Wapres Amin Minta TVRI Siapkan Narasi Pemilu Damai
Wapres Amin meminta TVRI segera menyiapkan narasi atau konten seputar pemilu damai. Perbedaan adalah keniscayaan dalam sebuah pemilu, tetapi jangan sampai hal itu merusak keutuhan bangsa.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menerima jajaran Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia periode 2023-2028 di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengapresiasi program Safari Kebinekaan dari Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang bertujuan mengedukasi masyarakat agar tidak mengarah pada permusuhan atau perpecahan. Perbedaan adalah keniscayaan dalam pemilu, tetapi jangan sampai merusak keutuhan.
”Menjelang pemilu ini, TV-TV kan, membawa suaranya sendiri-sendiri. Ada yang ke kiri, ada yang merah, ada yang biru, aneka warna. TVRI harus punya peran strategis betul,” kata Wapres Amin saat menerima jajaran Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Dewas LPP TVRI) periode 2023-2028 di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2023).
Pada kesempatan tersebut Wapres Amin menuturkan, perbedaan pasti muncul dalam sebuah pemilu. Sebab, esensi pemilu adalah memilih, sedangkan memilih itu antara dua hal yang berbeda. ”Kalau tidak boleh ada perbedaan pilihan, itu bukan pemilihan umum namanya. Tapi, bagaimana perbedaan itu tidak merusak keutuhan bangsa,” ujarnya.
Wapres Amin pun meminta TVRI perlu sesegera mungkin menyiapkan narasi atau konten seputar pemilu damai. Hal ini mengingat kondisi sekarang yang dinilai sudah memanas dan tersisa sekitar dua bulan menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wapres pada Oktober 2023.
Baca juga : Diskusi Media dan Aturan Pemberitaan Kampanye Pemilu
Wapres Amin berharap ketegangan dapat diredam pada tataran atas elite politik dan tidak merembet ke lapisan masyarakat di tingkat bawah. ”Saya khawatir sekali kalau ketegangan ini sampai ke bawah. Kalau di atas saja, kan, masih mending. Tapi, ketegangannya kalau di bawah itu justru berbahaya. Jadi, saya betul-betul mengharapkan peran TVRI lebih masif,” katanya.
Saya khawatir sekali kalau ketegangan ini sampai ke bawah. Kalau di atas saja, kan, masih mending. Tapi, ketegangannya kalau di bawah itu justru berbahaya. Jadi, saya betul-betul mengharapkan peran TVRI lebih masif.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menerima jajaran Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia periode 2023-2028 di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2023).
Dalam pertemuan tersebut, Dewas LPP TVRI yang dipimpin Agus Sudibyo melaporkan program-program strategis kepengurusannya yang baru dilantik pada pertengahan Juni 2023, termasuk kendala-kendala yang dihadapi. Tugas pertama adalah perlu segera memilih dewan direksi yang diharapkan dapat bekerja secara profesional dan solid bersama tim Dewas TVRI.
”Jadi, tugas pertama Dewas TVRI adalah memilih dewan direksi untuk lima tahun ke depan, sudah kami mulai tanggal 15 Agustus dan insya Allah kami menargetkan akhir Oktober nanti sudah terpilih satu direktur utama dan lima anggota direksi TVRI 2023-2028,” ujar Agus.
Pilihan politik mungkin bisa berbeda, tetapi semangat kebinekaan, kerukunan antaretnis, antaragama bisa dijaga. Jadi, safari kebinekaan ini akan kami mulai 31 Agustus besok, Pak Kiai, dimulai di Jakarta dan kemudian akan digeser ke provinsi-provinsi lain yang diselenggarakan oleh stasiun TV daerah.
Program strategis TVRI selanjutnya adalah mengadakan safari kebinekaan dengan mengundang tokoh masyarakat, akademisi, dan lain-lain untuk berdialog dan berdiskusi tentang pentingnya menjaga kerukunan, persatuan, semangat kebinekaan, dan semangat multikulturalisme menjelang Pemilu 2024.
”Pilihan politik mungkin bisa berbeda, tetapi semangat kebinekaan, kerukunan antaretnis, antaragama bisa dijaga. Jadi, safari kebinekaan ini akan kami mulai 31 Agustus besok, Pak Kiai, dimulai di Jakarta dan kemudian akan digeser ke provinsi-provinsi lain yang diselenggarakan oleh stasiun TV daerah,” kata Agus.
Baca juga : Pererat Kebersamaan untuk Pastikan Pemilu Damai
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F08%2F10%2Fa2a476d4-0a09-41ef-9a5f-910b1ea6cac1_jpg.jpg){kind=logo}
Lalu lalang kendaraan di sekitar mural logo ASEAN Indonesia 2023 di kawasan Tomang, Jakarta Barat, Kamis (10/8/2023). Berbagai ornamen bernuansa ASEAN menghiasi sudut-sudut kota Jakarta untuk menyambut Konferensi Tingkat Tinggi Ke-43 ASEAN yang akan digelar di Jakarta pada 5-7 September 2023.
