Cawapres Anies Diputuskan Juli Mendatang
Saat ini, tim Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah mengerucutkan bakal cawapres dari Anies Baswedan, dari 12 nama menjadi 5 nama.
Suasana jumpa pers Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan saran kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait bakal calon wakil presiden yang cocok menemani Anies Baswedan. Namun, Koalisi Perubahan untuk Persatuan sebagai pengusung Anies menegaskan, bakal calon wakil presiden dari Anies sudah mengerucut ke lima nama.
Kelima nama bakal calon pendamping Anies tersebut telah dipilih berdasarkan lima skenario. Namun, nama-namanya masih dirahasiakan. Untuk kepastian final nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 baru akan diputuskan pada Juli mendatang.
Pertemuan antara Luhut Binsar Pandjaitan dan Surya Paloh berlangsung di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (5/5/2023). Pertemuan yang diselingi makan siang bersama tersebut berlangsung sekitar 1,5 jam.
Ditemui seusai pertemuan, Luhut tak memungkiri, salah satu bahasan bersama Paloh adalah kontestasi Pilpres 2024.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan makan siang bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (5/5/2023).
Sebagaimana diketahui, Nasdem merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama dengan Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Berkaitan dengan itu, Luhut mengakui telah memberikan saran kepada Paloh soal bakal calon wakil presiden (cawapres) yang tepat mendampingi Anies. Namun, Luhut enggan mengungkapkan nama bakal cawapres yang diusulkannya.
”Pak Surya tanya, ya, saya jawab. Ya, kan, saya ditanya, ya, saya jawab. Saya tidak perlu cerita sama kamu,” ujar Luhut.
Hal terpenting, lanjut Luhut, adalah dirinya dan Paloh telah bersepakat, kontestasi pilpres harus berjalan dengan damai. Sebab, semua tujuannya adalah yang terbaik demi kepentingan Indonesia. ”Ada perbedaan-perbedaan, ya, itu hal yang wajar,” ujarnya.
Baca juga: Survei LSI: Elektabilitas Prabowo, Ganjar, dan Anies Bersaing Ketat
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Selasa (14/3/2023).
Pertemuan antara Luhut dan Paloh makin intens jelang Pilpres 2024. Ini menjadi pertemuan keempat di antara keduanya dalam enam bulan terakhir. Pada Desember 2022, keduanya bertemu di London, Inggris, saat mereka berada di kota tersebut. Kemudian, pertemuan kedua dilangsungkan di salah satu restoran di Jakarta pada 3 Februari 2023. Pertemuan ketiga terjadi di kantor DPP Nasdem Tower, Menteng, Jakarta, 14 Maret 2023.
Pertemuan antara Luhut dan Paloh kali ini terjadi sekitar tiga hari setelah Presiden Joko Widodo bersilaturahmi Lebaran dengan para ketua umum partai politik koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi tidak turut mengundang Paloh.
Baca juga: Pertemuan Jokowi-Enam Ketum Parpol, Tak Diundangnya Surya Paloh, dan Wacana Koalisi Besar
Mengerucut lima nama
Saat ditemui seusai bertemu dengan Luhut, Paloh hanya menyampaikan bahwa ada banyak hal yang didiskusikan bersama Luhut, terutama berkaitan dengan perpolitikan nasional. Namun, ia enggan mengungkapkan siapa bakal cawapres Anies yang disarankan Luhut.
Sebagaimana telah disampaikan Luhut, pada prinsipnya, semua sepakat akan mengutamakan kepentingan bangsa dan mewujudkan suasana yang kondusif pada pilpres mendatang. Stabilitas politik perlu dijaga karena ini merupakan modal dasar untuk melanjutkan seluruh aspek pembangunan bangsa. ”Kalau ada perbedaan pandangan, pilihan, wajar-wajar saja,” ucapnya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F05%2F03%2Fffec2108-34cc-4712-8aca-547d616a2c2d_jpg.jpg){kind=logo}
Ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yaitu Zulkifli Hasan (PAN), Muhaimin Iskandar (PKB), Prabowo Subianto (Gerindra), Airlangga Hartarto (Golkar), dan Mardiono (PPP) seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga ikut dalam pertemuan, sedangkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak ikut dalam pertemuan ini.
