Pengawasan Lemah, Pegawai KPK Mudah Langgar Etik

Pengawasan yang lemah di KPK terjadi karena pimpinannya tidak punya spirit integritas yang tinggi. Hal itu terlihat dari pimpinan KPK yang juga melakukan sejumlah pelanggaran sehingga tidak memberikan teladan.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Cahya Hardianto Harefa (kiri) dan Juru Bicara KPK Ali Fikri saat menggelar konferensi pers terkait pelanggaran etik pegawai KPK di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (27/6/2023). KPK menindaklanjuti temuan sejumlah pelanggaran etik oleh pegawainya yang terungkap akhir-akhir ini. Beberapa pelanggaran etik tersebut, antara lain, ialah pungutan liar, tindakan asusila, dan pemotongan uang perjalanan dinas dengan nilai total mencapai Rp 550 juta. Beberapa langkah dilakukan KPK untuk melakukan proses pemeriksaan para pelaku, seperti pembebas tugasan, berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dam HAM, serta tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lain.

JAKARTA, KOMPAS — Banyaknya terjadi kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai karena pengawasan di internal KPK lemah. Hal itu tak terlepas dari ketiadaan keteladanan dari pimpinan KPK yang juga kerap melanggar aturan dan etika.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, mengatakan, permasalahan utama dari berbagai pelanggaran pidana dan etika yang terjadi di KPK adalah karena ketiadaan keteladanan dari pimpinan. Ketika pimpinan KPK tidak mempunyai standar integritas yang tinggi, bahkan juga melakukan pelanggaran, pengawasan di internal KPK pun menjadi lemah.

Seperti diberitakan sebelumnya, berbagai kasus dugaan pelanggaran etik dan pidana dilakukan pegawai KPK, seperti pungutan liar, pemotongan uang perjalanan dinas, hingga perbuatan asusila terhadap istri tahanan. Pelanggaran tidak hanya dilakukan pegawai, tetapi juga pimpinan KPK, seperti penggunaan helikopter untuk perjalanan pribadi, berkomunikasi dengan pihak yang beperkara, hingga dugaan penerimaan gratifikasi.

Baca juga: Kepercayaan Publik Dapat Tergerus

”Pengawasan yang lemah itu terjadi karena pimpinannya tidak punya spirit integritas tinggi. Kalau pimpinannya punya spirit integritas yang tinggi, ya dia ingin memastikan bahwa organisasinya itu dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai integritas yang selama ini diusung oleh KPK,” kata Zaenur saat dihubungi di Jakarta, Jumat (30/6/2023).

Pengawasan yang lemah itu terjadi karena pimpinannya tidak punya spirit integritas tinggi. Kalau pimpinannya punya spirit integritas yang tinggi, ya, dia ingin memastikan bahwa organisasinya itu dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai integritas yang selama ini diusung oleh KPK.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman

Belum tegas

Menurut Zaenur, Dewan Pengawas (Dewas) dan Inspektorat KPK masih belum tegas untuk menegakkan integritas di KPK. Pada berbagai sidang pelanggaran etik, Dewas tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi.

Sebagai contoh, pada kasus terbaru, Dewas hanya menjatuhkan sanksi sedang terhadap pegawai KPK yang melakukan perbuatan asusila terhadap istri tahanan KPK. Itu menunjukkan Dewas tidak dapat menegakkan etika di KPK dengan keras. Akibatnya, wibawa Dewas tidak cukup disegani di internal KPK.

(Integritas) itu dijaga betul, termasuk oleh sesama pegawai dengan mereka saling melaporkan ketika diketahui melakukan pelanggaran.

Zaenur mengatakan, pengawasan oleh Inspektorat di KPK juga tidak berjalan secara efektif. Selain itu, status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN) membuat kontrol antarpegawai semakin rendah. Sebab, seorang ASN harus patuh kepada pimpinan dan perintah. Itu semakin membuat pimpinan dan pegawai mudah melakukan pelanggaran.

Situasi itu berbeda dengan KPK sebelum periode ini yang mempunyai standar integritas yang sangat tinggi. ”(Integritas) itu dijaga betul, termasuk oleh sesama pegawai dengan mereka saling melaporkan ketika diketahui melakukan pelanggaran,” kata Zaenur.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) setelah memasukkan laporan dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) di Gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/4/2023). ICW menyerahkan pelaporan terkait dugaan pelanggaran etik oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada Dewas KPK. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak diduga melakukan pelanggaran etik, yaitu menjalin kominikasi dengan pihak yang sedang diperiksa terkait kasus dugaan korupsi. Rekaman suara komunikasi Johanis Tanak dengan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) M Idris Froyoto Sihite telah beredar dan dijadikan salah satu bukti pelaporan. Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM M Idris Froyoto Sihite saat ini menjadi salah satu pihak yang diperiksa KPK terkait dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) di lembaga tersebut. Pelaporan dugaan pelanggaran etik Johanis Tanak ini menyusul pelaporan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewas KPK yang juga diduga melakukan pelanggaran etik. Pelaporan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang di dalamnya termasuk para mantan pimpinan dan penyidik KPK.

Bersih-bersih

Ini adalah bentuk dari sinergisitas dari Dewas KPK sebagai pengawas kita dan juga kita sebagai pelaksananya. Dewas melakukan pengawasan, lalu ditindaklanjuti sama kami dan Inspektorat juga mengumumkan sesuatu, lalu ditindaklanjuti oleh kami.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, keterbukaan KPK menyampaikan kasus pelanggaran di internal merupakan bagian untuk bersih-bersih. Transparansi yang dilakukan KPK agar masyarakat bisa mengecek apa yang ada di KPK. Jika KPK menutup-nutupinya, itu perlu dipertanyakan.

Asep menegaskan, KPK tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum, baik di luar maupun dalam KPK. ”Ini adalah bentuk dari sinergisitas dari Dewas KPK sebagai pengawas kita dan juga kita sebagai pelaksananya. Dewas melakukan pengawasan, lalu ditindaklanjuti sama kami dan Inspektorat juga mengumumkan sesuatu, lalu ditindaklanjuti oleh kami,” ujarnya.

Baca juga: Rindukan KPK Bercitra Positif

Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa mengatakan, kasus pemotongan uang perjalanan dinas bisa terungkap karena pengawasan yang dilakukan oleh atasannya. Ketika atasan pegawai tersebut melihat adanya dugaan pelanggaran, langsung berkoordinasi dengan Inspektorat.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menambahkan, pengawasan di KPK saat ini tidak hanya oleh Inspektorat, tetapi juga Dewas. ”Tentu ini untuk menjaga marwah dari kelembagaan KPK. Momen bersih-bersih terhadap oknum-oknum yang memanfaatkan situasi saat KPK sedang berupaya menurunkan angka korupsi di negeri ini,” kata Ali.

Ia menegaskan, KPK tidak akan menoleransi perbuatan yang berhubungan dengan pelanggaran etik, apalagi pidana. KPK pasti akan menindak tegas.