Bawaslu Gandeng Polri Awasi Ketat Pemilu dan Pilkada Serentak
Bawaslu dan Polri sepakat menjalin kerja sama untuk memperkuat pengawasan pada pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.
Oleh
IQBAL BASYARI
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu memperkuat kerja sama dengan Kepolisian Negara RI dalam menghadapi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Sebab, peran Polri dalam pesta demokrasi lima tahunan itu sangat signifikan, mulai dari menjaga keamanan hingga penanganan pelanggaran pidana pemilu.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lolly Suhenty, mengatakan, pertemuan antara Bawaslu dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jumat (15/7/2022), menyepakati beberapa kerja sama dalam menghadapi pemilu dan pikada serentak 2024. Pertemuan yang dihadiri oleh lima anggota Bawaslu itu berlangsung secara tertutup selama sekitar 1 jam.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Dalam pertemuan itu, kedua lembaga sepakat untuk membangun kerja sama dalam penegakan hukum pemilu melalui penguatan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dalam penanganan pidana pemilu. Bawaslu dan Polri juga bekerja sama untuk penanggulangan cepat kejahatan siber terkait pemilu. Terakhir, keduanya sepakat melakukan kerja sama untuk memastikan pengawasan terhadap netralitas Polri.
”Kapolri merespons baik dengan langsung menghubungkan ke bagian terkait dan mendorong ada diskusi teknis lanjutannya. Dalam waktu dekat akan dibuat nota kesepahaman sehingga dapat menjadi acuan hingga ke provinsi dan kabupaten/kota,” kata Lolly yang dihubungi seusai pertemuan dengan Kapolri.
Lolly menuturkan, peran Polri sangat signifikan dalam membantu kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Ia mencontohkan, dalam konteks penanganan pelanggaran pidana pemilu, peran Polri tergabung dalam Sentra Gakumdu. Maka, salah satu yang diminta Bawaslu adalah personel Polri yang ada di Sentra Gakumdu dapat fokus dibebani tugas lain mengingat waktu penanganan pelanggaran yang terbatas.
Peran Polri juga penting dalam memastikan keamanan seluruh proses dan tahapan pengawasan pemilu. Salah satunya menjaga keamanan ketika ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi akibat ketidakpuasan terhadap hasil pemilu. ”Dalam konteks pencegahan, Polri berperan penting misalnya untuk menghentikan masifnya disinformasi yang berpotensi pada kekisruhan melalui tindakan cepat kejahatan siber,” ujarnya.
Peran Polri sangat signifikan dalam membantu kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.
Secara terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mengatakan, Polri menjadi lembaga yang sangat diharapkan dalam menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan pemilu serentak. Dukungan dan kolaborasi Polri bersama dengan KPU dan Bawaslu menjadi penting dalam upaya menyukseskan sekaligus menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan aman.
”Suhu politik yang berpeluang memanas tentu dibutuhkan konsolidasi bersama untuk meredam kondisi ini melalui mutual kolaboratif dengan masyarakat sipil,” ujarnya.
Mita menilai, kerja sama antara Bawaslu dan Polri menjadi hal yang sangat penting. Sebab, Polri memiliki peran dalam upaya penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu di lingkup Sentra Gakumdu. Upaya lainnya ialah kerja sama dalam melakukan patroli pengawasan di setiap tahapan yang dinilai rawan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dikeluarkan Bawaslu. ”Sayangnya, hingga awal masa tahapan pemilu, IKP belum muncul,” katanya.