Ajak Dalami Perilaku Antikorupsi Melalui Anti-Corruption Film Festival 2023

KPK menggelar Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2023 untuk menanamkan nilai antikorupsi secara menyenangkan. Lewat film, KPK membangun kesadaran penyelenggara pemilu, peserta, dan pemilih menolak politik uang.

HIDAYAT SALAM

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat membuka ajang Anti-Corruption Film Festival 2023 di kantor KPK, Jakarta, Jumat (5/5/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pemberantasan korupsi tak hanya pada penindakan, tetapi juga dapat melalui pencegahan yang dimulai dari pendidikan dan keterlibatan masyarakat, salah satunya dari perfilman. Sebab, film dinilai efektif menanamkan nilai antikorupsi karena dapat diterima semua kalangan dan tidak bersifat menggurui.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, pada ajang Anti-Corruption Film Festival atau ACFFest 2023, KPK mengangkat isu besar yang berkaitan dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu 2024. Sebagai pemilih di pemilu nanti, ia meminta kepada masyarakat untuk menjaga hak suara dengan menolak praktik suap atau politik uang.

Lewat film, kami mau membangun kesadaran masyarakat, baik penyelenggara (pemilu), peserta, maupun masyarakat pemilih agar menolak praktik politik uang.

Firli juga mengingatkan kepada para partai politik (parpol) untuk tidak membeli suara masyarakat agar pemimpin yang dihasilkan adalah pemimpin yang dapat mewujudkan tujuan negara. Untuk itu ACFFest tahun ini mengusung tema ”Suaramu, Suara Kita, dan Suara Nurani”.

Baca Juga: KPK Nilai Pendidikan Masyarakat Jadi Kunci Peningkatan Indeks Perilaku Antikorupsi

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua KPK Firli Bahuri

”Lewat film, kami mau membangun kesadaran masyarakat, baik penyelenggara (pemilu), peserta, maupun masyarakat pemilih, agar menolak praktik politik uang,” ujar Firli saat membuka ajang ACFFest 2023 di kantor KPK, Jakarta, Jumat (5/5/2023).

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana menambahkan, KPK terus berupaya untuk mengajak masyarakat terlibat dalam menolak praktik uang. Sebab, politik uang sebagai musuh besar demokrasi yang harus dilawan bersama.

Praktik politik uang itu, lanjut Wawan, kerap mewarnai jalannya pesta demokrasi di Indonesia. Tak heran, politik uang ini dianggap hal lumrah di masyarakat, padahal bertentangan dengan hukum. Karena itu, film dapat menjadi media pencegahan praktik politik uang.

Festival film ini dapat menjadi alat edukasi yang efektif untuk menanamkan nilai antikorupsi karena dapat diterima semua kalangan dan tidak bersifat menggurui.

”Festival film ini dapat menjadi alat edukasi yang efektif untuk menanamkan nilai antikorupsi karena dapat diterima semua kalangan dan tidak bersifat menggurui,” ujar Wawan.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Para politisi yang akan maju menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada pemilu mendatang memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Fitri untuk beradu pencitraan diri melalui pemasangan spanduk seperti terlihat di perempatan Jalan Dewi Sartika Depok, Jawa Barat, Selasa (25/4/2023).

Nilai antikorupsi itu meliputi kejujuran, keadilan, keberanian, disiplin, tanggung jawab, kesederhanaan, dan kepedulian. Para peserta dalam festival film ini, kata Wawan, diharapkan dapat berpikir kritis dan mendalami nilai antikorupsi dan dampak korupsi bagi bangsa dengan menciptakan karya audiovisual yang menarik.

Kami berharap anak muda dapat berkreasi dan menyampaikan gagasan antikorupsi melalui media film. Mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis dan memiliki semangat antikorupsi.

”Kami berharap anak muda dapat berkreasi dan menyampaikan gagasan antikorupsi melalui media film. Mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis dan memiliki semangat antikorupsi,” kata Wawan.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Anak-anak mengikuti kegiatan Jelajah Dongeng Antikorupsi bertajuk "Gemah Ripah Loh Critane" di Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Sabtu (24/8/2019). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari sosialisasi dan kampanye literasi antikorupsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam upaya pencegahan korupsi.

Indeks perilaku antikorupsi

Sutradara film, Makbul Mubarak, mendorong para pembuat film untuk peka terhadap lingkungan sekitar, perkembangan zaman, hingga kondisi sosial dan politik. Menurut dia, film yang baik adalah film yang terhubung dengan penonton, masyarakat, dan budaya suatu masyarakat.

Ia juga menyampaikan, dalam membuat sebuah film agar menampilkan ide film yang dekat dengan perasaan atau emosi penulis skenario. Ia mencontohkan film Autobiography itu, Makbul terinspirasi dari pengalaman hidupnya ketika masih kecil.

Film ”Autobiography”ini banyak terinspirasi dari hubungan saya dengan bapak saya. Bapak saya dahulu bekerja di pemerintahan sebagai pegawai negeri sipil dan saya kecil hidup pada masa pemerintah Soeharto yang berkuasa lebih dari 30 tahun itu.

”Film Autobiography ini banyak terinspirasi dari hubungan saya dengan bapak saya. Bapak saya dahulu bekerja di pemerintahan sebagai pegawai negeri sipil dan saya kecil hidup pada masa pemerintah Soeharto yang berkuasa lebih dari 30 tahun itu,” kata Makbul.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief menambahkan, melalui festival film ini, KPK berupaya meningkatkan Indeks Perilaku Antikorupsi atau IPAK. Sejauh ini, hasil survei IPAK Indonesia tahun 2022 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan kenaikan IPAK 0,05 poin dari sebelumnya skor 3,88 pada 2021 naik menjadi 3,93 pada 2022. IPAK merupakan cara mengukur tingkat perilaku antikorupsi masyarakat dengan skala 0-5.

Meski begitu, IPAK disusun dari dua dimensi, yaitu persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap perilaku antikorupsi. Peningkatan skor IPAK dikontribusikan oleh dimensi pengalaman yang meningkat skornya dari 3,90 pada 2021 menjadi 3,99 pada 2022. Adapun dari dimensi persepsi justru terjadi penurunan 0,03 poin, dari semula 3,83 menjadi 3,80. (Kompas.id, 3/8/2022)

Baca juga: Tutup Celah Korupsi dalam Pendaftaran Peserta Pemilu

Karena itu, tambah Amir, untuk menciptakan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu korupsi salah satunya melakukan roadshow bus. Program roadshow ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan mengajak publik ikut berpartisipasi aktif menyebarkan program pencegahan dan pemberantasan korupsi

”Tahun ini roadshow bus akan mengunjungi beberapa provinsi di pulau Sumatera, seperti Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Aceh. Pemutaran film festival juga akan dilakukan di daerah itu. KPK menargetkan masyarakat umum di daerah yang terdiri dari pelajar, guru, mahasiswa, dosen, aparatur sipil negara (ASN), komunitas, dan kader partai politik di daerah,” tutur Amir.