Koalisi Lain Tak Ingin Terburu-buru Tentukan Cawapres

Koalisi partai pendukung bakal capres Ganjar dan Prabowo belum menentukan sosok yang akan dijadikan cawapres. Keduanya masih perhitungkan daya ungkit sosok potensial cawapres yang ada terhadap elektoral.

KOMPAS/HAS/RON

Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan

• PDI-P terus mencermati dan mempertimbangkan dengan matang siapa tokoh yang tepat untuk mendampingi Ganjar.
• Koalisi Indonesia Maju pada prinsipnya tidak pernah merasa ”ketinggalan kereta” meskipun ada koalisi lain sudah mendeklarasikan pasangan capres-cawapres.
• Partai Demokrat mulai membuka kembali komunikasi dengan partai-partai lain.
• Puan Maharani membuka peluang jajaki kerja sama dengan Demokrat.

JAKARTA, KOMPAS — Deklarasi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, tak lantas memicu koalisi lain untuk terburu-buru menentukan bakal cawapres. Koalisi partai pendukung bakal capres Ganjar Pranowo ataupun bakal capres Prabowo Subianto, masing-masing masih memperhitungkan daya ungkit sosok potensial cawapres terhadap elektoral dan juga yang sejalan dengan semangat perjuangan koalisi.

Menjelang sebulan sebelum pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), setidaknya sudah ada tiga koalisi partai politik yang terbentuk. Hingga kini, komunikasi politik antarpartai terus terjalin.

Pertama, koalisi antara Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang baru terbentuk pada Sabtu (2/9/2023) kemarin, telah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan bakal capres-cawapres. Adapun Partai Keadilan Sejahtera, yang sebelumnya telah berkoalisi dengan Nasdem, sejauh ini menyatakan baru sebatas mendukung Anies sebagai bakal capres.

Baca juga: Tidak Ada Gambar Muhaimin pada Apel Siaga Anies dan PKS di Sumut

Kedua, koalisi pendukung bakal capres Ganjar Pranowo, meliputi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura. Ketiga, koalisi pendukung bakal capres Prabowo Subianto yang disebut Koalisi Indonesia Maju, terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, dan Partai Gelora.

Mempertimbangkan tokoh yang tepat

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (3/9/2023), mengatakan, deklarasi Anies dan Muhaimin merupakan cerminan bahwa dinamika politik semakin terkonsolidasi. Meskipun demikian, PDI-P terus mencermati dan mempertimbangkan dengan matang siapa tokoh yang tepat untuk mendampingi Ganjar.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Hasto Kristiyanto

Ia meyakini, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan mengedepankan sikap kenegarawanan dalam menentukan bakal cawapres dari Ganjar. Itu telah terlihat dari rekam jejaknya yang senantiasa mengambil setiap pelajaran dari sejarah, membumi dalam problematika kekinian, dan memberikan energi bagi pergerakan masa depan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Ganjar ”Rebound”, Apa Penyebabnya?

”Dengan demikian, pasangan Ganjar Pranowo memang sosok yang memperkuat kesatupaduan pemimpin, ditinjau dari aspek ideologis, komitmen perjuangan bagi kemajuan bangsa, kesinambungan dengan kepemimpinan Bung Karno, Bu Mega, dan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), serta mempertimbangkan karakter dan moralitas pemimpin serta kemauan teknokratik bagi percepatan kemajuan bangsa, dan terakhir baru aspek elektoral,” ujar Hasto.

September, Ganjar memantapkan jati diri sebagai capres

Hasto melanjutkan, skala prioritas saat ini ialah menggunakan momentum kembali naiknya (rebound) elektabilitas Ganjar. Dari monentum ini, seluruh parpol pengusung dan sukarelawan mendapatkan energi positif untuk memperkuat akar rumput.

”September adalah bulan di mana Ganjar Pranowo akan semakin memantapkan jati dirinya sebagai capres setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 5 September yang akan datang, dan bulan Oktober memiliki peran yang sangat penting di dalam meneguhkan keindonesiaan kita,” ucap Hasto.

