Pertemuan Jokowi-Enam Ketum Parpol, Tak Diundangnya Surya Paloh, dan Wacana Koalisi Besar

Rencana Presiden menemui para ketum parpol pendukungnya pertama kali diungkapkan Zulkifli Hasan, April lalu. Pertemuan disebut akan mendiskusikan situasi politik pasca-PDI-P memutuskan Ganjar Pranowo sebagai capres.

DOKUMENTASI HUMAS PAN

(Dari kiri) Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Mardiono saat menghadiri Silaturahmi Ramadhan di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo berencana menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam ini.

Namun, dari tujuh partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak diundang.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (2/5/2023), mengatakan, berdasarkan informasi yang ia terima, ada enam partai politik (parpol) yang mendapatkan undangan dari Presiden Jokowi dalam rangka silaturahmi Lebaran. Acara tersebut akan berlangsung pada Selasa malam ini pukul 19.00 WIB di Istana Merdeka.

”Pak Mardiono (Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Mardiono) hadir. Nah, kalau enam parpol yang mendapatkan undangan, berarti ada satu parpol koalisi yang tidak mendapat undangan,” ujar Baidowi.

Baca juga: Sinyal Pembentukan Koalisi Besar Menguat

ISTIMEWA

Suasana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan tujuh ketua umum dan sekjen partai koalisi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Sebagaimana diketahui, koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin terdiri dari tujuh parpol, meliputi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan PPP.

Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengakui bahwa salah satu parpol yang tidak diundang adalah partainya. ”Belum ada undangan sejauh ini,” ucapnya.

Saat ditanyakan di mana keberadaan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh saat ini, Willy mengungkapkan bahwa Paloh tengah di luar negeri. Namun, ia enggan mengungkapkan di mana lokasi Surya Paloh berada, dan dalam agenda apa Surya Paloh bepergian ke sana. ”Jadi, Pak SP (Surya Paloh) memang masih di LN (luar negeri),” katanya.

Seperti diketahui, Surya telah membawa Nasdem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Posisi politik itu membuat relasi Paloh dan Nasdem dengan Jokowi dikabarkan merenggang. Adapun Surya Paloh terakhir terlihat di publik saat partainya menggelar acara buka puasa bersama mitra koalisinya di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan bakal capres yang diusung KPP, Anies Baswedan, di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (25/3/2023). Begitu pula saat momentum Lebaran yang digunakan elite partai untuk saling berkunjung sekaligus membicarakan soal Pilpres 2024, ia tak terlihat.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi (dari kiri ke kanan) berswafoto saat duduk satu meja di Ballroom Kantor DPP Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, untuk acara Buka Bersama Partai Nasdem, Sabtu (25/3/2023).

Menurut Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, agenda silaturahmi Lebaran dalam pertemuan nanti malam akan semakin menguatkan ikatan kebangsaan di antara partai politik dalam bingkai NKRI.

Selain itu, pertemuan ini juga akan semakin mendekatkan hati dan pikiran untuk bersama-sama bertekad mewujudkan pelaksanaan pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, berkualitas dan berintegritas, serta aman dan bahagia. Sebab, pemilu adalah jalan demokrasi konstitusional yang harus memberi manfaat untuk kemajuan bangsa.

”Tentang hal yang berkaitan dengan pemilu presiden, kita menunggu hasil silaturahmi Lebaran nanti,” ujar Viva.

Baca juga: Ganjar, Prabowo, dan Intensi Presiden Jokowi untuk Jadi ”King Maker”

Kabar dari Zulkifli

Rencana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan seusai bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/4/2023).

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Hari pertama seusai berakhirnya libur Lebaran, Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tamu di Istana Kepresidenan Jakarta yang merupakan ketua umum partai politik, salah satunya Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Kamis (26/4/2023).

Rencana pertemuan itu kembali disampaikan Zulkifli seusai bertemu dua ketua umum parpol dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yakni Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Kamis (27/4/2023) malam.

Ajakan bertemu, menurut Zulkifli, setelah dirinya bertanya soal dinamika politik pasca-keputusan PDI-P mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capresnya pada 21 April lalu. ”Nanti aja, kita akan kumpul. Mudah-mudahan nanti cari waktu yang tepat. Bapak (Presiden) akan mengundang ketua-ketua umum partai untuk silaturahim,” ucap Zulkifli menirukan pernyataan Presiden.

Setelah PDI-P memutuskan Ganjar, dinamika politik memang meningkat. PPP menyusul memutuskan mengusung Ganjar. Adapun dua parpol lain dalam KIB belum memutuskan.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto justru terlihat berulang bertemu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang partainya berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Selain itu, ia juga bertemu Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca juga: Airlangga-Muhaimin Bertemu Besok, ke Mana Langkah Golkar untuk Pilpres?

FAKHRI FADLURROHMAN

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono (dari kiri ke kanan) yang partainya tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu memberikan keterangan kepada wartawan di rumah dinas Airlangga, Jalan Widya Chandra III, Jakarta, Kamis (27/4/2023).

Di tengah dinamika itu, Zulkifli terus menyuarakan soal gagasan koalisi besar yang pernah disebutnya koalisi kebangsaan. Kelanjutan dari gagasan itu, menurutnya, menanti pertemuan dengan Jokowi.

Gagasan koalisi besar pertama kali muncul awal April lalu saat Presiden bertemu lima ketua umum parpol pendukung pemerintah, yakni dari Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan PPP. Saat itu, PDI-P belum memutuskan capres yang diusung.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR menilai tidak mudah koalisi besar terbentuk. Utamanya karena setiap parpol punya kepentingan masing-masing untuk Pilpres 2024.

Baca juga: Gagasan Koalisi Besar Sulit Terwujud

PDI-P telah memutuskan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres, Gerindra mengusung Prabowo Subianto, Golkar ingin Airlangga Hartarto, PKB ingin Muhaimin Iskandar. Adapun dua parpol lainnya, yakni PAN dan PPP, punya keinginan sendiri-sendiri terkait bakal cawapres yang perlu diusung. PAN mengusulkan Menteri BUMN Erick Thohir, sedangkan PPP ingin anggota partainya yang jadi cawapres.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN/ LAILY RACHEV

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat meninjau panen raya padi dan berdialog dengan petani di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).

Meski demikian, pertemuan Jokowi dengan para ketua umum parpol nanti bisa menjadi kunci.

”Ketua umum partai ini kebanyakan anak buahnya semua sebagai menteri. Jadi, lobi-lobi politik dengan Pak Jokowi akan mengarah ke mana itu penting, apakah Pak Jokowi sepenuhnya ke Ganjar atau ke Pak Prabowo demi kelanjutan program pemerintahan Jokowi,” ujar Hanta Yuda.