Meski sedang menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah daerah didorong tetap menjaga dan memenuhi standar pelayanan publik, bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publiknya.

Perwakilan Ombudsman RI Bali mengadakan perjanjian kerja sama dengan 11 UPT di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali di Denpasar, Kamis (3/6/2021). Pengawasan eksternal demi mencegah malaadministrasi pelayanan publik.

Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berlangsung tertutup. Alasannya, rapat akan membahas anggaran, alutsista yang akan direncanakan pembeliannya, dan juga sistem pertahanan negara.

Kesiapan pemerintah daerah perlu didorong untuk mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan. Sinergi pusat dan daerah menjadi upaya meningkatkan pengawasan.

Perilaku masyarakat Ibu Kota dan sekitarnya saat menggunakan transportasi publik masih sering melenceng dari aturan. Edukasi dan pengawasan serta penindakan tegas diperlukan.

Pemprov DKI Jakarta memantau kasus positif di kluster perkantoran kembali naik dalam sepekan ini. Kenaikan terjadi pada perkantoran yang sudah menerima vaksin. Sejumlah pihak menyarankan pengetatan kembali.

Calon gubernur Kalimantan Selatan, Denny Indrayana, melaporkan dugaan pelanggaran dan kecurangan kepada Badan Pengawas Pemilu. Jelang pemungutan suara ulang di sejumlah daerah, pengawasan oleh Bawaslu tak boleh kendur.

Optimalnya pembangunan salah satunya dipengaruhi kualitas perencanaan. Selama ini, di daerah, perencanaan kerap tidak optimal dan pelaksanaannya kurang fokus pada sasaran yang ingin dicapai.

Panopticon, yang berarti ’melihat segalanya’, adalah sebuah konsep tentang penjara yang berbentuk silinder. Kini, di era digital, masyarakat kerap tidak sadar kalau mereka sedang diawasi.

Komisi I DPR membatalkan rencana kunjungan kerja ke Qatar pada akhir Februari hingga awal Maret. Hal ini diharapkan diikuti pula dengan komitmen meniadakan kunjungan kerja DPR ke luar negeri hingga pandemi terkendali.