Belum Bersikap Terkait Capres, Jokowi Dinilai Menanti Dinamika Politik
Presiden Joko Widodo tak menyebutkan capres 2024 yang didukungnya kepada para sukarelawan pendukungnya di pilpres lalu. Penentuan capres, menurut dia, tak boleh tergesa-gesa.
Sukarelawan membawa spanduk bergambar Presiden Joko Widodo dalam acara puncak Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Musyawarah Rakyat atau Musra Indonesia, yang digelar sejumlah kelompok sukarelawan pendukung Presiden Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2014 dan 2019, menghasilkan tiga nama yang didukung untuk menjadi calon presiden 2024. Ketiga nama dimaksud adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kendati sudah menerima hasil Musra, Joko Widodo tak menyebutkan preferensinya pada salah satu tokoh. Pengamat menilai, Presiden masih menunggu dinamika politik selama pembentukan koalisi sekaligus menunjukkan sikap sebagai negarawan yang tak berpihak pada salah satu pihak.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Gabungan kelompok sukarelawan pendukung Presiden Joko Widodo menggelar puncak Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023). Dalam agenda yang dihadiri Presiden itu, kelompok sukarelawan menyerahkan hasil Musra, yakni berupa nama sejumlah tokoh calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang dijaring sejak Agustus 2022 kepada Jokowi.
Baca juga: Musra Usulkan Capres, Jokowi: Nanti Saya Beri Bisikan ke Parpol
Ketua Panitia Musyawarah Rakyat (Musra) Panel Barus (kiri) menyerahkan hasil Musra kepada Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Penanggung Jawab Musra Budi Arie Setiadi (kedua dari kiri) dan Ketua Dewan Pengarah Musra Andi Gani Nena Wea (kedua dari kanan) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023).
Selain Presiden, acara itu juga dihadiri perwakilan kelompok sukarelawan, pejabat publik, dan petinggi partai politik.
Mereka di antaranya Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang juga Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani dan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie turut hadir dalam agenda tersebut.
Penanggung Jawab Musra yang juga Ketua Umum Projo (Pro Jokowi) Budi Arie Setiadi ditemui di sela-sela puncak Musra mengungkapkan, pihaknya telah menyaring, menjaring, dan merekam aspirasi masyarakat terkait nama capres dan cawapres yang bakal didukung pada Pemilihan Presiden 2024. Dari proses Musra yang digelar di 29 provinsi dan perwakilan luar negeri di Hong Kong, terdapat tiga tokoh yang mendapatkan dukungan paling banyak. ”Pak Prabowo (Menteri Pertahanan Prabowo Subianto), Pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo), dan Pak Airlangga (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto), tiga nama, dan semua memang memiliki kelebihan masing-masing,” ujarnya.
Merujuk peta dukungan hasil Musra, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mendapatkan dukungan dari Aceh, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah. Ganjar yang merupakan kader sekaligus bakal capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) didukung oleh publik di Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, dan luar negeri (Hong Kong).
Sukarelawan pendukung Presiden Joko Widodo bersorak saat acara puncak Musyawarah Rakyat (Musra) dibuka di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023).
Adapun Airlangga yang menjabat Ketua Umum Partai Golkar mendapatkan dukungan dari Banten, Gorontalo, Jambi, Kalimantan Selatan, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara.
Tak hanya capres, Musra juga mengerucutkan nama-nama yang didukung sebagai cawapres. Beberapa tokoh dimaksud antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.
Budi menambahkan, meski Musra telah menghasilkan sejumlah nama capres dan cawapres, dukungan terhadap salah satu tokoh akan tetap diserahkan kepada Jokowi. Oleh karena itu, selain tidak menentukan satu nama, Musra juga tidak mencoba menyimulasikan pasangan yang berpotensi untuk didukung. ”Nama-nama itu akan kami serahkan ke Pak Jokowi. Kami tunggu arahan dan perintah Pak Jokowi karena relawan Jokowi tunduk dan patuh terhadap perintah Pak Jokowi, siapa pun nama yang diputuskan,” katanya.
Baca juga: Ganjar, Prabowo, dan Intensi Presiden Jokowi untuk Jadi ”King Maker”
Tak sebut preferensi
Seusai acara, Jokowi mengaku belum mengetahui nama capres dan cawapres yang dihasilkan melalui Musra meski telah menerima secara resmi hasil dari proses tersebut. Ia pun tidak menyebutkan preferensi tokoh yang bakal ia dukung sekalipun dalam beberapa waktu terakhir Presiden terlihat dekat dan melakukan sejumlah aktivitas bersama dengan Ganjar dan Prabowo.
Presiden Joko Widodo menyapa para pendukungnya dalam acara puncak Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023).
Jokowi mengatakan, hasil Musra nantinya akan ia sampaikan kepada partai politik (politik) atau gabungan parpol. Sebab, mengacu pada konstitusi, pencalonan presiden dan wakil presiden hanya bisa dilakukan oleh parpol atau gabungan parpol, bukan kelompok sukarelawan. Akan tetapi, parpol dan gabungan parpol terlihat masih membutuhkan waktu untuk menuntaskan upaya pembangunan kerja sama dalam menghadapi Pilpres 2024.
”Karena yang bisa mencalonkan adalah partai atau gabungan partai sehingga nanti bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai,” kata Jokowi.
Sejauh ini, atau sekitar lima bulan sebelum waktu pendaftaran capres dan cawapres, telah terbentuk tiga koalisi parpol. Ketiga koalisi dimaksud adalah Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan PPP), Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB), dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP (Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS). Kendati demikian, pembentukan koalisi masih terus berdinamika.
