Wapres Dorong Perumusan Ekosistem Seleksi Kepemimpinan ASN yang Adaptif

KASN perlu meningkatkan perannya, terutama dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi, karena tren tantangan birokrasi ke depan semakin berat.

NINA SUSILO

Wakil Presiden Maruf Amin berharap peran Komisi Aparatur Sipil Negara semakin kuat dalam mengawal sistem merit pada pengisian jabatan pimpinan tinggi di sejumlah instansi pemerintah. Hal ini disampaikan dalam Pemberian Anugerah Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Tahun 2021 dan launching Sistem lnformasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) 4.0 dari Jakarta, Kamis (6/10/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Tren tantangan birokrasi di masa mendatang diperkirakan semakin berat. Karena itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN merumuskan ekosistem seleksi kepemimpinan yang adaptif, selain mendorong transparansi dalam seleksi pejabat tinggi pemerintahan.

Pesan ini disampaikan Wapres Amin dalam sambutannya di Pemberian Anugerah Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Tahun 2021 dan Launching Sistem lnformasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) 4.0 dari Jakarta, Kamis (6/10/2022). Acara pemberian penghargaan ini dilakukan secara luring di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Wapres, karena tren tantangan birokrasi ke depan semakin berat, pemanfaatan platform digital dalam pelayanan publik ataupun dalam pola kerja menjadi niscaya. KASN pun perlu terus meningkatkan perannya. ”Pertama, rumuskan ekosistem seleksi kepemimpinan ASN yang adaptif guna membangun pemimpin publik yang transformatif,” kata Wapres dalam acara yang juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas secara daring tersebut.

Baca juga: Redenifisi KASN Harus Diikuti Penguatan Kewenangan

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para aparatur sipil negara (ASN) mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Ke-47 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai inspektur upacara.

Dengan demikian, akan muncul sumber daya manusia (SDM) yang kapabel dan berdaya saing. Pemimpin yang diperoleh akan visioner sekaligus mampu melakukan eksekusi kebijakan dan membuat langkah-langkah konkret dalam menjawab tantangan pembangunan.

Sebagai negara yang penuh dengan keberagaman dan memiliki SDM ASN yang tersebar di seluruh Indonesia, Wapres juga berharap ASN bisa menjadi perekat dan pemersatu dalam ikatan kebangsaan. ”Otonomi daerah dan desentralisasi janganlah mengotak-ngotakkan kita dalam semangat kedaerahan. Namun, marilah kita kuatkan visi besar otonomi daerah, bahwa daerah yang maju akan berkontribusi bagi Indonesia yang maju,” kata Wapres.

Ketiga, Wapres menekankan perlunya penguatan peran KASN dalam pengawasan sistem merit di era demokrasi. Harapannya, prinsip netralitas dan profesional bisa sama-sama diterapkan semua pengambil kebijakan baik di pusat maupun daerah.

Rumuskan ekosistem seleksi kepemimpinan ASN yang adaptif guna membangun pemimpin publik yang transformatif.

KASN perlu menjaga relasi birokrasi dan visi kepemimpinan sesuai prinsip meritokrasi. ”Kiranya kita membangun wajah birokrasi yang mendukung agenda transformasi Indonesia Emas 2045,” kata Wapres.

Untuk mendapatkan birokrasi Indonesia yang andal, salah satu langkah yang dapat dilakukan ialah dengan proses seleksi kepemimpinan yang komprehensif. Manajemen pembentukan serta pengelolaan SDM yang rinci dan menyeluruh menjadi penting.

”Di sinilah pentingnya pengembangan kebijakan dan manajemen talenta ASN di level nasional dan daerah yang kontekstual serta sejalan dengan desain besar pembangunan nasional dan daerah,” ujar Wapres.

KRISTI DWI UTAMI

Sejumlah ASN yang berpakaian ala santri menjalankan aktivitasnya di kantor bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Tegal, Jawa Tengah, Jumat (22/10/2021).

Dengan demikian, Wapres berharap bahwa ke depan tidak akan ada lagi ketertinggalan antara satu lembaga dan lembaga lain. Semua lembaga harus mampu memenuhi standar dan indikator-indikator kebijakan yang telah ditetapkan.

”Saya harapkan semua kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten pada tahun 2024 dapat memenuhi standar kategori yang ditetapkan. Tidak boleh ada kementerian/lembaga dan pemda yang ‘tinggal kelas’,” ujarnya.

Prioritas pembangunan SDM

Sebelumnya, Ketua KASN Agus Pramusinto menjelaskan, salah satu prioritas pembangunan SDM aparatur birokrasi adalah memastikan JPT diisi orang yang tepat, kompeten, dan berkinerja serta memiliki integritas tinggi. KASN bersama semua instansi pemerintah secara masif dan terpadu mengawasi pengisian JPT sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

KASN juga meyakini pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif dilakukan. Untuk itu, sebagai apresiasi, KASN memberikan penilaian terhadap 431 instansi pemerintah. Dari jumlah itu, terdapat 14 instansi memiliki indeks sistem merit sangat baik dan 68 instansi pemerintah berindeks baik.

KOMPAS/NINA SUSILO

Para pengurus Korpri berfoto bersama Presiden Joko Widodo di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Terdapat enam kementerian/lembaga berkategori sangat baik, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara, Badan Kepegawaian Negara, dan Badan Informasi Geospasial.

Pemerintah Provinsi yang mendapat indeks berkategori sangat baik adalah Provinsi Bali, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Sulawesi Utara. Dua kota mendapatkan kategori sangat baik, yakni Kota Yogyakarta dan Kota Tangerang. Adapun pemerintah kabupaten yang dinilai sangat baik dalam pengisian JPT adalah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman.

Azwar Anas mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan KASN ini. Dia berharap pemberian penghargaan dapat menjadi pendorong terwujudnya birokrasi yang andal, lincah, dan cepat melalui kerja-kerja kompak dan kolaboratif.

Menpan RB juga memaparkan tiga fokus reformasi birokrasi yang saat ini sedang dilaksanakan. Fokus reformasi birokrasi tematik yang dijalankan disebutnya akan langsung berdampak. ”Satu, reformasi birokrasi untuk menangani kemiskinan, yang kedua adalah peningkatan pelayanan investasi dan pembangunan, dan yang ketiga adalah administrasi pemerintahan. Tiga sektor ini kalau bergerak dan berdampak, dampaknya akan sangat luas buat kita semua,” ujarnya.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Tak hanya itu, Azwar Anas juga menyampaikan target Kemenpan RB untuk menyelesaikan sistem pengurusan jabatan yang diperpendek dan dipermudah. Dia menargetkan sistem tersebut rampung Desember ini. ”Kita ini ngurus pensiun susah dan lama, ngurus kenaikan pangkat dan mutasi juga susah dan lama. Dengan sistem yang sudah kami uji coba bersama BKN, sebelas proses yang panjang dan lama, tinggal tiga proses saja,” ujarnya.

Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X juga mengapresiasi peluncuran sistem pejabat pimpinan tinggi (SIJAPTI) 4.0 yang dilakukan bersamaan dengan pemberian penghargaan. Harapannya, alur proses pengisian JPT di lingkungan pemerintah mulai pelaporan seleksi sampai pelaporan hasil seleksi dan data semakin efektif dan terawasi baik.