Provinsi Baru dan Harapan Dinamo Penggerak Kesejahteraan Papua

Langkah dan terobosan baru diperlukan dalam mengelola pembangunan Papua. Wapres Amin mengharapkan provinsi baru menjadi semacam dinamo yang dapat menggerakkan pembangunan kesejahteraan masyarakat asli Papua.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat bertemu dengan penjabat gubernur Papua Selatan, bupati se-Papua Selatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Ballroom Swiss-Belhotel, Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rabu (30/11/2022).

Sinar mentari di Papua terbit dua jam lebih awal dibandingkan daerah yang masuk waktu wilayah barat Indonesia. ”Kita ingin kesejahteraan dari timur memancar ke wilayah barat Indonesia,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada pertemuan dengan Penjabat Gubernur Papua Selatan, bupati se-Papua Selatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Papua Selatan di Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rabu (30/11/2022).

Ikhwal kesejahteraan kerap disebut dalam rangkaian kunjungan kerja Wapres Amin ke empat provinsi dan lima kabupaten di tanah Papua selama lima hari, yakni sejak 28 November hingga 2 Desember 2022. Daerah yang disambangi Wapres adalah Jayapura di Provinsi Papua, Merauke di Papua Selatan, Mimika di Papua Tengah, Kaimana di Papua Barat, dan Biak Numfor di Papua.

Saat di Merauke, Wapres Amin didampingi Penjabat Gubernur Papua Selatan dan rombongan terbatas mengunjungi Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga. Di bawah naungan tenda yang didirikan di tepi areal persawahan di Merauke tersebut, Wapres berdialog dengan petani dan menyerahkan secara simbolis bantuan kepada perwakilan petani.

Baca juga: Sejarah Pertanian Tua ada di Baliem

Secara terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Iman Djuniawal mengungkapkan potensi besar perikanan setempat. Di sisi lain, produksi perikanan tangkap yang masih berada di angka 10 persen dari potensi 8 juta ton mesti ditingkatkan untuk merealisasikan potensi tersebut.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Suasana di Pelabuhan Pelindo Jalan Wolter Monginsidi, Fanoi, Kecamatan Biak, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Jumat (2/12/2022).

Terdapat dua wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Republik Indonesia di Papua, yakni WPP 717 di wilayah perairan utara Papua dan WPP di perairan selatan Papua. WPP 717 memiliki potensi perikanan mencapai 2,5 juta ton, sementara WPP 718 mempunyai potensi perikanan 5,5 juta ton.

Dari sisi jenis, WPP 717 memiliki komoditas unggulan ikan karang dan ikan jenis pelagis besar. Adapun WPP 718 mempunyai komoditas unggulan ikan pelagis kecil dan ikan demersal atau ikan yang hidup di dasar lautan dan danau.

”Sudah terdapat 12 UPI (unit pengelolaan ikan) yang tersebar di Biak, Jayapura, Mimika, dan Merauke. UPI yang dimiliki investor, baik secara perorangan maupun kelompok, menyokong bahan baku untuk ekspor dari Biak,” ujar Iman.

Baca juga: Perahu Tak Memadai, Tangkapan Puluhan Ribu Nelayan Papua Rendah

Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Papua Edison Awoitauw menuturkan, dua kendala nelayan Papua yang harus mendapatkan perhatian pemerintah, yakni alat tangkap yang seadanya dan perahu motor yang kecil. Kedua kendala tersebut menyebabkan nelayan tak bisa memanfaatkan potensi perikanan tangkap Papua yang begitu besar.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Nelayan di perairan sekitar Pelabuhan IV, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Jumat (2/12/2022).

Edison mengilustrasikan rata-rata tangkapan nelayan tradisional di bawah 2 ton untuk sekali turun melaut. Jarak untuk mencari ikan maksimal mencapai 20 mil laut atau 37 kilometer dari bibir pantai. Hanya 20 persen nelayan di Timika dan Merauke yang beroperasi dengan kapal berukuran 100-200 gros ton.

Sehubungan hal ini, dia berpendapat diperlukan pendataan dari pemda setempat terkait kendala yang dihadapi nelayan tradisional di Papua. Apalagi, hingga kini belum terdapat pendataan yang konkret dan akurat di setiap dinas perikanan dan kelautan.

”Saat ini mayoritas nelayan masih mencari ikan untuk dikonsumsi sehari-hari dan sisanya baru dijual di pasar. Apabila ada pembinaan dan pemberian fasilitas yang memadai, kami optimistis nelayan di Papua dapat berkontribusi memanfaatkan potensi perikanan yang mencapai jutaan ton per tahun,” ujar Edison.