Agus pun menyampaikan harapan lembaga penyiaran seperti TVRI diberikan kepercayaan oleh negara sebagai media partner utama dalam penyelenggaraan acara-acara nasional ataupun internasional, seperti pada gelaran konferensi tingkat tinggi ASEAN mendatang.
Negara hadir mendukung lembaga penyiaran publik itu bukan semata-mata mengalokasikan APBN kepada TVRI, tetapi juga memberikan kepercayaan pada TVRI untuk menangani event-event internasional yang membutuhkan media untuk mendistribusikan konten, mendistribusikan kebijakan, dan seterusnya.
”Negara hadir mendukung lembaga penyiaran publik itu bukan semata-mata mengalokasikan APBN kepada TVRI, tetapi juga memberikan kepercayaan pada TVRI untuk menangani event-event internasional yang membutuhkan media untuk mendistribusikan konten, mendistribusikan kebijakan, dan seterusnya,” ujar Agus.
Selanjutnya, anggota Dewas LPP TVRI, Agnes Irwanti, melaporkan program lain berupa Digitalizing of Broadcasting System (DBS) yang dijalankan melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Program transformasi digital ini dimaksudkan sebagai peremajaan perangkat siaran, transmisi, dan studio di lingkup TVRI mengingat pemerintah pada 2022 sudah menetapkan kebijakan analogswitch off.
”Dalam program ini, akan diganti 199 titik pemancar, kemudian juga studio di Jakarta dan 30 di daerah supaya comply, supaya sesuai dengan teknologi penyiaran televisi digital yang ada,” kata Agnes.
Baca juga : Kepemirsaan Siaran Televisi Digital di 11 Kota Mencapai 90 Persen
Pembangunan menara telekomunikasi atau base transceiver station (BTS) di wilayah Papua. Kegiatan ini merupakan implementasi program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Pengembangan stasiun televisi
Adapun anggota Dewas LPP TVRI, Sifak, menuturkan, kebijakan pemekaran daerah di Tanah Papua perlu dibarengi dengan pengembangan stasiun TVRI di empat provinsi baru sebagai upaya penyediaan konten-konten lokal dan keindonesiaan. Namun, program ini terkendala dengan pengadaan tanah di Papua mengingat tanah adat memiliki posisi yang kuat sehingga diperlukan dukungan Wapres selaku penanggung jawab otonomi khusus Papua.
”Sebagaimana kita ketahui, di sana (Tanah Papua) itu minim sekali konten-konten lokal. Ketika kemudian kondisinya di sana memang katakanlah dari sisi pembinaan kebangsaan dirasa kurang, karena memang konten-konten keindonesiaan kurang, Pak,” kata Sifak.
Hadir dalam audiensi ini anggota Dewas LPP TVRI, Danang Sangga Buwana dan Hardly Stefano Fenelon Pariela, serta Direktur Program dan Berita LPP TVRI Irianto.
Baca juga : Pembangunan Papua Tak Hanya Bisa Andalkan Pemekaran
Terkait hal-hal tersebut, Wapres Amin meminta Dewas TVRI menyampaikan proposal secara menyeluruh dan detail untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden dan pihak-pihak terkait. ”Mungkin bisa menyampaikan kepada pemerintah semacam proposal, masalah-masalah, target-target yang ingin dicapai, apa yang diperlukan. Nanti saya akan coba menyampaikan itu,” katanya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F02%2F12%2Fbc8e305e-bab0-43d8-9c50-752d56c729df_jpg.jpg){kind=logo}
Selain untuk mempercantik lingkungan, mural telah menjadi media untuk mengampanyekan semangat kebinekaan, seperti yang terlihat di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (12/2/2021). Semangat kebinekaan perlu terus dipupuk dan disebarluaskan untuk menciptakan kebersamaan serta kedamaian dalam masyarakat Indonesia yang beragam.
Jangan terulang istilah cebong dan kampret
Saat memberikan keterangan seusai pertemuan, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi menuturkan, Wapres Amin memberikan arahan yang jelas kepada Dewas TVRI, termasuk menyangkut program mengenai spirit kebinekaan dalam pemilu damai. Wapres Amin betul-betul menekankan arti penting TVRI mendukung penuh upaya membangun kedamaian dalam melaksanakan pemilu, yakni dalam konteks kebinekaan.
Bahkan, Wapres juga menyinggung-nyinggung istilah di tahun politik 2019 yang lalu. Ada kampret ada cebong, disebut langsung oleh beliau, jangan sampai itu terulang kembali. Jadi, keterbelahan masyarakat, polarisasi masyarakat, itu saya kira sesuatu yang menjadi concern dari Wakil Presiden agar itu tidak sampai terulang kembali.
”Bahkan, Wapres juga menyinggung-nyinggung istilah di tahun politik 2019 yang lalu. Ada kampret ada cebong, disebut langsung oleh beliau, jangan sampai itu terulang kembali. Jadi, keterbelahan masyarakat, polarisasi masyarakat, itu saya kira sesuatu yang menjadi concern dari Wakil Presiden agar itu tidak sampai terulang kembali,” ujarnya.
