Sosialisasi Capres Saat Ramadhan Perlu Perhatikan Keadaban Politik

Momentum Ramadhan dinilai efektif untuk mengenalkan politisi kepada calon pemilih. Namun, keadaban publik perlu diutamakan agar tidak mencederai bulan suci dan demokrasi demi pragmatisme politik.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para peserta Muktamar PKB 2019 menyanyikan lagu mars PKB dalam pembukaan muktamar di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8/2019). PKB memilih Bali sebagai lokasi Muktamar V yang diikuti oleh sekitar 3.000 peserta karena dinilai telah menjadi simbol penjaga kebinekaan Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Desakan ulama yang memberi tenggat kepada Partai Kebangkitan Bangsa untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden sebelum bulan Ramadhan dinilai tepat. Momentum Ramadhan dapat menjadi sarana publisitas yang efektif karena langsung menyentuh calon pemilih. Namun, sosialiasi perlu diiringi keadaban berpolitik agar tidak mencederai Ramadhan dan demokrasi itu sendiri.

• Jika PKB sudah kantongi nama capres dan cawapres sebelum Ramadhan, sosialisasi akan lebih efektif.
• Momentum Ramadhan dapat digunakan untuk sosialisasi capres. Namun, politisi diingatkan agar tidak mencederai bulan suci dan demokrasi untuk pragmatisme politik.
• Sosialisasi capres/cawapres harus diikuti keadaban politik.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto, saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (4/2/2022), menilai, usulan para ulama itu tepat karena berkaitan dengan efektivitas sosialisasi kepada calon pemilih nantinya. Apabila Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah mengantongi nama capres dan cawapres sebelum Ramadhan, sosialisasi akan lebih efektif.

Sebab, kata Gun Gun, Ramadhan dapat menjadi sarana membangun publisitas politik yang salah satu tujuannya meningkatkan popularitas. Pemanfaatan momentum Ramadhan pun lazim digunakan politisi untuk mengenalkan diri kepada publik.

”Ini cara publisitas paling murah dan lebih tepat karena jelas yang disasar, antara orang per orang atau komunitas. Terlebih, Ramadhan memungkinkan pertemuan orang menjadi semakin intens,” kata Gun Gun.

Pada bulan lalu, tepatnya 13-14 Januari 2023, Dewan Syuro PKB menyelenggarakan Ijtima’ Ulama Nusantara atau forum silaturahmi dan konsolidasi gagasan ulama, kiai, dan pimpinan pondok pesantren Nahdlatul Ulama (NU) untuk menghadapi Pemilu 2024.

Forum itu menghasilkan empat rekomendasi, antara lain mendorong Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar maju menjadi capres atau cawapres 2024. Selain itu, memberikan batas waktu kepada Muhaimin untuk menentukan pasangannya di Pilpres 2024. Tenggat dimaksud paling lambat pada bulan Ramadhan yang akan jatuh pada Maret 2023.

Para kiai disebut berkomitmen untuk menjadi juru kampanye nasional, baik bagi PKB maupun Muhaimin.

Sosialisasi dan kampanye itu tidak hanya di lingkungan NU, tetapi juga masyarakat secara umum, termasuk ke generasi milenial (Kompas.id, 15/1/2023).

Baca juga: PKB Ajak NU Bersama Hadapi Tantangan

Menurut Gun Gun, pemanfaatan momentum Ramadhan untuk publisitas termasuk dalam kategori pure publicity atau publisitas murni. Artinya, publisitas memanfaatkan kejadian atau agenda alamiah seperti hari-hari besar keagamaan.

Saat Ramadhan, suasana kebatinan orang berubah karena religiositas meningkat. Secara sosiologis pun, lanjutnya, pertemuan masyarakat semakin intens karena ada kegiatan ibadah tarawih, pengajian, atau kegiatan seperti buka bersama.

Momentum Ramadhan untuk publisitas akan menjadi pilihan yang paling memungkinkan, terutama karena keterbatasan masa kampanye. Ia pun menegaskan, publisitas berbeda dengan kampanye karena tidak mengajak orang untuk memilih atau mendukung calon tertentu.

”Publisitas lebih ke soft selling, dibungkus sedemikian rupa. Berbeda dengan kampanye yang sifatnya langsung meminta untuk dipilih,” ucap Gun Gun.