Baca juga: Biak Disiapkan Jadi Pusat Ekspor Hasil Perikanan Papua

Wapres Amin pada Jumat (2/12/2022) mengunjungi Pelabuhan Pelindo di Jalan Wolter Monginsidi, Fanoi, Kecamatan Biak, Kabupaten Biak Numfor, Papua, untuk menyaksikan pelepasan ekspor ikan tuna dan menyapa nelayan. Wapres sekaligus menyerahkan bantuan pengadaan kapal melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan sebanyak 45 perahu, motor tempel, coolbox, dan alat penunjang lainnya kepada perwakilan dua kelompok usaha bersama (KUB), yaitu KUB Tunas Baru dan KUB Orisyun.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menjawab pertanyaan media pada sesi konferensi pers di Pangkalan TNI Angkatan Udara Manuhua, Biak, Provinsi Papua, Jumat (2/12/2022).

Problem kesejahteraan

Terkait upaya mengatasi masalah kesejahteraan di Papua, Wapres Amin saat memberikan keterangan pers di Pangkalan TNI Angkatan Udara Manuhua, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Jumat, menuturkan bahwa pemerintah sedang gencar mempercepat pembangunan di wilayah Papua.

Upaya tersebut dilakukan termasuk dengan membentuk beberapa daerah otonom baru (DOB). Sepanjang 2022, pemerintah telah memekarkan Provinsi Papua sehingga ada tiga DOB, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Adapun di Papua Barat ada satu DOB, yakni Papua Barat Daya.

Baca juga: Pembangunan Papua Tak Hanya Bisa Andalkan Pemekaran

Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Robby Kayame menuturkan, meskipun kebijakan otonomi khusus sudah dilaksanakan selama dua dekade, layanan kesehatan di Papua belum optimal. Ketersediaan tenaga kesehatan yang minim dan belum tercukupinya alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan dasar menjadi penyebabnya.

Alhasil, fokus utama di bidang kesehatan dalam percepatan pembangunan Papua dan tiga provinsi baru adalah peningkatan layanan akses kesehatan bagi masyarakat. Ada sejumlah masalah kesehatan yang terjadi di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Cakupan imunisasi dasar di 28 kabupaten dan 1 kota yang tersebar di empat provinsi tersebut, misalnya, belum mencapai 50 persen hingga akhir November 2022.

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Peserta aksi membacakan pernyataan sikap di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta, Kamis (1/12/2022). Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) menggelar aksi untuk memperingati 1 Desember 1961. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya penolakan terhadap otonomi khusus dan pembentukan daerah otonomi baru di Papua.

Survei Status Gizi Indonesia mengungkap angka prevalensi stunting atau tengkes di 28 kabupaten dan 1 kota di Papua hingga akhir tahun 2021 mencapai 29,5 persen atau melewati angka rata- rata nasional yakni 24 persen. Adapun hingga bulan Mei tahun 2022, prevalensi tengkes di 28 kabupaten dan 1 kota ini mencapai 15,40 persen.

Hal senada dikatakan Uskup terpilih Jayapura Yanuarius You. Ia berpendapat, pelaksanaan otsus sejak tahun 2001 belum berdampak optimal bagi masyarakat Papua. Kondisi ini terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia dengan sejumlah faktor seperti angka kemiskinan yang tinggi dan banyak warga tidak bersekolah.

Berdasarkan data penelitian demografis oleh akademisi Universitas Papua, Agus Sumule, sebanyak 407.546 warga Papua usia sekolah yang tidak bersekolah hingga tahun ini. Angka warga usia sekolah yang tidak bersekolah tertinggi berada di jenjang pendidikan sekolah dasar yakni 147.778 orang, berikutnya adalah di jenjang SMP 131.878 orang, dan SMA/SMK 127.889 orang.

Baca juga: 407.546 Warga Papua Tidak Bersekolah, Prioritaskan PAUD

Saat memberikan arahan di Biak Numfor, Wapres Amin mengingatkan arti penting infrastruktur pendidikan agar tidak ada anak Papua yang tak mengenyam pendidikan wajib belajar secara tuntas. ”Saya ingin agar jangan sampai ada mereka yang tidak sekolah (minimal) SMP,” ujarnya.

Sejumlah arahan lain disampaikan Wapres Amin dalam lima hari kunjungan kerjanya ke tanah Papua. Wapres menginstruksikan kepada para menteri untuk segera membahas berbagai isu dan agenda yang menjadi perhatian. ”Segera petakan persoalan dan langkah konkret yang terkait dengan transisi kelembagaan provinsi baru yang sejalan dengan proses tahapan Pemilu 2024,” katanya.

Kita harapkan provinsi ini semacam dinamo yang bisa menggerakkan. Harus ada cara baru yang bersifat terobosan. Jangan berjalan biasa-biasa saja. Harus ada langkah-langkah baru, terobosan baru, dalam mengelola pembangunan Papua. (Wapres Amin)

Wapres Amin juga meminta agar kehadiran provinsi baru ini dijadikan sebagai sebuah strategi dorongan kuat yang bisa menggerakkan pembangunan kesejahteraan masyarakat asli Papua. ”Kita harapkan provinsi ini semacam dinamo yang bisa menggerakkan. Harus ada cara baru yang bersifat terobosan. Jangan berjalan biasa-biasa saja. Harus ada langkah-langkah baru, terobosan baru, dalam mengelola pembangunan Papua,” ujarnya.