PDI-P Ingatkan Etika Politik Parpol Pendukung Jokowi-Amin

PDI-P tak terusik dengan langkah Nasdem yang telah menetapkan capres untuk Pilpres 2024. Persoalan ekonomi perlu diantisipasi bersama, bukan hanya memikirkan soal pemilu dan mencari efek ekor jas.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Hasto Kristiyanto

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P mengingatkan partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk memastikan jalannya pemerintahan hingga akhir masa jabatan pada 2024. Komitmen ini juga bagian dari etika politik.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan hal ini, Kamis (6/10/2022), saat ditanyakan terkait penetapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) dari Partai Nasdem.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Nasdem, seperti diketahui, merupakan bagian dari partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Jokowi bersama dengan PDI-P.

PDI-P juga tak terusik dengan langkah Nasdem yang telah menetapkan bakal capres untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Bagi partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut, skala saat ini adalah bergerak untuk rakyat. Persoalan ekonomi perlu diantisipasi bersama, bukan hanya memikirkan soal pemilu dan mencari efek ekor jas.

Baca juga: Surya Paloh, Anies, dan Sembilan Jam yang Menentukan

KOMPAS/MEGANDIKA WICAKSONO

Kader PDI-P

”Keyakinan PDI-P saat ini, bergerak ke bawah membantu rakyat. Ancaman resesi ekonomi di depan mata,” ujar Hasto.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menegaskan bahwa hubungan partainya dengan PDI-P tak ada masalah. Nasdem pun tetap berkomitmen menjaga dan mengawal program Jokowi hingga akhir masa jabatannya.

Ia juga meyakini, koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi akan menghargai keputusan tiap-tiap partai. Keputusan tiap partai hendaknya dianggap sebagai suatu independensi parpol.

”Tidak ada yang berpengaruh terhadap hubungan personal partai atas keputusan itu. Karena itu memang sudah seharusnya partai menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mencari pengganti atau penerus,” kata Ahmad.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan sejumlah fungsionaris Partai Nasdem saat acara Pengumuman Calon Presiden Pemilu 2024 yang diusung Partai Nasdem, di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Menurut pengamat politik dan Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, langkah Nasdem yang mengumumkan capres jauh sebelum pemilu pada 2024 dinilai positif karena masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk berpikir dan menimbang-nimbang pilihannya.

Baca juga: Koalisi Dini, Ikhtiar Parpol Lepas dari Bayang-bayang Figur Capres

Apalagi jika merunut jadwal tahapan pemilu yang dibuat Komisi Pemilihan Umum, waktu antara dimulainya tahapan pencalonan presiden berdekatan dengan pemungutan suara sangat terbatas, yakni dari November 2023 ke Februari 2024.

”Menurut saya, memang harus ada waktu yang cukup untuk memperkenalkan karena ini pemilu borongan 2024. Jangan sampai masyarakat itu tidak tahu,” kata Siti.