Kendati efektif, Gun Gun mengingatkan agar politisi tetap tidak mencederai bulan suci dan demokrasi untuk pragmatisme politik. Misalnya, tidak mengiming-imingi masyarakat dengan uang agar memilih calon tertentu, tidak membakar sentimen primordialisme yang akan mengakibatkan polarisasi, dan tidak menjadikan mimbar keagamaan sebagai alat propaganda.

”Memperkenalkan diri itu sah, tetapi harus diiringi keadaban politik dengan mengedepankan kohesi sosial dan tidak menebar sesuatu yang bersifat destruktif,” ucap Gun Gun.

Baca juga: Kunjungan Nasdem ke Sekber Gerindra-PKB Tak Ganggu Koalisi Perubahan

Waktu terbatas

Belum lama ini, Muhaimin mengatakan, tenggat dari ulama untuk mengantongi nama capres atau cawapres sebelum Ramadhan itu tak lepas dari keistimewaan bulan tersebut. Menurut Wakil Ketua DPR ini, Ramadhan setidaknya memiliki dua keistimewaan.

Keistimewaan pertama, kata Muhaimin, Ramadhan kerap menjadi momentum spiritual yang dapat mengantarkan segala doa menjadi terkabul.

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Wakil Presiden Maruf Amin (keempat dari kanan) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (kelima dari kiri) berfoto bersama jajaran pengurus partai setelah membuka acara Ijtima Ulama Nusantara di Hotel Millennium, Jakarta, Jumat (13/1/2023). PKB menggelar acara Ijtima Ulama Nusantara yang dibuka Wapres Amin. Acara yang mengusung tema Ulama Bangkit Bersatu Menjaga Indonesia ini berlangsung pada 13-14 Januari 2023.

Baca juga: Dahulukan Penguatan Koalisi, Gerindra-PKB Belum Deklarasikan Capres-Cawapres

”Di Ramadhan itu, kan, doa-doanya manjur. Biasanya menjadi awal untuk mencapai tujuan agar sukses. Maka dari itu, para ulama minta sudah ada nama sebelum Ramadhan,” ucap Muhaimin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Muhaimin juga menilai, keistimewaan Ramadhan selanjutnya ialah sebagai momentum yang tepat untuk berkegiatan, termasuk sosialisasi ke calon pemilih. Sebab, menurut Muhaimin, momentumnya lebih efektif ketimbang saat ini yang nanggung.

Namun, dengan Ramadhan yang jaraknya hanya tinggal satu bulan lagi, Muhaimin pun mengakui waktu yang dimiliki PKB saat ini sangat terbatas. Saat ini, lanjut Muhaimin, PKB masih dalam proses komunikasi dengan rekan koalisinya, Partai Gerindra.

Baca juga: PKB Ajak NU Bersama Hadapi Tantangan

Koalisi Gerindra-PKB belum menemui titik temu untuk menentukan capres ataupun cawapres yang akan mereka usung kendati keduanya sudah mengantongi nama capres masing-masing.

Berdasarkan hasil rapat pimpinan nasional, Agustus 2022, Gerindra sudah mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto. Adapun Muktamar PKB 2019 telah memberikan mandat kepada Muhaimin untuk menjadi capres 2024. Namun, koalisi belum menetapkan keduanya sebagai kandidat capres atau cawapres.

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua dari kanan) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kanan) menyapa wartawan di Sekretariat Bersama Gerindra-PKB, Jakarta, Senin (23/1/2023). Prabowo dan Muhaimin bertemu untuk meresmikan Sekretariat Bersama Gerindra-PKB. Pembentukan sekretariat bersama tersebut menunjukkan keseriusan dan soliditas kedua partai dalam membangun kerja sama menjelang Pemilu 2024.

Kendati belum sepakat mengenai capres atau cawapres yang diusung, koalisi PKB-Gerindra membentuk sekretariat bersama (sekber) pada 23 Januari 2023. Tiga hari setelah pembentukan sekber, Partai Nasdem datang berkunjung.

Muhaimin mengatakan, akan ada satu partai parlemen yang juga mengunjungi sekber Gerindra-PKB. ”Namun, belum pasti tanggalnya. Soal parpol mana yang akan berkunjung, lihat nanti saja,” ucap pria yang kerap disapa Cak Imin ini.