Baca juga : Masyarakat Cemas Polarisasi Berpotensi Berulang akibat Pemilu
Wapres Amin memiliki kepedulian agar pemilu mendatang menjadi pemilu damai. ”Berbeda pasti, dan harus berbeda, karena yang namanya pemilu partainya banyak, kata beliau. Sehingga, berbeda pilihan itu merupakan keharusan. Tetapi, berbeda itu tidak harus menimbulkan keterbelahan sosial,” katanya.
Menanggapi pertanyaan terkait Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang disebut melarang kampanye di lembaga pendidikannya, Masduki menyampaikan bahwa pernyataan Wapres Amin sebelumnya adalah lebih merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat terkait hal tersebut.
”Oleh karena itu, Wapres sebenarnya, kalau kita dengar pembicaraannya, dia penuh kewaspadaan dan kekhawatiran. Oleh karena itu, Wapres lebih menekankan, coba dilihat konsiderans dari putusan itu. Kalau kita lihat konsiderans dari keputusan itu adalah bahwa itu demi pendidikan politik,” katanya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F08%2F23%2F982c96ee-ddf7-4936-9ed3-fd877c7282f1_jpg.jpg){kind=logo}
Atribut bakal calon anggota legislatif yang ikut dalam Pemilu 2024 terpasang di pohon di depan sebuah sekolah menengah atas di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (23/8/2023). Mahkamah Konstitusi melalui putusan terbaru memperbolehkan peserta pemilu menggelar kampanye di tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dan hadir tanpa atribut.
Kalau kampanye dalam lembaga pendidikan itu urusannya demi pendidikan politik, Masduki menuturkan, hal itu jangan sampai menyalahi tujuan dasar putusan tersebut. ”Itulah sebabnya, Wapres mewanti-wanti agar aturan yang akan dibikin oleh KPU dan turunannya sampai ke bawah betul-betul memperhatikan itu,” ujarnya.
Itulah sebabnya, Wapres mewanti-wanti agar aturan yang akan dibikin oleh KPU dan turunannya sampai ke bawah betul-betul memperhatikan itu.
Pengawas juga harus sangat berhati-hati supaya hal itu dapat terlaksana dengan baik. ”Jangan sebaliknya, justru ini, Wapres khawatir, dijadikan alat pemicu untuk keterbelahan masyarakat. Jangan sampai ada kampus A mendukung si B, misalnya, tokoh tertentu, lalu menjadi basisnya. Lalu kampus B mendukung si C dan menjadi basisnya, dan seterusnya. Sehingga, keterbelahan masyarakat itu makin terjadi dan justru makin jauh dari harapan kita semua. Itu yang ditekankan oleh Wapres,” tutur Masduki.
Bahwa kemudian NU dan Muhammadiyah memiliki kebijakan terkait kampanye di lembaga pendidikan, menurut dia, itu pilihan. ”Karena mungkin mereka sudah mempertimbangkan secara matang bagaimana agar kampusnya tidak menjadi wahana dari hal-hal yang dikhawatirkan tadi. Tapi, saya kira, karena itu belum final, kita lihat dulu sampai finalisasi dari aturan-aturan itu nanti sehingga dengan demikian ada semacam titik temu bagaimana akan dilaksanakan dan pemilu sebagai tujuan pendidikan politik sebagaimana putusan MK menjadi kenyataan ideal,” ujarnya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F10%2F04%2Fdf666648-1185-4195-8d0a-23ed3630e057_jpg.jpg){kind=logo}
Salah satu stasiun pengisian energi listrik (SPEL) di Kampung Aryobu, Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Kamis (30/9/2021). Sebelum mendapatkan bantuan listrik menggunakan SPEL dan tabung listrik, sejumlah warga di kampung ini menggunakan genset sebagai sumber listrik. Sejumlah warga di kampung ini juga telah memiliki peralatan elektronik, seperti televisi, alat pemutar musik, telepon seluler, dan laptop.
Menurut Masduki, Wapres Amin pun menyanggupi untuk menyampaikan persoalan TVRI yang berkepentingan mengembangkan infrastruktur di wilayah Papua. Seperti diketahui, Papua telah berkembang dari sebelumnya dua provinsi menjadi enam provinsi.
”Tadi Bapak Wakil Presiden juga menyanggupi untuk menyampaikan persoalan ini, nanti ketika ada rapat di Papua. Jadi, rupanya, TVRI membutuhkan lahan minimal 2-5 hektar di setiap provinsi untuk kepentingan infrastruktur TVRI,” katanya.
Ia menambahkan, upaya ini sangat strategis karena menyangkut wilayah perbatasan dan agar warga Papua dapat memperoleh akses informasi seutuhnya. Informasi dimaksud menyangkut banyak hal, termasuk pendidikan dan ekonomi. ”Karena itu, TVRI saya kira wajib hadir di sana. Dan, Wapres juga punya concern untuk soal itu,” ujarnya.
