Nasdem Temui Koalisi Gerindra-PKB, Sikap Demokrat Tiba-tiba Melunak

Demokrat tak lagi berkukuh mengajukan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai pendamping bakal capres Nasdem, Anies Baswedan. Demokrat juga mengajak Nasdem dan PKS untuk segera membentuk sekretariat bersama.

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berjabat tangan setelah menyampaikan pidato di kantor DPP Partai Demokrat di Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/10/2022).

> Bagi Demokrat, Anies Baswedan adalah tokoh perubahan dan perbaikan.

> Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bakal calon wapres kepada bakal calon presiden.

> Keputusan bakal capres-cawapres PKS menanti Musyawarah Majelis Syuro PKS.

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrat melunak soal bakal calon wakil presiden yang diajukan sebagai pendamping bakal calon presiden Partai Nasdem, Anies Baswedan. Demokrat kini tak lagi berkukuh mengajukan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, dan menyerahkan keputusan bakal calon wakil presiden kepada Anies.

Perubahan sikap terjadi setelah beredar kabar rencana pertemuan Partai Nasdem dengan Koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa pada Kamis (26/1/2023) siang. Padahal sebelumnya, Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera intens berkomunikasi, bahkan sejumlah elite ketiga partai telah menamakan rencana koalisi tiga partai tersebut, dengan nama Koalisi Perubahan. Tak hanya itu, mereka pun kerap menyampaikan sudah memiliki pandangan yang sama untuk mengusung Anies sebagai capres di Pemilihan Presiden 2024.

Agus dalam keterangan tertulis, Kamis, tak menampik, sebagai calon anggota Koalisi Perubahan, muncul aspirasi untuk mengusung kader utama di internal sebagai bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Demokrat tak ingin keinginan tersebut malah menjadi penghambat pembentukan koalisi.

”Kami rasional saja. Jangan sampai faktor penentuan bakal calon wakil presiden ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan. Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bakal calon wakil presiden kepada bakal calon presiden yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melalui keterangan tertulis, Kamis pagi.

Dengan begitu, Anies sebagai bakal calon presiden akan memiliki independensi dalam menentukan pendamping tanpa diintervensi pihak mana pun. Pasangan yang akan dibentuk nantinya diharapkan bisa saling melengkapi dan tidak saling paksa.

Baca juga: Surya Paloh, Anies, dan Sembilan Jam yang Menentukan

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ketika menyampaikan Pidato Awal Tahun 2023 di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Agus menambahkan, pihaknya tidak bermasalah dengan kriteria bakal calon wakil presiden yang pernah disampaikan Anies. Kriteria dimaksud adalah sosok yang paling berkontribusi terhadap pemenangan, stabilitas koalisi, mendukung efektivitas pemerintahan nantinya, dan memiliki kecocokan atau chemistry sebagai dwitunggal. Yang terpenting pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden bisa segera ditentukan, koalisi pun segera terbentuk karena hal itu sudah terus dipertanyakan oleh publik.

Terkait dengan sosok Anies, Agus menambahkan, sudah ada kesamaan cara pandang dengan Nasdem dan PKS untuk mengusungnya sebagai bakal calon presiden. ”Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap bisa segera bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu untuk membentuk Sekretariat Perubahan. Ia mengusulkan, dalam pertemuan dimaksud, ketiganya menandatangani nota kesepahaman (MOU) terkait pemenuhan syarat ambang batas pencalonan presiden. ”MOU ini idealnya mengatur komitmen ketiga partai politik untuk memperjuangkan harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan, khususnya terkait masalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan, penegakan hukum, dan demokrasi, sekaligus memberi mandat kepada bakal calon presiden untuk sesegera mungkin menentukan pasangannya,” kata Agus.

Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS telah menjajaki komunikasi untuk membangun koalisi sejak lebih dari enam bulan lalu. Meski sudah membentuk tim kecil untuk membahas penentuan pasangan calon presiden dan caalon wakil presiden yang akan diusung, bahkan merumuskan nama koalisi, koalisi ketiga partai tersebut tak kunjung dideklarasikan.