Hasto melanjutkan, skala prioritas saat ini ialah menggunakan momentum kembali naiknya (rebound) elektabilitas Ganjar.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Salahuddin Uno, melalui keterangan tertulis, juga mengungkapkan bahwa Megawati dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono bakal menggelar pertemuan dalam waktu dekat. Ia pun berharap akan ada sebuah keputusan dalam pertemuan tersebut, mengingat pendaftaran capres-cawapres kurang dari 50 hari lagi.

”Tapi pada intinya kami berkomitmen terhadap perjanjian dan kerja sama politik dengan PDI-P yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Kami menunggu dalam beberapa hari ke depan pimpinan partai politik akan bertemu dalam suasana kekeluargaan, mudah-mudahan memasuki tahapan-tahapan berikutnya,” tutur Sandiaga.

ISTANA KEPRESIDENAN/AGUS SUPARTO

(Dari kiri) Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, Presiden Joko widodo, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri, bakal calon presiden PDI-P Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI-P Prananda Prabowo berfoto bersama seusai pengumuman bakal capres PDI-P yang dilaksanakan di Rumah Batutulis, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023).

Butuh pengkajian mendalam

Dihubungi secara terpisah, Sekjen PAN Eddy Soeparno menyampaikan, Koalisi Indonesia Maju pada prinsipnya tidak pernah merasa ”ketinggalan kereta” meskipun ada koalisi lain sudah mendeklarasikan pasangan capres-cawapres. Koalisinya tetap akan berpegang pada tahapan yang telah disusun di mana penentuan bakal cawapres membutuhkan proses dan pengkajian.

”Karena itu, kami nanti akan memutuskan berdasarkan jadwal yang sudah disepakati oleh para ketua umum. Kami sih intinya akan melakukan kajian yang mendalam. Karena, kami belum tahu juga kriteria dari cawapres Pak Prabowo itu apa? Kan, kami belum pernah dengar. Nah, itu harus kami dengarkan juga. Jadi, kami tidak merasa bahwa kami harus diburu-buru untuk segera mendeklarasikan (pasangan capres-cawapres),” ujar Eddy.

Baca juga: Upaya Peroleh Dampak Elektoral

Menurut Eddy, penentuan bakal cawapres bukan urusan yang mudah. Sebab, bakal cawapres yang akan dipilih nanti harus mampu memberikan daya ungkit elektoral bagi bakal capres yang diusung. Selain itu, bakal cawapres tersebut juga harus bisa mengisi ”kekurangan” dari bakal capresnya sehingga pemerintahan selama lima tahun ke depan bisa berjalan dengan baik.

”Pak Prabowo sangat memahami masalah pertahanan, keamanan, diplomasi luar negeri. Kalau kami melihatnya Pak Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Erick Thohir sangat memahami masalah perekonomian, dunia usaha, industri. Jadi, semua saling mengisi,” kata Eddy.

”Intinya spirit yang dikedepankan oleh Pak Prabowo itu spirit kebersamaan dan berdasarkan musyawarah mufakat. Jadi, saya kira ini adalah sebuah pembahasan di antara para sahabat dan pembahasannya pun bersahabat. Enggak (akan deadlock, lalu hengkang dari koalisi). PAN pada prinsipnya berpendirian ketika hasil dari keputusan itu sudah tercapai, kami akan ikut dengan apa pun keputusannya,” tegas Eddy.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Eddy Soeparno

Namun, PAN memahami bahwa sejumlah partai di internal koalisi juga mengajukan kadernya sebagai bakal cawapres dari Prabowo. Untuk itu, keputusan akhir nanti akan coba dimusyawarahkan secara bersama-sama antarketum parpol sehingga bisa diterima dengan baik.

Demokrat kembali membuka komunikasi

Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, partainya sekarang mulai membuka kembali komunikasi dengan partai-partai lain setelah memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap Anies. Komunikasi ini tentunya dalam rangka koalisi untuk Pilpres 2024.

Baca juga: Sandungan Koalisi Jelang Pilpres 2024

”Kami belum menentukan ke mana arahnya saat ini, tetapi komunikasi dilakukan ke segala arah. Nanti kami lihat, mana yang sudah serius ke arah kerja sama yang lebih pasti, tentu kemudian dilaporkan kepada Majelis Tinggi Partai. Kami lihat dalam minggu-minggu ke depan, tetapi bisa juga lebih cepat,” ujar Andi.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, partainya sekarang mulai membuka kembali komunikasi dengan partai-partai lain.

