Kasetpres Heru Budi Hartono mengatakan, keberadaan Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Jumat ini sudah terjadwal sejak 10 hari lalu dan bukan karena menyesuaikan adanya demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di Jakarta.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·3 menit baca
KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat menjawab pertanyaan media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/9/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Unjuk rasa atau demonstrasi terkait penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak dinilai wajar karena unjuk rasa merupakan salah satu upaya menyuarakan demokrasi. Namun, aksi tersebut tentunya mesti memperhatikan persyaratan, seperti menyangkut perizinan dan sebagainya.
”Ya, (demo) itu, kan, (sebagai) salah satu upaya untuk menyuarakan demokrasi, ya, wajar saja. Tentunya dengan persyaratan, ada izinnya, dan lain-lain. Pasti mereka (para pendemo) sudah paham,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat menjawab pertanyaan media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/9/2022).
Berkaitan dengan aktivitas Presiden Joko Widodo pada Jumat ini, menurut Heru, kebetulan sudah terjadwal sejak minggu lalu berada di Istana Bogor. ”Senin sampai Kamis beliau (Presiden Jokowi) di Jakarta. Hari Jumat, biasanya, akhir pekan, jadwal cukup padat juga di Bogor,” ujarnya.
Senin sampai Kamis beliau (Presiden Jokowi) di Jakarta. Hari Jumat, biasanya, akhir pekan, jadwal cukup padat juga di Bogor.
Keberadaan Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Jumat ini, menurut Heru, bukan karena menyesuaikan dengan adanya demonstrasi di Jakarta. ”Minggu lalu itu, bahkan 10 hari yang lalu, beliau (Presiden Jokowi) itu sudah terjadwal di Bogor,” ujarnya.
Istana Bogor terlihat dari area Kebun Raya Bogor (KRB), Jawa Barat, Jumat (28/4/2017).
Saat ditanya apakah ada arahan khusus dari Presiden Jokowi berkenaan dengan demonstrasi kali ini, Heru menuturkan bahwa tidak ada arahan terkait hal itu yang disampaikan Kepala Negara kepada dirinya. ”Ke saya tidak ada. Tapi, tugas-tugas rutin dari pihak keamanan dan lainnya sudah, tentunya, bisa dijalankan,” katanya.
Sehubungan antisipasi atau langkah dari pihak Istana Kepresidenan berkaitan dengan demonstrasi ini, Heru menuturkan, akan ada yang menanganinya.
”Tentunya nanti ada petugas atau staf yang menangani, bisa di jajaran Kepala Staf Kepresidenan di bawah Pak Moeldoko atau bisa yang lain. Tentunya perwakilan pemerintah pasti ada. Semoga tuntutan itu bisa dicatat dan menjadi perhatian bagi kita semua. Kan, sama dari kemarin tuntutannya, kira-kira itu,” kata Heru.
Terkait demonstrasi dari berbagai elemen di sejumlah daerah dengan tuntutan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Wakil Presiden Ma’ruf Amin, beberapa waktu lalu, pun menuturkan semua memahami bahwa aspirasi boleh disalurkan di negara demokrasi. Demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi menjadi bagian dari demokrasi.
”Tetapi, yang kita harapkan tidak anarkistis, tidak menimbulkan kekacauan, tidak menimbulkan kegaduhan. (Jadi) ya, disampaikan secara wajar saja apa yang menjadi aspirasinya. Pemerintah tentu memberikan kesempatan dalam aturan-aturan yang ada, yang kita sepakati,” kata Wapres Amin saat menjawab pertanyaan media di sesi penyampaian keterangan pers seusai peletakan batu pertama pembangunan Masjid Bank Sumsel Babel di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/9/2022).
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah pada 3 September 2022 memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Harga pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Harga per liter solar bersubsidi naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800. Adapun harga pertamax nonsubsidi naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.
”Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9/2022).
Namun, Kepala Negara menuturkan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat, yakni dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Anggaran tersebut akan meningkat terus dan 70 persen lebih subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.
Padahal, menurut Presiden Jokowi, semestinya uang negara itu diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah pun kemudian mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk bantuan yang dinilai lebih tepat sasaran.
Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian.
”Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” kata Presiden Jokowi.
