Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Pemerintah Serahkan ke Mahkamah Konstitusi

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berceramah di Pondok Pesantren Kiai Haji Aqil Siroj (KHAS) Kempek di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (5/8/2023). Dalam kunjungannya, Mahfud mengingatkan pentingnya mencegah korupsi dan meneguhkan kejujuran dalam kehidupan berbangsa.

CIREBON, KOMPAS — Pemerintah menyerahkan sepenuhnya ketentuan soal batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Mahkamah Konstitusi. Pemerintah akan mengikuti apa pun keputusan MK, yang berwenang menyelesaikan perkara penafsiran konstitusi.

”Kita tunggu saja keputusan Mahkamah Konstitusi, masih disidangkan,” ucap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat berkunjung ke Pondok Pesantren Kiai Haji Aqil Siroj (KHAS) Kempek, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (5/8/2023).

Sebelumnya, sejumlah pihak mengajukan pengujian Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu kepada MK. Pasal itu mengatur syarat capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun. Permohonan diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bersama perorangan.

Baca juga: Uji Materi Usia Cawapres Disebut untuk Gibran, Jokowi: Jangan Menduga-duga

Beberapa pemohon adalah Ahmad Ridha Sabana dan Yohanna Murtika sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Garuda serta sejumlah kepala daerah. Pemohon lainnya, Anthony Winza Prabowo, Danik Eka Rahmaningtyas, Dedek Prayudi, dan Mikhail Gorbachev.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (tengah) berbincang dengan Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Aqil Siroj (KHAS) Kempek KH Musthofa Aqil Siroj di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (5/8/2023). Dalam kunjungannya, Mahfud mengingatkan pentingnya mencegah korupsi dan meneguhkan kejujuran dalam kehidupan berbangsa.

Dalam uji materi terhadap pasal itu, PSI meminta agar batas minimal usia capres dan cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Adapun Partai Garuda meminta MK agar menyatakan syarat usia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah.

Terkait hal tersebut, Mahfud mengatakan, keputusan soal batas minimal usia capres dan cawapres menjadi kewenangan MK. ”Pemerintah akan mengikuti dengan saksama apa pun keputusannya nanti. Karena begitulah menurut konstitusi kita,” ungkap mantan Ketua MK ini.

Menurut dia, MK berwenang menyelesaikan perkara terkait dengan konflik penafsiran terhadap konstitusi yang dituangkan dalam undang-undang. Saat ditanya terkait tahapan pendaftaran capres-cawapres yang tersisa dua bulan lagi, Mahfud hanya mengatakan, ”MK sudah tahu itu.”

Pemerintah akan mengikuti dengan saksama apa pun keputusannya nanti. Karena begitulah menurut konstitusi kita. (Mahfud MD)

Sebelumnya, DPR juga menyerahkan ketentuan terkait batas minimal usia capres dan cawapres kepada MK. Pengalaman di sejumlah negara terkait kepala pemerintahan berusia minimal 35 tahun serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan menjadi alasannya (Kompas, 2/8/2023).

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie ( baju merah) menemui awak media bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka seusai mengadakan pertemuan, di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (21/7/2023).

Meski demikian, terdapat wacana penurunan batas minimal usia capres dan cawapres yang dikaitkan dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo. Usia Gibran saat ini masih 35 tahun atau belum sesuai batas usia capres dan cawapres.

Namun, Gibran menyangkal isu tersebut. ”Saya tidak mengikuti berita itu. Lebih pas pertanyaan ditujukan kepada yang menggugat. Kemungkinan yang pengin itu yang menggugat. Jangan semua-semuanya dicurigai ke saya. Saya itu tidak ngapa-ngapain,” katanya (Kompas, 4/8/2023).

Baca juga: Gibran Minta Tak Dikaitkan dengan Uji Materi Batas Usia Cawapres