Baca juga: Prabowo dan Ganjar Pun Bergandengan serta Makan Bersama Presiden di Pekalongan

Ia berpandangan, waktu pendaftaran pasangan capres-cawapres memang sudah semakin dekat. Namun, masih cukup waktu untuk membangun komunikasi dengan partai-partai sahabat Demokrat. ”Kita lihat saja perkembangannya,” katanya.

Ia pun mempertegas, sejak dulu ketika Demokrat berkomunikasi dengan partai lain untuk membangun koalisi, partainya tidak pernah mengajukan syarat apa pun, termasuk syarat agar Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi bakal cawapres. ”Ke depan juga tidak (ada syarat). Biarlah komunikasi mengalir begitu saja. Dari situ kami semua bisa diskusi lebih mendalam tentang peran masing-masing,” ucapnya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diberi kejutan dengan kue ulang tahun seusai memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar menambahkan, pada 9 September mendatang, partainya akan fokus terlebih dahulu pada konsolidasi dan internalisasi melalui hari ulang tahun ke-22 Partai Demokrat. Semua unsur pimpinan DPP dan unsur pimpinan DPD diundang ke acara tersebut yang direncanakan akan diselenggarakan di area Gelora Bung Karno, Jakarta.

”Jadi, kemungkinan arah dan penjajakan koalisi dengan parpol lain akan semakin intens terlihat setelah agenda partai itu selesai dengan baik,” kata Renanda.

Lihat juga: SBY Ungkap Ada Dalang di Balik Gagalnya AHY Jadi Bakal Cawapres

Puan buka peluang jajaki kerja sama politik dengan Demokrat

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani melalui keterangan tertulis, pun menyampaikan bahwa partainya siap menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Demokrat. Apalagi, menurut dia, komunikasi antara PDI-P dan Demokrat telah berjalan cukup baik.

”(Komunikasi dengan Demokrat) Masih terjalin dan terus terjalin. Tentu saja setelah ini kami akan melakukan silaturahmi untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang ada, termasuk ke semua partai,” ungkap Puan.

Terkait dengan Demokrat, Eddy pun menyampaikan, PAN dan koalisi menghargai posisi Demokrat saat ini sebagai partai yang berpengalaman dan pernah menjadi partai politik terbesar di parlemen. Karena itu, apa pun nanti keputusan dari Demokrat, itu harus dihargai sebagai sebuah sikap independensi partai.

KOMPAS

Survei Litbang Kompas periode 27 Juli-7 Agustus 2023 merekam tingkat keterpilihan bakal capres dari PDI-P Ganjar Pranowo mencapai 24,9 persen, sedangkan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, 24,6 persen. Sementara elektabilitas Anies Baswedan, bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), 12,7 persen.

Diprediksi masih berjalan dinamis

Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Deni Irvani menilai, pendeklarasian Anies-Muahimin merupakan pertemuan antarkepentingan. Keinginan Muhaimin untuk bisa menjadi cawapres dan akhirnya bertemu dengan kepentingan Anies untuk memperkuat elektabilitasnya di Jawa Timur sekaligus basis massa Nahdatul Ulama, yang selama ini menjadi kelemahan Anies.

”Muhaimin awalnya ingin menjadi bakal cawapres Prabowo, tetapi peluang Muhaimin mengecil sejak masuknya Golkar dan PAN ke dalam koalisi Gerindra-PKB. Golkar tentu ingin ketua umumnya, Airlangga Hartarto, menjadi cawapres, sedangkan PAN mengusulkan Erick Thohir,” ujar Deni.

Adapun, poros Prabowo dan poros Ganjar, lanjut Deni, mungkin belum akan menentukan cawapres dalam waktu dekat. Kedua poros itu akan lebih fokus menjaga soliditas dan berusaha untuk terus membesarkan koalisi, sambil terus mencermati aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

”Pada dasarnya pola koalisi menuju 2024 akan terus dinamis, tidak bisa dipastikan hingga akhir masa pendaftaran capres cawapres pada November mendatang,” kata Deni.