Layanan Publik Polri Diminta Hadir di Setiap Mal Pelayanan Publik

Digitalisasi pelayanan publik di lingkungan Polri dibutuhkan untuk merespons perubahan yang berimplikasi kepada masyarakat. Polri pun diminta menyediakan layanan publiknya pada mal pelayanan publik di kabupaten dan kota.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menyampaikan keterangan pers seusai acara Pemberian Penghargaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Penghargaan dalam Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Polri Tahun 2022, di Jakarta, Selasa (21/2/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Kepolisian Republik Indonesia sigap menghadapi dan merespons aneka perubahan di dunia yang berimplikasi kepada masyarakat. Digitalisasi pelayanan publik di lingkungan Polri pun diharapkan dapat terus dikembangkan secara masif agar institusi tersebut semakin responsif dan cepat dalam melayani publik.

Saat ini, pemerintah secara intensif mendorong realisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik atau MPP di seluruh kabupaten/kota dan diharapkan dapat terwujud 100 persen pada 2024.

”Untuk itu, saya meminta Polri beserta jajaran di daerah dapat pula berperan serta menyediakan layanan publiknya pada MPP yang ada di kabupaten dan kota,” kata Wapres Amin di Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Wapres Amin menuturkan hal ini saat memberi sambutan pada acara Pemberian Penghargaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Penghargaan dalam Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Polri Tahun 2022. Acara digelar di Markas Besar Polri, Jakarta.

Baca juga: Mal Pelayanan Publik Jadi Pintu Masuk Revitalisasi Reformasi Birokrasi

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Layar menampilkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menghadiri acara Pemberian Penghargaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Penghargaan dalam Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Polri Tahun 2022 di Rupatama Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Pada kesempatan tersebut, Wapres Amin pun menekankan sejumlah hal untuk peningkatan kinerja layanan publik Polri. Pertama, melanjutkan inovasi dan perbaikan kualitas semua unit layanan sehingga Polri dapat menjadi institusi yang bersih, bebas dari korupsi, dan tepercaya.

Kedua, terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri dengan pengembangan kompetensi manajerial, teknis, sosial, dan spiritual sehingga berdampak pada kualitas tata kelola institusi Polri. Ketiga, meningkatkan dedikasi, sinergi, dan kolaborasi dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah agar masyarakat memperoleh jaminan pelayanan publik yang setara, aman, dan berkualitas.

”Terakhir, saat ini kita memasuki tahun politik. Saya berharap seluruh jajaran Polri dapat konsisten menjaga stabilitas kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) serta netralitasnya menjelang pelaksanaan pemilu,” kata Wapres Amin.

Saat ini kita memasuki tahun politik. Saya berharap seluruh jajaran Polri dapat konsisten menjaga stabilitas kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) serta netralitasnya menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca juga: Bawaslu Gandeng Polri Awasi Ketat Pemilu dan Pilkada Serentak

NINA SUSILO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengamati seorang warga memanfaatkan Anjungan Dukcapil Mandiri di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Semarang, Selasa (27/12/2022). Akta kematian, misalnya, bisa diproses dan dicetak langsung.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menuturkan arti penting digitalisasi. ”Oleh karena itu, maka, harapan Bapak Presiden, kalau kemarin ada 27.300 aplikasi, mulai tahun ini setiap inovasi tidak harus dibarengi dengan satu aplikasi,” katanya.

Dengan demikian, menurut Anas, digitalisasi ke depan bukan menambah, melainkan mengintegrasikan aplikasi. ”Kami tadi melapor ke Bapak Wakil Presiden, beliau menargetkan MPP digital di bulan Mei. Kemarin, Pak Kapolri, kami sudah menguji coba, mendemokan terkait MPP digital,” ujarnya.

Baca juga: Satu Data Indonesia untuk Digitalisasi Layanan

Anas menuturkan masih adanya proses manual dalam MPP digital sehingga memperlambat layanan. Terkait koneksi, warga di Blora atau Banyumas, misalnya, yang ingin mengurus KTP (kartu tanda penduduk) ke depan tidak harus lagi datang ke MPP manual. Ada kemungkinan, ketika sibuk, warga mengurusnya lewat gawai.

”Tapi (dalam uji coba), ternyata, kemarin, untuk mengoneksikan ke SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan), itu masih manual. Maka, kita siasati, karena perlu memasukkan surat keterangan hilang dari polres setempat. Nah, kalau ini nanti Pak Kapolri bisa langsung diintegrasikan laporan SKCK (surat keterangan catatan kepolisian), (surat keterangan) hilang, dan seterusnya, akan mudah dan hitungannya tidak lagi 15 menit, tapi mungkin hitungannya akan lebih pendek,” tutur Anas.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Layar menampilkan Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat memberi sambutan pada acara Pemberian Penghargaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Penghargaan dalam Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Polri Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya menuturkan, Polri terus berupaya mewujudkan birokrasi di tubuh Polri yang berkelas dunia.

”Hal ini sebagaimana perintah Bapak Presiden Joko Widodo bahwa sudah saatnya kita wujudkan birokrasi berkelas dunia secara merata di semua tingkatan di seluruh Indonesia. Kita manfaatkan dan kembangkan inovasi digital yang inklusif. Kita terapkan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas,” katanya.

Kita manfaatkan dan kembangkan inovasi digital yang inklusif. Kita terapkan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas.

Menindaklanjuti perintah Presiden, Listyo menuturkan, selama ini Polri telah melakukan digitalisasi pada berbagai layanan kepolisian. Layanan tersebut antara lain ETLE (electronic traffic law enforcement) atau penilangan secara elektronik, SKCK online, Signal atau pelayanan samsat digital nasional, perpanjangan surat tanda nomor kendaraan online, ataupun Sinar atau perpanjangan SIM (surat izin mengemudi) Nasional Presisi secara online.