Prabowo dan Airlangga Kembali Bertemu

PKB menanggapi santai pertemuan mitra koalisinya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. PKB tetap menginginkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, maju di Pilpres 2024.

TIM MEDIA GERINDRA

Pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie, di kediaman Aburizal, di Jakarta, Senin (1/5/2023). Pertemuan disebut sebatas silaturahmi Lebaran 2023.

JAKARTA, KOMPAS - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie, Senin (1/5/2023). Setelah pertemuan tersebut, Airlangga dikabarkan bakal bertemu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar pada hari ini. Perundingan di antara sejumlah partai politik untuk Pemilihan Presiden 2024 ditengarai alot karena partai berupaya mengejar posisi calon presiden atau wakil presiden untuk mengejar efek ekor jas.

Kabar pertemuan Airlangga dan Aburizal dengan Prabowo, yang berlangsung di kediaman Aburizal, di Jakarta, dibenarkan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya, secara terpisah. ”Memang ada pertemuan bertiga hari ini (Senin, 1/5). Saya belum ter-update jamnya,” ujar Tantowi, kemarin.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Saat ditanya apakah dalam pertemuan sudah ada kesepakatan bahwa Golkar akan berkoalisi dengan Gerindra atau bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Tantowi mengatakan, komunikasi masih terus berlangsung. Begitu pula saat ditanyakan kemungkinan Airlangga berpasangan dengan Prabowo untuk Pemilihan Presiden 2024.

”Kita tunggu saja bagaimana hasil pembicaraan ketiga tokoh itu. Apakah mereka bahas soal capres (calon presiden) dan cawapres (calon wakil presiden) atau soal lain yang tidak terkait dengan hal itu,” ucapnya.

Baca juga: Menguatnya Daya Tarik Prabowo Subianto

KOMPAS/PASCAL S BIN SAJU

Tantowi Yahya

Yang jelas, menurut Tantowi, Golkar masih terus memperjuangkan amanat dari Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada 2019, yang telah menetapkan Airlangga sebagai bakal capres dari Golkar. ”Maju sebagai capres itu amanat munas. Jika harus diubah, ya, harus melalui mekanisme di forum setingkat munas,” ujarnya.

Mewujudkan amanat munas ini menjadi tujuan utama selain ia tak menampik, Golkar mendorong kadernya maju di pilpres untuk mengejar efek ekor jas. Efek dimaksud merupakan perolehan suara partai politik (parpol) yang dipengaruhi oleh capres atau cawapres yang diajukan atau didukungnya.

Pertemuan Airlangga, Aburizal, dan Prabowo itu menjadi pertemuan kedua setelah PDI-P memutuskan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres PDI Perjuangan pada 21 April lalu. Namun, dalam pertemuan sebelumnya, mereka bertemu secara terpisah. Prabowo mengunjungi kediaman Aburizal, di Jakarta, 22 April. Pada hari berikutnya, Prabowo menerima kunjungan Airlangga di kediamannya, di Jakarta.

Pertemuan terbaru dari elite Golkar dan Gerindra tersebut hanya berselang dua hari setelah Airlangga menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, di kediaman Yudhoyono, di Cikeas, Bogor. Dalam pertemuan ini, kedua pihak sama-sama menyampaikan terbukanya peluang bekerja sama untuk menghadapi Pilpres 2024.

Baca juga: Ganjar, Prabowo, dan Intensi Presiden Jokowi untuk Jadi ”King Maker”

FAKHRI FADLURROHMAN

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono (dari kiri ke kanan) saling bersalaman setelah memberikan keterangan kepada wartawan di rumah dinas Airlangga, Jalan Widya Chandra III, Jakarta, Kamis (27/4/2023).

Sejauh ini, Golkar juga masih bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Saat para ketua umum parpol dalam KIB bertemu, Kamis lalu, sempat ditegaskan bahwa KIB solid meski PPP telah menyatakan sikap mengusung Ganjar sebagai bakal capres (Kompas, 28/4/2023).

Adapun Prabowo baru bertemu dengan Muhaimin, Jumat lalu. Kedua partai telah berkoalisi sejak 13 Agustus 2022 dan menamakan koalisi mereka Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Santai saja

Sementara kabar pertemuan Airlangga dan Muhaimin, hari ini, disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, Senin. ”Besok malam (Selasa, 2/5), Gus Imin (Muhaimin Iskandar) juga bertemu dengan Pak Airlangga bersama jajaran DPP Golkar,” kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB ini, kemarin.

Namun, ia menyebut pertemuan sebatas untuk halalbihalal. ”Dalam suasana Idul Fitri, silaturahmi itu biasa, bahkan jadi tradisi,” ucapnya.

Baca juga: Gerindra-PKB Tegaskan Soliditas, Prabowo: Kami Tidak Mau Banyak Lompat

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) berolahraga bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (10/2/2023).

Ia menilai pertemuan terbaru antara Airlangga dan Aburizal dengan Prabowo untuk halalbihalal. Pertemuan tersebut dimintanya tidak dispekulasikan terlalu jauh. Namun, kalaupun pertemuan itu termasuk membahas Pilpres 2024, salah satunya memasangkan Prabowo dan Airlangga sebagai capres dan cawapres, ia tak ambil pusing. ”Yang namanya usaha, sih, boleh, santai saja. Toh, KKIR itu tergantung Mas Prabowo dan Gus Imin,” ucapnya.

Salah satu poin kesepakatan saat KKIR dibentuk adalah bakal capres-cawapres yang akan diusung koalisi akan diputuskan Prabowo dan Muhaimin.