DOKUMENTASI NASDEM

Ketua DPP Nasdem Willy Aditya bersama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dan Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mendiskusikan format koalisi perubahan yang akan diusung ketiga partai di Jakarta, Jumat (21/10/2022).

Kesepakatan membentuk koalisi masih terganjal penentuan bakal calon wakil presiden. Demokrat mencalonkan Agus, sedangkan PKS mencalonkan Wakil Ketua Majelis Syuronya, Ahmad Heryawan. Sementara itu, Nasdem yang memutuskan untuk mendukung Anies, seorang tokoh non-parpol sebagai bakal calon presiden, tidak sepakat jika bakal calon wakil presiden merupakan kader dari salah satu parpol calon anggota koalisi.

Pada hari yang sama dengan dipublikasikannya keterangan tertulis Agus, tersebar pula undangan kepada awak media tentang adanya pertemuan petinggi Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Nasdem. Pertemuan dimaksud tengah berlangsung di Sekretariat Bersama Koalisi Gerindra-PKB, Jakarta, siang ini.

Percepat deklarasi

Selain menyerahkan keputusan penentuan bakal calon wakil presiden kepada Anies, Agus juga mengajak Nasdem dan PKS untuk mempercepat deklarasi koalisi dalam waktu dekat. Koalisi yang dilengkapi dengan pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden diyakini akan menjadi paket komplet yang bisa jadi pengubah permainan dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2024. Percepatan deklarasi juga penting agar koalisi dan pasangan yang diusung memiliki waktu lebih lama untuk mempersiapkan infrastruktur pemenangan dari tingkat pusat hingga tempat pemungutan suara.

”Lawan yang akan dihadapi Koalisi Perubahan anggap saja yang terberat, yang memiliki sumber daya dan logistik melimpah. Maka, dengan deklarasi ’Paket Komplet’ sesegera mungkin, faktor waktu akan menjadi modal terbesar bagi Koalisi Perubahan,” tutur Agus.

Meski demikian, Agus menambahkan, pihaknya tetap akan menyambut parpol lain yang ingin bergabung dengan Koalisi Perubahan. Koalisi ini disebut bersifat terbuka terhadap parpol mana pun asalkan memiliki cara pandang dan komitmen yang sama agar bisa saling menguatkan bukan malah saling melemahkan.

Baca juga: Menghitung Hari Pengumuman Capres PDI-P

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Anies Rasyid Baswedan (kanan), dan Wakil Ketua Majelis Syuro Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Heryawan menunjukkan kedekatan di DPP PKS, Jakarta, Minggu (30/10/2022).

Secara terpisah, Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menyambut usulan Demokrat untuk membentuk Sekretariat Perubahan. Pembentukan sekretariat itu diharapkan bisa memperkuat soliditas ketiga parpol dan memperlancar proses pembentukan koalisi untuk mengusung Anies sebagai bakal calon presiden.

Selama ini, PKS, Nasdem, dan Demokrat telah membentuk tim Kecil untuk merumuskan kesepakatan-kesepakatan penting, tidak terkecuali mengenai bakal calon wakil presiden. PKS pun bersikap rasional dan adil terhadap siapa pun sosok yang akan dipilih. Namun, sosok tersebut harus dapat melengkapi dan membantu kemenangan bakal calon presiden yang diusung bersama.

”Pembahasan di tim kecil sudah berjalan cukup intensif dan mendalam. Semua pertimbangan dan pandangan ketiga partai sudah dibahas bersama. Prinsipnya, PKS setuju untuk mendukung siapa pun yang terbaik yang paling besar peluangnya untuk memenangkan pilpres,” kata Kholid.

Tunggu Majelis Syuro

Namun, sikap resmi PKS terkait dengan deklarasi dukungan terhadap bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden masih akan menunggu keputusan Musyawarah Majelis Syuro yang akan disampaikan secara langsung oleh pimpinan partai. PKS pun meminta kepada masyarakat untuk bersabar menunggu keputusan tersebut.

”Terkait deklarasi dukungan, DPP PKS menunggu arahan dari Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. DPP PKS sebagai pelaksana tugas dari amanat Majelis Syuro akan taat dan patuh menjalankan keputusan Majelis Syuro,” ujar Kholid.