Jelang Pemilu, Ketua MPR Ajak Politisi Hindari Manuver Politik Destruktif

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengajak politisi menghindari manuver politik yang destruktif. Analis politik merespons baik ajakan ini, tetapi juga mengkritik Bambang yang pernah melontarkan isu ”pikir ulang” pemilu di 2024.

KOMPAS/NINA SUSILO

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo menekankan pentingnya politik santun menjelang Pemilihan Umum 2024. Caranya, antara lain, menghindari dikotomi politik, mengedepankan program kerja, serta melakukan perdebatan yang substantif. Ini perlu wujudkan demi terjaganya stabilitas nasional dan kinerja perekonomian.

Bambang Soesatyo, dalam keterangannya Kamis (5/1/2023), mengatakan, partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 perlu berpolitik dengan santun pada tahun ini. Ia khawatir, akan muncul manuver politik yang destruktif seperti penggunaan politik identitas untuk memecah belah persatuan. Terlebih, kata Bambang, tahun 2023 merupakan periode persiapan menjelang pemilu sehingga situasi politik diprediksi lebih dinamis.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Maka dari itu, kontestan pemilu harus mengedepankan kesantunan dalam berpolitik. Simpati dari konstituen atau calon pemilih harus diraih dengan cara maupun pendekatan yang bermartabat dan elegan. Fakta keberagaman masyarakat Indonesia hendaknya tidak dijadikan celah untuk melakukan pengotak-ngotakan,” kata Bambang.

Menurut Bambang, dikotomi politik cenderung membelah persatuan dan menyulut disharmoni. Perlu ada kemauan baik dari politisi untuk membuang jauh-jauh cara yang menyebabkan polarisasi masyarakat pada kutub yang berseberangan tersebut.

Perlu ada kemauan baik dari politisi untuk membuang jauh-jauh cara yang menyebabkan polarisasi masyarakat pada kutub yang berseberangan.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, kesantunan politik juga dapat ditunjukkan lewat aktivitas-aktivitas yang sejalan dengan itu. Misalnya, politisi memaparkan program kerja maupun solusi dari masalah yang dihadapi masyarakat, alih-alih hanya melontarkan kritik. Apabila mengkritik pun, lanjut Bambang, harus yang proporsional dalam perdebatan yang substantif.

Baca juga: Tantangan Pemilu 2024 Kompleks, Penataan Regulasi Diperlukan

Kedewasaan dalam berperilaku politik itu juga perlu diiringi oleh kewaspadaan. Pasalnya, menurut Bambang, suhu politik yang panas pada tahun ini bisa jadi dimanfaatkan oleh oknum dan spekulan politik ‘mengail di air keruh’ untuk merusak soliditas bangsa.

Dengan sikap seperti itu, Bambang berharap wajah demokrasi Indonesia yang semakin matang. Pada akhirnya, stabilitas nasional dan kinerja perekonomian dapat terjaga. ”Kematangan demokrasi yang tecermin dari dinamika politik yang tereskalasi itu justru akan memperkokoh situasi kondusif negara-bangsa. Apabila itu terjaga, perekonomian negara tetap bekerja,” ujar Bambang.

Ajakan untuk menjaga situasi tetap kondusif juga datang dari Wakil Ketua MPR Arsul Sani. Menurut Arsul, hal itu dapat tercipta ketika partai politik dan masyarakat memperbesar ruang toleransi dan inklusivitas menghadapi perbedaan sudut pandang, pilihan kebijakan, dan pilihan serta sikap politik terkait Pemilu 2024.

Selain itu, tambah Arsul, siapa pun yang saat ini berada dalam jajaran pemerintahan juga harus memperhatikan komunikasi publiknya. Misalnya dengan tidak mengedepankan kekuasaan yang dapat menegatifkan capaian-capaian penting pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

”Apabila ada kritik maupun suara yang berseberangan dengan pemerintahan atau kebijakannya, cukup direspons dengan penjelasan yang dingin,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Wakil Ketua MPR Arsul Sani

Baca juga: MPR Pastikan Tak Ada Amendemen Konstitusi

Saat dihubungi, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam mengatakan, pernyataan pimpinan MPR tersebut merupakan ajakan yang baik. Pernyataan itu perlu dipahami sebagai ajakan bagi semua pihak untuk menjaga masyarakat dari eksploitasi politik identitas yang mengakibatkan polarisasi. Selain itu, agar tidak tercipta kegaduhan menjelang Pemilu 2024.

Namun, Umam menilai, pernyataan Bambang khususnya, inkonsisten dengan pernyataannya sebelumnya yang menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024. Pernyataan tersebut justru membuka ruang bagi perdebatan tidak produktif dan kegaduhan di masyarakat.

Pernyataan yang bersayap dan memantik perdebatan serta kegaduhan dari politisi harus dihentikan.

”Pernyataan yang bersayap dan memantik perdebatan serta kegaduhan harus dihentikan. Semua pihak, terutama politisi, perlu menjaga egonya masing-masing dan cukup patuh terhadap aturan perundang-undangan dan mekanisme konstitusi,” kata Umam.

Baca juga: Badan Pengkajian MPR Buktikan Tak Ada Kajian Presiden Tiga Periode

Sebelumnya, Bambang menyampaikan, penyelenggaraan Pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang. Sebab, ada beberapa potensi masalah yang perlu diwaspadai oleh elemen bangsa dan negara (Kompas.id, 9/12/2022).

Meluruskan komitmen

Umam mengatakan, semua elite politik di parlemen maupun pemerintahan perlu meluruskan komitmen dalam berkonsitusi menjelang Pemilu 2024. Dengan waktu jabatan yang tersisa tinggal setahun, Umam mengingatkan mereka tidak membuat wacana yang menimbulkan kehebohan, kerancuan, maupun kebingungan, terkait berbagai hal.

Pengajar Ilmu Politik dan Studi Internasional Universitas Paramadina ini menyoroti munculnya wacana soal sistem pemilu proporsional tertutup belakangan ini. Padahal, kata Umam, pembahasan terkait itu sudah selesai dan tidak seharusnya dimunculkan kembali. Sebab, apabila elite partai terutama partai penguasa mewacanakannya, hal itu akan menjadi langkah mundur dalam berdemokrasi.

Baca juga: Delapan Fraksi di DPR Tolak Kembali ke Sistem Proporsional Tertutup

Apabila para elite politik sudah meluruskan komitmennya, kata Umam, mereka bisa fokus menghadapi Pemilu 2024. Ia juga menyarankan partai politik segera menegaskan basis koalisi serta menetapkan skema pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Menurut Umam, partai politik harus sudah mengumumkan itu paling lambat pada trimester pertama 2024.

”Jangan pada menit-menit terakhir agar masyarakat punya ruang yang leluasa untuk melakukan penilaian rekam jejak dan kredibilitas calon pemimpin,” ujar Umam.