Soal Jokowi tidak mengundang dirinya dalam silaturahmi Lebaran bersama para ketua umum partai politik koalisi pemerintahan, Paloh dapat memahami hal tersebut. Ia meyakini Jokowi telah menempatkan posisi sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan dan tidak menganggap lagi Nasdem dalam koalisi pemerintahan untuk sementara.
Meski demikian, Nasdem tetap berkomitmen akan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sampai 2024. Nasdem juga tidak berniat keluar dari koalisi pemerintahan.
”Enggak ada (keluar dari koalisi pemerintahan). Kan sudah kami katakan, kami berupaya sedemikian rupa agar konsisten dengan apa yang selalu kami komitmenkan,” ujarnya.
Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto juga enggan mengungkapkan saran Luhut terkait cawapres yang cocok menemani Anies. Namun, ia membenarkan bahwa ada nama cawapres yang dipromosikan Luhut kepada Paloh, dalam pertemuan di antara keduanya, Jumat siang ini.
Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto (kiri) berbincang dengan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya (kanan) saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/5/2023).
”Tentang nama, betul ada diskusi (antara Paloh dan Luhut), dan sebagainya, tetapi sekali lagi tidak etis (kalau saya sampaikan). Betul, Pak Luhut juga meng-endorse ini, meng-endorse itu, dan sebagainya. Dan itu menjadi diskusi yang luar biasa,” kata Sugeng.
Namun, dalam pertemuan itu, ditegaskan pula kepada Luhut bahwa KPP telah mengerucutkan bakal cawapres Anies menjadi lima nama. Saat ditanyakan oleh awak media, siapa saja nama-nama tersebut, lagi-lagi Sugeng tidak mau menyampaikannya.
”Wah, itu tim yang masih akan menggodok nanti, dan kami sepakat akan diserahkan ke calon presiden (Anies),” ujar Sugeng.
Baca juga: Akrobat Para Bakal Capres Papan Bawah
Lima skenario
Ketua DPP Nasdem Willy Aditya, yang menjadi bagian dari tim kecil KPP, mengatakan, tim kecil sudah mendiskusikan soal sosok yang tepat untuk mendampingi Anies, lebih dari sebulan lalu. Setidaknya ada 12 nama yang muncul kala itu. Namun, nama-nama itu dipilih bukanlah berdasarkan elektoral atau berbasis survei. ”Jadi, variabel yang kami gunakan lebih ke kualitatif karena magnet utama di capres. Tetapi, basisnya tidak boleh salah memilih cawapres,” ujar Willy.
Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya (dari kiri ke kanan) bersiap mengikuti konferensi pers di Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).
Willy tak memungkiri bahwa dalam setiap diskusi mengenai cawapres, terkadang perdebatan terjadi. Namun, pada akhirnya semua sepakat bakal cawapres Anies harus mampu melengkapi Anies dan menjawab tantangan pada 2024 nanti.
Saat ini, tim sudah mengerucutkan bakal cawapres Anies, dari 12 nama menjadi 5 nama. Nama-nama tersebut dipilih berdasarkan dengan lima skenario. Misalnya, skenario pertama, melihat apakah pemerintahan saat ini sudah mewujudkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang baik.
Skenario kedua, melihat tantangan geopolitik global ke depan. Bakal cawapres nanti harus bisa menjawab tantangan. Skenario ketiga, melihat seberapa mendesak persoalan korupsi dan penegakan hukum negeri ini perlu segera dibenahi. Skenario keempat, melihat tantangan ekonomi ke depan.
”Itu sebagai contoh saja empat skenarionya. Ya, itu yang kami diskusikan sehingga nanti prefer ke problem-problem itu, baru kemudian tokohnya siapa yang compatible dengan hal-hal tersebut. Jadi, sekali lagi, ini bukan kawin paksa. Bukan hanya otak-atik, ’Oh Si A’, begini, begini. Ini juga bukan ada order, dipaksakan dijodohin begitu, enggak. Kami lihat problemnya dulu,” ujar Willy.
Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan berpamitan kepada wartawan seusai konferensi pers di Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).