(Dari kiri) Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Mardiono saat menghadiri Silaturahmi Ramadhan di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4/2023). Kelima ketua umum parpol tersebut sepakat bahwa pembentukan koalisi besar penting untuk kebangsaan dan keberlanjutan pembangunan di masa mendatang.
Misalnya, KIB dan KKIR berupaya melebur dalam wadah koalisi besar. Di tengah konteks tersebut, PPP justru telah membangun kerja sama dengan PDI-P untuk mendukung Ganjar sebagai bakal capres. Adapun PDI-P merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung capres tanpa berkoalisi karena telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Sementara itu, Golkar juga bekerja sama dengan PKB untuk mempercepat pembentukan koalisi besar. Elite PKB dan Golkar pun berkomunikasi dengan elite Demokrat untuk menjajaki kemungkinan bekerja sama.
Jokowi melanjutkan, penentuan capres tak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Sebab, Pilpres 2024 merupakan momentum krusial untuk memilih pemimpin nasional yang mampu membawa Indonesia sebagai negara maju. Berdasarkan kajian para ahli, Indonesia berkesempatan menjadi negara maju dalam waktu 13 tahun ke depan karena tengah mendapatkan bonus demografi.
Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, pemimpin yang berani mengambil risiko untuk kemajuan bangsa, serta mampu memanfaatkan peluang yang ada dan tidak sekadar bekerja untuk memenuhi rutinitas semata. Selain itu, pemimpin berikutnya harus mampu membangun strategi negara, ekonomi, dan politik karena Indonesia bersaing dengan negara-negara lain di masa yang penuh dengan ketidakpastian.
Baca juga: Adu Siasat Mengikat Koalisi Partai Politik
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F08%2F18%2F12476924-0d00-404b-8a5b-e7406921348f_jpg.jpg){kind=logo}
Rangkaian foto lukisan para presiden Republik Indonesia tergambar di sebuah tembok di kawasan Cipondoh, Tangerang, Banten, Rabu (18/8/2021).
Berkaca pada sejarah, kata Jokowi, negara-negara Amerika Latin sudah menjadi negara berkembang sejak dekade 1970-1980-an. Akan tetapi, hingga 50 tahun setelahnya, negara-negara tersebut tak kunjung menjadi negara maju karena kekeliruan dalam memilih pemimpin. Ia pun menekankan, hal yang sama bisa terjadi jika Indonesia tidak memilih pemimpin yang tepat pada 2024.
”Dalam sejarah negara-negara, kesempatannya hanya sekali dalam sejarah peradaban bangsa. Begitu kita keliru memilih pemimpin untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan. Hati-hati memilih ini,” ujar Jokowi.
Menunggu dinamika
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, belum mengerucutnya hasil Musra dan preferensi Jokowi yang masih mengambang menunjukkan bahwa Jokowi masih menunggu dinamika dan konfigurasi politik ke depan. Sebagai kader PDI-P, sikap pribadi Jokowi dilihatnya akan sejalan dengan partai, yakni mendukung Ganjar.
”Akan tetapi, pada saat yang sama, ia juga harus menunjukkan sikap sebagai negarawan yang mengayomi begitu banyak orang yang juga ingin maju di Pilpres 2024, seperti Prabowo dan Airlangga, yang sangat mungkin mendapatkan tiket pencalonan presiden,” katanya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F10%2F17%2F88484f98-d37a-43b4-8259-3571ef8a05f8_jpg.jpg){kind=logo}
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno
Adi memprediksi, jika Pilpres 2024 hanya diikuti oleh tokoh-tokoh yang berasal dari koalisi pemerintah saat ini, sangat mungkin dukungan sukarelawan Jokowi akan disebar untuk mendukung mereka. Lain halnya jika kubu partai di luar pemerintah, yakni KPP yang mengusung Anies Baswedan, turut serta dalam kompetisi. Diperkirakan, Jokowi akan mengonsolidasikan enam parpol pendukung pemerintah kecuali Partai Nasdem, yakni PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan PPP, dalam satu kekuatan politik. Dalam konteks tersebut pula, Jokowi kemungkinan besar akan mendeklarasikan secara terbuka preferensi capresnya.
”Jadi, Jokowi sedang melihat betul apakah pada akhirnya yang maju di Pilpres 2024 adalah all Jokowi’s men sehingga yang terjadi hanyalah friendly match atau big match yang mempertemukan kubu pendukung pemerintah dan oposisi,” tutur Adi.
Baca juga: Cek Ombak Dahulu, Arungi Lautan Pilpres Kemudian
Di tengah sikap Jokowi yang masih mengambang, para bakal capres terus mengintensifkan sosialisasi ke publik. Sepanjang akhir pekan ini, misalnya, Ganjar hadir dalam halalbihalal sukarelawan Jokowi di kawasan Gelora Bung Karno, Sabtu (13/5/2023) malam. Minggu paginya, ia berolahraga bersama warga di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Jawa Barat.
Prabowo juga menghadiri halalbihalal bersama Majelis Riyadlul Jannah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu malam. Agenda itu juga dihadiri Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F10%2F26%2F043bb3b1-bfeb-4e68-bcbc-549f9762c86b_jpg.jpg){kind=logo}
(Dari kiri ke kanan) Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan
Adapun Anies berziarah ke makam KH Muhammad Shiddiq atau Mbah Shiddiq, ulama yang dimintai pertimbangan atas rencana pendirian organisasi Nahdlatul Ulama. Selain itu, ia mengikuti shalat Subuh bersama dengan para santri dari Pondok Pesantren Madinatul Ulum di Masjid Tanbihul Ghofilin, Jember, Jawa Timur.
Sementara itu, Airlangga bersama dengan Sandiaga Uno dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membuka acara ”Fun Walk Sewindu Proyek Strategis Nasional” di kawasan Gelora Bung Karno, Minggu pagi.
