KPK Ingatkan Digitalisasi Dapat Cegah Korupsi dan Ciptakan Biaya Rendah
Digitalisasi perlu diterapkan pada sektor pelayanan untuk mengatasi korupsi, termasuk di pelabuhan. Dengan pelayanan digital, biaya yang ditimbulkan lebih rendah, selain dapat mencegah korupsi.
Oleh
YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA
·3 menit baca
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Truk kontainer melintasi tumpukan peti kemas di Terminal Petikemas Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Untuk merebut pasar impor, perusahaan asuransi mulai membuka gerai di Terminal Petikemas Surabaya.
JAKARTA, KOMPAS — Penanganan permasalahan korupsi bukan hanya penindakan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan bahwa hal itu dapat ditempuh dengan melaksanakan pencegahan lewat penerapan digitalisasi. Upaya itu tidak hanya bisa mencegah korupsi, tetapi juga bisa menciptakan ekonomi berbiaya rendah, termasuk untuk pengangkutan logistik.
Hal itu, antara lain, disampaikan oleh Ketua KPKFirli Bahuri pada sambutannya dalam Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK): Webinar Aksi Reformasi Tata KelolaPelabuhan, di Jakarta, Selasa (18/7/2023). Acara itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, serta Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
Firli menyampaikan, lembaga yang dipimpinnya tak hanya menangkap pihak bersalah. Namun, KPK juga melakukan pencegahan agar tak terjadi korupsi. Upaya itu dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai instansi, khususnya yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
Digitalisasi, menurut Firli, menjadi salah satu bentuk nyatanya. KPK pun turut menciptakan ekosistem pengawasan sekaligus pengelolaan pada sejumlah industri dengan digitalisasi. Salah satunya adalah pembangunan Sistem Pengawasan pada Industri Mineral dan Batubara, yang kerap disebut Simbara.
Dalam Simbara, pihaknya bisa mengetahui sejumlah informasi, seperti berapa kuantitas penambangan, kuantitas yang harus diekspor, serta pendapatan yang masuk ke kas negara. ”Kita bisa kasih pencegahan korupsi karena cost-nya akan rendah. Kalau korupsi, ekonomi (akan) berbiaya tinggi,” ujar Firli.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menjawab pertanyaan wartawan saat mendampingi Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan keterangan terkait korupsi, khususnya anjloknya indeks persepsi korupsi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Firli menyayangkan bahwa banyak pihak, termasuk media, hanya berfokus pada peran KPK pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Padahal, salah satu tugas KPK adalah mencegah terjadinya korupsi. ”Tolong dipahami, tugas KPK bukan hanya sekadar menangkap orang. Tugas pertama KPK, melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi,” ujarnya.
Pernyataan itu diperkuat oleh penjelasan Luhut. Luhut mengatakan, efisiensi biaya logistik pelabuhan tergolong tinggi. Sebab, berdasarkan studi komparatif yang dilakukan, biaya logistik telah menurun hingga 16 persen pada 2023. Angka tersebut masih akan ditargetkan untuk menyusut hingga mencapai angka 10-11 persen.
Luhut mengeklaim, digitalisasi yang telah dilakukan sukses dan menurunkan kuantitas operasi tangkap tangan (OTT).
Guna menekan tindak korupsi, sejumlah pelabuhan pun digabung dengan sebutan karantina. Luhut menambahkan, banyak pihak yang tak suka dengan upaya tersebut karena mengurangi kebocoran penyelundupan.
Luhut mengeklaim, digitalisasi yang telah dilakukan sukses dan menurunkan kuantitas operasi tangkap tangan (OTT). Ia berharap ekosistem digitalisasi dapat terbangun guna menghindari korupsi berjemaah.
Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan optimalisasi digitalisasi sektor logistik dalam Webinar Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan, di Jakarta, Selasa (18/7/2023).
”Digitalisasi, menurut saya, kunci. Pemberantasan, pengurangan korupsi, (bahkan) korupsi habis itu bohong. Korupsi menurun signifikan itu dengan digitalisasi,” kata Luhut.
Seiring penindakan KPK yang makin kecil jumlahnya, berarti upaya pencegahan berjalan baik. Hal ini yang semestinya perlu ditekankan. ”Jadi, jangan drama-drama (penindakan korupsi) saja yang mesti dilihat. Saya ingin pencerahan saja pada teman-teman sekalian. Jadi, kita lihat masalah itu (secara) holistik, jadi jangan didramatisasi,” ujarnya.
Oleh karena itu, aksi reformasi tata kelola pelabuhan dapat dilakukan dengan fitur digitalisasi ekosistem logistik nasional. Pemerintah Indonesia berupaya menerapkan ekosistem logistik nasional (NLE), yakni hubungan yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut sampai barang tiba di gudang. Hal ini jadi tanggung jawab Bea dan Cukai dengan target 46 pelabuhan yang mengimplementasikan NLE.
Selain itu, diterapkan pula Inaportnet guna mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan untuk melayani kapal dan barang dari semua instansi di pelabuhan. Setidaknya ada 149 pelabuhan yang telah menerapkan sistem tersebut, sedangkan 111 pelabuhan sedang dalam pembangunan. Hal ini dinilai dapat meminimalkan potensi kehilangan pendapatan negara karena terpantau selama 24 jam.
Tangkapan layar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menjelaskan upaya memperbaiki sistem perizinan dan tata niaga pelabuhan dalam Webinar Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan, di Jakarta, Selasa (18/7/2023).
Reformasi pengelolaan pelabuhan
Selain pencegahan, menurut Firli, KPK juga berperan meninjau penyelenggara negara. Lembaga itu terlibat pula dalam perbaikan sistem, termasuk tata kelola pelabuhan.
Menurut dia, pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan perbaikan sistem. Celah-celah yang ada dapat ditutup. Penindakan menjadi upaya terakhir dan butuh kerja sama pula dari berbagai pihak.
”Korupsi itu terjadi karena buruk, gagal, dan lemahnya sistem. Karena itu, KPK berkepentingan untuk perbaikan sistem itu. Dengan sistem yang baik, akan menutup celah dan peluang terjadinya korupsi,” katanya.
Menurut Firli, pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan perbaikan sistem. Celah-celah yang ada dapat ditutup.
Guna mencegah korupsi dalam lingkungan pelabuhan, reformasi perlu dilakukan. KPK berupaya untuk menerapkan kebijakan standar pelabuhan, digitalisasi yang berfungsi mempercepat layanan dan memperkuat pengawasan, serta perbaikan tata kelola perdagangan antarpulau.
Harapannya, biaya dan waktu layanan dapat terukur. Proses layanan yang melibatkan beragam pihak bisa terintegrasi sehingga biaya logistik nasional dapat ditekan.
