Dahulukan Penguatan Koalisi, Gerindra-PKB Belum Deklarasikan Capres-Cawapres

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yakin ada partai politik lain yang akan bergabung dalam koalisi Gerindra dan PKB.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) hadir dalam PKB Road to Election yang digelar di Tennis Indoor, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (30/10/2022).

> Muhaimin Iskandar menyapa Prabowo Subianto dengan sebutan, ”Yang kita muliakan, capres RI Prabowo Subianto.”

> Prabowo Subianto yakin akan ada parpol lain yang bergabung dalam koalisi Gerindra-Partai Kebangkitan Bangsa

> Partai politik dinilai masih sibuk mengutak-atik pasangan capres-cawapres yang ideal

JAKARTA, KOMPAS — Meski sudah dua bulan dibentuk secara resmi, Koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa belum menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2024 hingga saat ini. Kedua partai masih fokus memperkuat jejaring untuk memenangkan kandidat terpilih, termasuk memperbesar koalisi. Menurut rencana, pasangan calon yang akan diusung akan dideklarasikan setelah anggota koalisi bertambah.

Sinyal untuk memperbesar Koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat berpidato di acara PKB Road to Election 2024 di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (30/10/2022). Selain Prabowo, acara tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Umum Gerindra Irfan Yusuf Hasyim, Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono, dan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani. Dari PKB hadir Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, serta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah PKB dari seluruh Indonesia.

Prabowo melanjutkan, sejak dideklarasikan pada Agustus lalu, kedua partai telah sepakat untuk membentuk kerja sama politik, serta bahu-membahu membangun masa depan Indonesia. Gerindra pun sejak lama ingin bekerja sama dengan PKB. Namun, kehendak itu baru bisa terwujud jelang Pemilu 2024.

”Kalau sekarang gabung, jangan ada kesempatan orang yang memisahkan kita. Bahkan, saya yakin ada (partai politik) yang nanti gabung sama kita,” kata Prabowo. Akan tetapi, ia tidak menjelaskan parpol yang dimaksud akan bergabung ke koalisi dua partai tersebut.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politiknya dalam PKB Road to Election yang digelar di Tennis Indoor, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (30/10/2022).

Penguatan kerja sama politik dipandang penting untuk dilakukan sebelum mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada 2024. Sebab, partai dan koalisi nantinya bertanggung jawab untuk memenangi pemilu. ”Deklarasi (capres-cawapres) gampang, yang penting kita menang,” kata Prabowo.

Dihubungi seusai acara, Irfan Yusuf Hasyim mengatakan, pasca-deklarasi koalisi, Gerindra dan PKB sedang menyiapkan penguatan jaringan guna memperkuat koordinasi kedua parpol. Penguatan yang dimaksud dilakukan baik oleh setiap partai secara internal maupun bersama-sama dalam konteks koalisi. Hal itu yang menjadi fokus kerja kedua parpol untuk bisa memenangi pemilu.

”Seperti yang disampaikan Pak Prabowo, kalau deklarasi nama itu soal gampang, yang penting adalah bagaimana kita memenangkannya. Untuk itu, kami harus menyiapkan semua infrastruktur yang dimiliki kedua partai untuk bisa dikerjasamakan sehingga menciptakan jaringan yang solid,” katanya.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membenarkan bahwa akan ada parpol lain yang segera bergabung dengan koalisi kedua partai tersebut. Akan tetapi, ia tidak menjelaskan parpol yang dimaksud. Ia hanya mengungkapkan, parpol bisa saja yang saat ini ada di parlemen atau non-parlemen.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, PKB Perjuangkan Lima Agenda Prioritas

KURNIA YUNITA RAHAYU

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid

Yang jelas, kata Jazilul, pihaknya berkomunikasi dengan semua parpol meski masih dalam tahap penjajakan. ”Tentu komunikasi paling intens dengan yang ada di Senayan (parlemen), yang hari-hari ini belum menentukan pilihannya (capres-cawapres),” ujarnya.

Selain Gerindra-PKB, sebelumnya sudah terbentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Koalisi dibentuk karena parpol perlu bergabung untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden yang ditetapkan Undang-Undang Pemilu, yakni memiliki minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara nasional. Dari sembilan parpol di parlemen, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sudah memenuhi ambang batas.

Di luar kedua koalisi yang sudah terbentuk, ada empat parpol yang belum memutuskan untuk membangun kerja sama politik untuk menghadapi Pilpres 2024. Keempat parpol yang dimaksud adalah PDI-P, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Adapun Nasdem, Demokrat, dan PKS kerap menyatakan telah membangun komunikasi intens untuk berkoalisi meskipun hingga saat ini koalisi belum terbentuk secara resmi. Sementara kebijakan PDI-P masih fokus untuk turun ke bawah membantu masyarakat di tengah ketidakpastian global, alih-alih bicara mengenai pilpres.

MARINA EKATARI

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat Rapimnas Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/8/2022).

Baik Gerindra maupun PKB sudah memiliki capres yang didukung parpol masing-masing. Gerindra, berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Agustus lalu, telah mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo. Adapun Muktamar PKB 2019 telah memberikan mandat kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk menjadi capres 2024.

