Pertemuan dengan Ketum Parpol Dikritik, Presiden: Saya Bukan ”Cawe-cawe”

Presiden Joko Widodo menyebut pertemuan-pertemuannya dengan elite parpol sebagai hal yang biasa. Pasalnya, Presiden tidak hanya pejabat publik, tetapi juga pejabat politik.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo saat memberikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/10/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait polemik pertemuannya dengan sejumlah ketua umum partai politik menjelang Pemilu 2024. Presiden menilai wajar pertemuan-pertemuan itu karena selain pejabat publik, dirinya juga pejabat politik. Saat kontestasi sudah dimulai, Presiden berjanji tak akan mengintervensi.

”Biasa (pertemuan dengan ketua umum partai politik). Dan saya itu pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi, kalau saya bicara politik boleh dong. Bicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Kan itu tugas seorang presiden," ujar Presiden saat ditanya wartawan, di Pusat Perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023) petang.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Presiden bertemu dengan enam ketua umum partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam. Keenam ketua umum parpol dimaksud adalah Ketua Umum (Ketum) PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Pelaksana Tugas Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono.

Setelah pertemuan itu, Presiden kembali menerima rombongan fungsionaris PPP di Istana Merdeka, Kamis. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam, rombongan PPP yang dipimpin Mardiono menyampaikan hasil Rapat Pimpinan Nasional PPP yang memutuskan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Presiden Minta Enam Parpol Rukun dan Kompak

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono (dari kiri ke kanan) berpose di luar Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Pertemuan demi pertemuan yang berlangsung di Istana itu menuai kritik sejumlah pihak. Pertemuan dengan ketum parpol dinilai tidak tepat digelar di Istana. Selain itu, pertemuan dinilai sebagai upaya intervensi Presiden pada kewenangan parpol dalam menentukan bakal capres-cawapres yang diusung di Pilpres 2024.

Namun, Presiden menepis penilaian itu.

”Bukan cawe cawe. Wong itu diskusi aja kok (disebut) cawe-cawe (ikut campur). Diskusi. Saya tadi sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe. Urusan capres-cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah bolak-balik saya sampaikan, kan. Tapi kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka, boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik,” tambahnya.

Presiden berjanji tidak akan mencampuri pertarungan politik para bakal capres-cawapres saat KPU sudah menetapkan pasangan calon yang akan berlaga.

Baca juga: Menyoal Kesibukan Menteri Jokowi Jelang Pilpres 2024

KOMPAS/PRIYOMBODO

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) mendampingi Presiden Joko Widodo saat menghadiri puncak acara HUT ke-8 Partai Nasdem, di Jakarta International Theatre, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019) malam.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menjelaskan soal tak diundangnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meski Nasdem masih dalam gerbong koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. ”Ya, memang tidak diundang. Nasdem itu, kita bicara apa adanya, ya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Gabungan partai yang kemarin kumpul ingin membangun kerja sama politik yang lain, mestinya ini kan memiliki strategi besar. Masak yang di sana ingin mengetahui strateginya,” tutur Presiden.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengonfirmasi ketidakhadiran Paloh. ”Pak Surya Paloh di luar negeri baru sampai kemarin siang, baru balik,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Meski demikian, ia meyakinkan komitmen Nasdem untuk selalu bersama Presiden Jokowi hingga masa jabatan Jokowi sebagai presiden berakhir pada 2024.

”Itu komitmen Nasdem, kita tidak akan geser dari sana. Setelah 2024 ke sana, itu kan lain soal,” ujarnya. Untuk Pilpres 2024, Nasdem telah memutuskan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal capres bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Baca juga: Jokowi-Paloh Kembali Bertemu, Ikhtiar Memulihkan Hubungan

KOMPAS/NINA SUSILO

Warga yang sedang berada di Pusat Perbelanjaan Sarinah Jakarta antusias menyambut dan meminta berfoto bersama Presiden Joko Widodo, Kamis (4/5/2023). Presiden meninjau Pasar Tanah Abang dan Sarinah untuk memantau omzet para pedagang sepanjang Ramadhan dan libur Lebaran ini.

Isi pertemuan

Menyangkut materi pertemuan dengan enam ketum parpol yang berlangsung selama sekitar tiga jam, Presiden mengatakan banyak hal yang dibahas, di antaranya masalah cawapres, politik negara dan tantangannya ke depan. ”Dan (menjawab tantangan) itu butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat, yang dipercaya oleh rakyat, yang dipercaya oleh internasional, oleh investor,” ujarnya.

Presiden sekaligus membantah isu mengenai kemungkinan putra pertamanya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal cawapres mendampingi bakal capres Gerindra, Prabowo Subianto. ”Gitu aja kok di-dengerin. Pertama, umur. Kedua, baru dua tahun saja jadi wali kota,” tuturnya.

Sementara itu, dalam pertemuan Presiden dengan rombongan fungsionaris PPP, Mardiono mengatakan, Presiden berterima kasih dan mengapresiasi PPP karena sudah mengambil keputusan mengusung Ganjar sebagai bakal capres tanpa friksi. Kondisi serupa diharapkan terjadi di parpol lain.

Setelah mengambil keputusan itu, PPP akan membentuk tim dan menyosialisasikan keputusan partai itu ke seluruh elemen partai sambil menyiapkan pemilihan anggota legislatif.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M Mardiono (tengah) menyampaikan hasil Rapat Pimpinan Nasional V PPP di kediamannya di Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (26/4/2023).

Mengenai bakal cawapres dari Ganjar, menurut Mardiono, PPP memiliki banyak kandidat. Namun, semua akan dikomunikasikan bersama PDI-P dan parpol lain yang kelak akan ikut berkoalisi mengusung Ganjar.

Jika kelak usulan PPP soal cawapres tak disetujui, Mardiono menjanjikan partainya akan menerimanya karena PPP berpolitik dengan landasan amar ma'ruf nahi mungkar atau berpolitik untuk kepentingan umat, agama, dan bangsa.

”Jadi PPP tidak menarget kapling,” ujarnya kepada wartawan.