Willy menegaskan, kepemimpinan atau suksesi nanti harus mampu menjawab problem mendasar yang selama ini terjadi. Ia pun mengungkapkan, nama-nama cawapres Anies juga tidak mungkin berasal dari luar koalisi.
Jika ada tokoh parpol yang ingin menjadi cawapres Anies, partainya tentu harus masuk terlebih dahulu ke dalam koalisi. ”Kalau Pak Airlangga (Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto) mau, misalnya, ya masuk. Rundingannya bisa berubah lagi,” katanya.
Meskipun proses pencarian bakal cawapres Anies ini masih sangat cair, koalisi mempunyai tenggat waktu. Pada Juli mendatang, setidaknya sudah akan ditentukan bakal cawapres Anies. ”Kami punya timeframe, Juli sudah harus selesai dan kami harus declare,” ucapnya.
Anies menyerahkan sepenuhnya terlebih dahulu kepada tim kecil untuk membahas mengenai kriteria bakal cawapresnya, begitu pula tentang nama-namanya. ”Alhamdulillah, mereka sudah sampai kepada kerucut berwujud lima. Biarkan proses ini jalan terus,” ujarnya.
Anies juga enggan mengungkapkan kelima nama itu. Namun, yang jelas, sebagaimana disampaikan Willy, nama-nama itu tentu berada dalam koalisi. ”Kan, urutannya begitu kira-kira, berada di dalam koalisi, maka dalam konsiderasi. Kalau tidak berada dalam koalisi, ya sulit menjadi konsiderasi,” katanya.
Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri membuka seminar bertajuk “Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125”, di Hotel The Trans Hotel Resort Bali, Badung, Bali, Jumat (5/5/2023).
Pertemuan dengan Presiden
Terpisah, saat memberikan arahan dan membuka acara seminar bertajuk ”Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125” di Hotel The Trans Hotel Resort Bali, Badung, Bali, Jumat ini, Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyinggung isi pembicaraan saat Presiden Jokowi mengumpulkan para ketua umum parpol pendukung pemerintahan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa lalu.
Megawati menyampaikan, pertemuan itu sebatas silaturahmi, dengan diisi kegiatan makan malam bersama. Menurut dia, tak ada pembicaraan politik praktis terkait dengan pemilu dalam pertemuan tersebut.
”Kemarin waktu dikumpulkan ketua-ketua umum silaturahim sama presiden itu sebenarnya, kalau beritanya uuuh politik (tingkat tinggi) apa yang dibicarakan? Enggak ada, (itu hanya) silaturahim, makan, sudah gitu. (Presiden) hanya bilang begini, mau nitip (pesan). Apa? Nah ini saya mau nitip balik (kepada para peserta acara seminar), karena ini perintah Presiden,” kata Megawati.
Ia menyampaikan, Presiden Jokowi hanya menitipkan terkait pentingnya menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan demografi. Menurut dia, Jokowi menyebut bahwa saat ini Indonesia memiliki waktu yang baik terkait demografi.
Baca juga: Pertemuan dengan Ketum Parpol Dikritik, Presiden: Saya Bukan ”Cawe-cawe”
Suasana saat Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memakaikan peci pada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, setelah mengumumkan keputusannya bahwa PDI P mengusung Ganjar di Pilpres 2024, Jumat (21/4/2023).
”Beliau (Jokowi) cerita, saya nanti ingin menitipkan, karena sudah saya tanya ke ahli-ahli, ’saya bicara sama IMF, World Bank, dan yang lain bahwa dunia sekarang mengalami perubahan demografi, ini tolong dicatat. Kita, menurut beliau, mengalami sebuah (masalah) demografi. Demografi itu kan soal penduduk. Itu (harus dipikirkan) mulai tahun ini. Jadi, (bonus demografi) itu ada peak time-nya (momentum puncak),” ujar Megawati.
Megawati menjelaskan, memang Indonesia ke depan memiliki demografi yang bagus lantaran diharapkan bisa membawa negara dalam kondisi berkembang menjadi negara maju. Kendati begitu, ia mengingatkan, bonus demografi tersebut tak akan selamanya terjadi.
Ia pun mencontohkan negara-negara yang kini mengalami penyurutan demografinya, yakni seperti China, Jepang, hingga Korea Selatan.