Namun, koalisi belum menetapkan keduanya sebagai kandidat capres/cawapres. Keputusan untuk menentukan sosok yang akan diusung oleh koalisi ada di tangan Prabowo dan Muhaimin. Meski demikian, saat membuka pidatonya di acara yang sama, Muhaimin menyapa Prabowo dengan sebutan, ”Yang kita muliakan, capres RI Prabowo Subianto.”

Jazilul mengatakan, sapaan itu disampaikan dalam konteks Prabowo sebagai capres dari Gerindra. Untuk menetapkan capres-cawapres dari koalisi nantinya dilakukan deklarasi secara resmi. Namun, deklarasi tak bisa dilakukan begitu saja karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan, tidak terkecuali penambahan parpol anggota koalisi. ”Ya, itu salah satunya,” katanya.

Menurut dia, tidak tertutup kemungkinan anggota baru koalisi akan memiliki nama baru yang diusulkan sebagai kandidat capres/cawapres. Usulan tersebut juga akan dibicarakan oleh Prabowo dan Muhaimin. ”Misalnya tiba-tiba saja ada calon yang masuk lagi, ya dibicarakan berdua. Kan, masih banyak capres yang ada, Pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI-P) juga belum ada partai,” kata Jazilul.

Baca juga: Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Sederet Opsi Penentu Kemenangan Pilpres

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK)

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau yang biasa disapa Cak Imin meninjau lokasi Muktamar V PKB di Kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (19/8/2019). Muktamar V PKB yang akan berlangsung pada 20-22 Agustus 2019 tersebut akan dihadiri sekitar 3.000 peserta ditambah 1.000 kiai dari berbagai pelosok negeri.

Kendati demikian, katanya, hingga saat ini sikap PKB belum berubah. Partai masih mengusahakan agar koalisi bisa mengusung Muhaimin sebagai capres sebagaimana mandat Muktamar PKB 2019. Hal yang sama juga kembali dibicarakan dalam agenda PKB Road to Election 2024.

Masih dinamis

Selain koalisi Gerindra-PKB yang belum memiliki pasangan capres-cawapres 2024, bakal capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan juga belum memutuskan bakal cawapres yang akan mendampinginya. Pada Minggu pagi, Anies bertemu dengan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan atau Aher di kantor DPP PKS, Jakarta. Adapun Aher adalah satu dari lima nama yang direkomendasikan Majelis Syura PKS untuk ditawarkan kepada calon mitra koalisi untuk menjadi kandidat yang diusung sebagai bakal cawapres.

Pekan lalu, Anies juga bertemu dengan sejumlah pengurus Nasdem, Demokrat, dan PKS yang merupakan bagian dari tim kecil ketiga partai. Tim kecil itu membahas ihwal bakal cawapres Anies.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Adi Prayitno, mengatakan, belum adanya ketetapan pasangan capres-cawapres baik dari parpol yang sudah berkoalisi maupun belum menunjukkan bahwa peta Pilpres 2024 masih dinamis dan serba mungkin. Saat ini parpol masih berhitung untung rugi dalam memilih sosok dan memasangkannya dengan sosok lain. Selain dukungan parpol lain, elektabilitas yang terekam dari hasil survei berbagai lembaga juga dinilai sebagai faktor penting yang dipertimbangkan.

KOMPAS/SUCIPTO

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno di ruang tunggu Kompas TV, Minggu (5/8/2018) malam.

Misalnya, kata Adi, meski pasangan Prabowo dengan Muhaimin sudah memiliki dukungan dari koalisi Gerindra-PKB, tingkat elektabilitas mereka jika dihadapkan dengan calon pasangan lain belum tentu memiliki prospek menang. Begitu juga pertemuan Anies dengan Aher yang tidak langsung ditindaklanjuti dengan pinangan menjadi bakal cawapres yang juga diduga masih mempertimbangkan faktor elektoral. Belum lagi jika ada dinamika politik lain, misalnya, penambahan atau pengurangan anggota koalisi pemerintahan. Hal itu tentu akan memengaruhi sikap parpol dalam menentukan pasangan capres-cawapresnya.

”Ini semua dilakukan dalam konteks utak-atik pencapresan, bagaimana parpol mencari mitra koalisi, dan bagaimana mencari pendamping sosok yang bisa maju di 2024,” kata Adi.

Menurut dia, situasi ini masih akan berlangsung lama, yakni hingga Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran capres-cawapres pada Oktober 2023. Oleh karena itu, ia melihat, ada kecenderungan bahwa pasangan yang akan berkontestasi pada akhirnya akan ditetapkan pada waktu terakhir jelang pendaftaran peserta Pilpres. Sebab, meski deklarasi dini akan membantu sosialisasi kandidat lebih dini, namun itu juga membuka peluang adanya serangan politik terhadap mereka sejak jauh-jauh hari.

”Sikap politik tidak terburu-buru saat ini memperlihatkan kematagan berpikir dari masing-masing parpol dan kandidat yang ingin maju,” kata Adi.