Jokowi-Paloh Kembali Bertemu, Ikhtiar Memulihkan Hubungan

Kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem ke Istana untuk bertemu Presiden Joko Widodo dikabarkan sebagai upaya untuk menyambung kembali relasi keduanya yang sempat renggang.

PRIYOMBODO

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) mendampingi Presiden RI Joko Widodo saat menghadiri puncak acara HUT ke-8 Partai Nasdem ke-8 dan Kongres ke-2 Partai Nasdem di Jakarta International Theatre, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019) malam.

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kembali bertemu setelah kabar merenggangnya hubungan mereka merebak seusai Nasdem memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Pertemuan ini terjadi setelah sejumlah elite Nasdem berkunjung ke Sekretariat Bersama Koalisi Partai Gerindra-Partai Kebangkitan Bangsa, Kamis (26/1/2023) siang.

Informasi yang dihimpun Kompas, Presiden menemui Paloh selama hampir satu jam, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis sore. Pertemuan atas permintaan dari Paloh setelah ia bertemu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, di London, pada Desember 2022.

”Ya, Pak Paloh yang mengajukan untuk bertemu Presiden. Presiden akhirnya bersedia,” ujar pejabat di lingkungan Istana, Jumat (27/1).

Karena Paloh merupakan tamu khusus Presiden, tidak ada pejabat yang menemani Presiden. "Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) lagi tugas di daerah tetapi tahu pertemuan itu. Karena tidak ada yang mendampingi Presiden, isi pertemuan dengan Paloh pun juga tidak ada yang tahu," ujar pejabat tersebut.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) mempersilakan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan sambutan seusai menerima dukungan Partai Nasdem dalam Pilpres 2019 saat Pembukaan Rakernas IV dan HUT Ke-6 Partai Nasdem di JiExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Sementara itu, pertemuan Luhut dan Paloh di London disebutkan terjadi secara tidak disengaja. ”Di awal pertemuan sempat panas karena keduanya mempertahankan sikapnya sendiri-sendiri, tetapi kemudian reda, dan saran Pak Luhut, Pak Paloh menemui Presiden dan menjelaskan karena komitmen bersama dari 2014 adalah mendukung Presiden dan sikap itu tak boleh berubah,” tutur sumber Kompas yang mengetahui pertemuan Luhut-Paloh.

Setelah pertemuan itu, Luhut melapor kepada Presiden. ”Jadi, kalau Pak Paloh akhirnya diterima Presiden, ya, hubungan yang sempat renggang itu diharapkan tersambung kembali. Saya tidak tahu hasil pertemuan keduanya, tetapi semoga hasilnya positif,” ujarnya.

Baca juga: Tak Ada Jokowi di HUT Nasdem

Namun, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menepis pertemuan Jokowi dengan Paloh terkait pertemuan Luhut-Paloh. Kunjungan Paloh ke Istana semata untuk menunjukkan hubungan baik antara Paloh dan Presiden. Dengan kata lain, tak benar jika muncul penilaian bahwa relasi Presiden dan Paloh merenggang.

Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto pun meyakini pertemuan Presiden dengan Paloh merupakan upaya mempererat kebersamaan. ”Kalau dikatakan orang, kemarin ada sedikit komunikasi kurang, ya, itulah manusia biasa, tetapi ini, kan, sudah bertemu, silaturahmi. Insya Allah, suasananya jauh lebih baik, membangun kebersamaan tadi,” ucap Sugeng.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di kantor Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4/2014).

Tunjukkan soliditas

Sehari setelah pertemuan Jokowi dengan Paloh serta kunjungan sejumlah elite Nasdem ke koalisi Gerindra-PKB, tim kecil Nasdem, Demokrat, dan PKS, serta Anies Baswedan kembali bertemu di kediaman Anies, di Jakarta, Jumat. ”Kami tim kecil rutin berkumpul setiap minggu. Suasananya pembicaraan tadi sangat solid, dan suasananya adalah kami siap bergerak bersama,” ucap Anies.

Perwakilan Tim Kecil Koalisi Perubahan Sudirman Said berharap koalisi Nasdem-Demokrat-PKS bisa segera dideklarasikan. Pernyataan dukungan dari Demokrat bagi pencalonan Anies diharapkan disusul dukungan serupa dari PKS.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman menerangkan, proses di PKS belum tuntas. Namun, ia meyakinkan bahwa PKS akan mendukung Anies. ”Kalau tidak, tak mungkin PKS terlibat terus-terusan di tim ini,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, pembentukan koalisi parpol untuk menghadapi Pilpres 2024 masih dinamis. Setiap parpol terus mencoba untuk mencari berbagai kemungkinan dan mengupayakan negosiasi sampai titik-titik tertentu. Ini memperlihatkan, persyaratan pencalonan capres yang tinggi membuat pembentukan koalisi dini tak mudah dilakukan oleh parpol.

Baca juga: Kunjungan Nasdem ke Gerindra-PKB, Pengamat: Parpol Perkuat Daya Tawar

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali (kiri ke kanan) bergandengan tangan saat berfoto bersama di Sekretariat Bersama Partai Gerindra dan PKB di Menteng, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Dalam konteks tersebut, Nasdem dilihatnya berupaya menekan Demokrat dan PKS dengan bermanuver menemui Gerindra dan PKB. Menyusul manuver tersebut, Demokrat dan PKS pun meresponsnya dengan pernyataan dukungan terhadap Anies dan ajakan untuk mempercepat deklarasi koalisi. Setelah sempat diselingi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Surya Paloh, tiga parpol yang tengah membentuk Koalisi Perubahan itu pun kembali bertemu pada Jumat sore.

“Itu menunjukkan bahwa setiap manuver di koalisi perubahan selalu menunjukkan aksi reaksi,” kata Arya.

Baca juga: Saksi Parpol, Ujung Tombak Pengawal Suara dalam Pemilu

Terkait dengan pertemuan Jokowi dan Surya Paloh, Arya juga melihat ada kecenderungan dari Surya Paloh untuk memperbaiki hubungan dengan presiden. Tak hanya itu, terbaca pula intensi untuk menunjukkan komitmen politik sebagai salah satu pengusung Jokowi pada Pilpres 2024. “Selain itu, pertemuan Jokowi dan Surya Paloh juga sangat mungkin untuk membicarakan isu-isu terkini, misalnya reshuffle kabinet,” kata Arya.

Menurut dia, ada beberapa kemungkinan pilihan yang diambil Jokowi di antaranya, merombak kabinet dengan mencopot seluruh menteri dari Nasdem. Opsi lain, Presiden juga dapat melakukan perombakan terbatas untuk mengakomodasi desakan parpol yang menginginkan reshuffle, tetapi juga menghormati perasaan Nasdem sebagai salah satu parpol pengusungnya. “Pilihan moderat dengan melakukan reshuffle terbatas paling mungkin dilakukan Jokowi demi menjaga stabilitas politik dan pemerintahan,” ujar Arya.