga pastikan ASN itu netral,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Hal terakhir yang dipesankan Presiden Jokowi kepada para penjabat kepala daerah adalah menjaga kerukunan di tingkat bawah. ”Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik. Selesaikan dengan baik,” ujar mantan Wali Kota Surakarta itu.

Baca juga: Wapres: Perbanyak Narasi Kerukunan di Tahun Politik

Presiden menuturkan, dirinya akan terus mengikuti kerja dan tugas para penjabat kepala daerah. ”Jika ada masalah, segera sampaikan kepada Mendagri. Kalau kelas berat, langsung ke saya sehingga kita bisa bantu. Tapi, kalau urusan-urusan yang kira-kira bisa diselesaikan sendiri, enggak usah dikit-dikit ke Mendagri, dikit-dikit ke pusat. Selesaikan sendiri dan saya merasa bapak/ibu semuanya mampu menyelesaikan itu,” katanya.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Para penjabat kepala daerah se-Indonesia saat berjalan di Kompleks Istana Kepresidenan sebelum mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi yang berdiri di podium sempat bertanya kepada Mendagri Tito Karnavian terkait berapa bulan sekali para penjabat kepala daerah tersebut dievaluasi. Tito yang duduk di depan menjawab tiga bulan sekali.

”Bapak/ibu semuanya dievaluasi, kan, setiap tiga bulan. (Pihak) yang evaluasi Mendagri. Tapi saya, evaluasi saya harian,” ujar Presiden Jokowi disambut tepuk tangan para penjabat kepala daerah.

Namun, Presiden Jokowi spontan meminta mereka tidak bertepuk tangan. ”Jangan tepuk tangan. Saya evaluasi harian itu hati-hati, lho. Begitu bapak/ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki. Itu tadi yang saya sampaikan, tolong. Saya enggak minta banyak-banyak. Tolong diikuti,” kata Presiden Jokowi.