Sikap PKB, menurut Jazilul, tetap memperjuangkan Muhaimin sebagai bakal capres atau cawapres yang diusung KKIR. Alasannya, ia menilai sudah waktunya Muhaimin maju di pilpres. Selain itu, ia tak menampik perjuangan memajukan kader di pilpres sebagai upaya partainya untuk mengejar efek ekor jas guna meningkatkan elektabilitas PKB.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan berpandangan, upaya parpol mengejar efek ekor jas menjadi salah satu faktor yang membuat negosiasi antarparpol untuk Pilpres 2024 menjadi alot. Setiap partai akan berusaha mendapat efek ekor jas tertinggi dengan mengusung kadernya maju di Pilpres 2024, entah sebagai capres atau cawapres meski kader itu elektabilitasnya berbasis hasil survei, tidak tinggi. Cara lain, jika tak ada kader yang potensial diajukan capres/cawapres, parpol berupaya mengusulkan calon yang memiliki hubungan yang sangat kuat dengan partai demi memperoleh efek ekor jas.

Baca juga: Efek Ekor Jas Pemilu 2019

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Djayadi Hanan

”Sebagai gambaran, Golkar ingin gabung ke koalisi kalau cawapres dari Golkar karena pertimbangan efek ekor jas. Kalau enggak begitu, maka konsesi politik akan lebih besar. Kalau Airlangga tidak menjadi cawapres, konsesi politiknya apa? Kalau Airlangga merapat ke Prabowo, lalu Muhaimin mendapat apa? Jadi, kan, alot. Jadi, pertimbangan efek ekor jas itu betul salah satu yang menjadi faktor yang membuat penentuan cawapres menjadi sangat alot sampai hari ini,” tutur Djayadi.

Selain itu, ada sejumlah faktor lain yang ditengarai membuat negosiasi menjadi alot, yakni tidak adanya elektabilitas bakal capres yang dominan. Kondisi tersebut membuat tidak mudah bagi parpol mencari pasangan calon yang saling melengkapi dan bisa memastikan kemenangan di pilpres.

Hal lainnya, karena memang banyak figur yang berkeinginan maju di pilpres meski elektabilitasnya tergolong rendah, tetapi di sisi lain, figur tersebut memiliki kekuatan politik.

Strategi politik

Di luar faktor-faktor itu, bisa juga koalisi tidak ingin terburu-buru menentukan pasangan capres-cawapres yang diusung karena bagian dari strategi politik. ”Jadi, karena alotnya tadi, cawapres yang dipilih itu bisa juga dikaitkan dengan siapa lawannya. Masing-masing tidak mau buka, supaya tidak bisa dibaca lawan,” ucapnya.

DOKUMENTASI PARTAI DEMOKRAT

Anies Baswedan dan Tim Kecil Koalisi Perubahan mengunjungi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor DPP Partai Demokrat, di Jakarta, Kamis (2/2/2023) sore.

Belum dicapainya titik temu terkait pilpres juga terlihat di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang di dalamnya bergabung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Meski koalisi menyerahkan pada bakal capres-nya, Anies Baswedan, untuk memutuskan pendampingnya, sejumlah parpol meminta kadernya dipilih sebagai pendamping dari Anies. PKS, misalnya, mengusulkan nama Wakil Ketua Dewan Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tak menampik diusulkannya mantan Gubernur Jawa Barat itu agar partai memperoleh efek ekor jas. Meski demikian, PKS tetap pada keputusannya untuk menyerahkan cawapres Anies kepada Anies. ”Buat PKS, baik Anies Baswedan maupun Aher (Ahmad Heryawan) bisa dioptimalkan untuk memberikan efek ekor jas,” ujarnya.

PPP juga menginginkan figur bakal cawapres dari bakal capres yang diusung partainya, yakni Ganjar Pranowo, adalah figur yang dapat memberikan efek ekor jas bagi partai. Untuk itu, menurut Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy, cawapres yang akan didukung PPP diharapkan adalah sosok yang memegang kartu tanda anggota (KTA) PPP. Meski demikian, pembahasan mengenai cawapres akan tetap didiskusikan bersama PDI-P.

PDI-P dan PPP

Pada Minggu (30/4), PDI-P telah mengukuhkan kerja sama dengan PPP untuk sama-sama mengusung Ganjar. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, setelah PPP, akan ada partai lain yang bergabung. Namun, ia masih merahasiakannya. ”Sesudah pendaftaran calon anggota legislatif ke KPU 1-14 Mei 2023, akan ada parpol yang bergabung lagi,” ujarnya.

Baca juga: PDI-P dan PPP Resmi Berkoalisi, PPP Ajak KIB Bergabung

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi Bakal Calon Presiden PDI-P Ganjar Pranowo (kiri) menerima surat keputusan hasil Rapimnas PPP yang menyatakan dukungan kepada Ganjar, yang diserahkan Plt Ketua Umum PPP Mardiono (kanan) di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Minggu (30/4/2023).

PPP pun akan berupaya mengajak dua parpol lain dalam KIB untuk sama-sama mengusung Ganjar. ”Kami masih berada di KIB manakala pilihannya sama. Saat ini, baru PPP yang menentukan pilihan. Jika berbeda, ada ruang negosiasi, perdebatan, dan kompromi di situ,” kata Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Mardiono.

Adapun menyangkut cawapres dari Ganjar, Megawati menyampaikan, saat ini ada lebih dari sepuluh kandidat. Nantinya, secara bertahap, akan ada pengerucutan sehingga tinggal tersisa satu kandidat. ”Jadi, ya, tunggu saja,” ujarnya.

Ganjar pun terus menerima dukungan dari luar parpol. Salah satunya seperti dinyatakan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea saat bertemu Ganjar, di Jakarta, Senin (1/5). KSPSI berencana membentuk ”Relawan Buruh Sahabat Ganjar” untuk memenangkan Ganjar di Pilpres. (BOW/NAD/Z01/Z11/Z17)