Presiden Minta Pembagian BLT BBM dan BSU Dipermudah

Presiden Jokowi meminta bantuan langsung tunai BBM dan bantuan subsidi upah dibagikan secara mudah, cepat, dan tepat sasaran. Bantuan tersebut diberikan menyusul keputusan pemerintah mengalihkan subsidi BBM.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta pembagian bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dan bantuan subsidi upah dilakukan secara mudah. Bantuan yang merupakan pengalihan sebagian subsidi BBM tersebut diharapkan juga dibagikan secara cepat dan tepat sasaran.

Sejak pemerintah memutuskan pengalihan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran pada 3 September 2022, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera membagikan bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan bantuan subsidi upah (BSU).

”Dan, pembagian telah dimulai secara masif di kantor pos-kantor pos untuk BLT BBM sejak akhir Agustus yang lalu,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pers bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Baca juga : Meski Harga BBM Naik, Anggaran Subsidi dan Kompensasi Energi Tetap Ditambah

Kepala Negara menuturkan selalu meninjau langsung pembagian BLT BBM dalam setiap kunjungan kerjanya ke daerah. Peninjauan pertama di Kabupaten Jayapura. ”Kemudian di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan juga di Kota Bandar Lampung. Dan, kemarin saya lihat juga di Provinsi Maluku, (yakni) di Kabupaten Maluku Tenggara, di Kota Tual, di Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya,” ujarnya.

Saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat dan tepat sasaran.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menuturkan bahwa pihaknya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik. ”Dan, saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat, dan tepat sasaran,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Saat ditanya Kompas terkait tingkat kemahalan yang berbeda di setiap daerah, semisal uang Rp 150.000 di Jawa dapat dibelikan beras 10-15 kilogram, sementara di wilayah timur Indonesia mungkin dengan uang sejumlah sama hanya mendapat volume beras separuhnya, akan menjadi pertimbangan dalam penentuan besaran BLT ke depan, Presiden Jokowi menjawab bahwa hal itu dapat menjadi masukan. Namun, hal tersebut belum diputuskan. ”Saya kira bisa menjadi masukan, tetapi belum diputuskan,” kata Presiden Jokowi.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Pemerintah pun berupaya mempercepat penyaluran BLT BBM dan menargetkan 90 persen dari keluarga penerima manfaat (KPM) dapat menerima bantuan tersebut pada pekan ini. Hingga Jumat pukul 09.00 WIB, PT Pos sudah menyalurkan BLT BBM di 482 kabupaten/kota dengan jumlah 12.701.985 KPM.

”Diharapkan minggu ini PT Pos sudah melakukan pembayaran BLT BBM minimal 90 persen dari target KPM, yaitu 18.585.000 KPM. Kami sudah menyerahkan semuanya, seluruh data, ke PT Pos 100 persen,” kata Mensos Risma.

Diharapkan minggu ini PT Pos sudah melakukan pembayaran BLT BBM minimal 90 persen dari target KPM yaitu sebesar 18.585.000 KPM. Kita sudah menyerahkan semuanya, seluruh data, ke PT Pos 100 persen.

Risma menyampaikan bahwa Kemensos mendapat tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan sekitar Rp 400 miliar sekian. “(Anggaran) itu akan kami gunakan untuk di bulan Desember kami akan menyerahkan kurang lebih, targetnya, anak yatim piatu itu 946.863 anak, per anak (akan mendapat) Rp 200 ribu per bulan," tutur Risma.

Baca juga : Masih Banyak Warga Terdaftar Belum Terima BLT BBM

Kemensos pun mengusulkan bantuan sosial kepada lansia tunggal—yang tidak berdaya, tidak ada keluarganya, dan berusia 80 tahun lebih—serta penyandang disabilitas. ”Totalnya tadi jumlah targetnya adalah 334.011 orang (lansia). Kemudian juga penyandang disabilitas, ini bulan Desember kami akan bagikan penyandang disabilitas itu 98.934 orang. Jadi, nilainya per harinya Rp 21.000 sesuai dengan jumlah harinya,” kata Risma.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung, Sabtu (3/9/2022). Seusai pembagian BLT BBM di Lampung, Presiden mengumumkan kenaikan harga BBM.

Pada kesempatan sama, Menaker Ida Fauziyah menjelaskan bahwa pemerintah menyalurkan BSU kepada pekerja atau buruh. ”Data awal pekerja dengan upah maksimal Rp 3,5 juta ada sebanyak 16 juta. Kemudian, setelah kami lakukan pemadanan, estimasinya sekitar 14.639.675 pekerja. Pekerja mendapatkan subsidi upah sebesar Rp 600.000 yang dibayar sekaligus,” katanya.

Baca juga : Bantuan Subsidi Upah Dibayarkan, Menaker Harapkan Pekerja Tetap Produktif

Syarat penerima BSU, lanjut Ida, adalah WNI dibuktikan dengan kepemilikan NIK, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) sampai Juli 2022, dan mempunyai gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta. Pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten, kota, atau provinsi dibulatkan ke atas.

Ida mencontohkan, pekerja di DKI Jakarta dengan upah minimum Rp 4,7 juta tetap berhak mendapatkan BSU. ”(Hal ini) karena yang diberikan BSU, di samping batas atasnya upah Rp 3,5 (juta) atau senilai dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota. Kemudian, ini berlaku secara nasional. Jadi, beda dengan subsidi upah tahun 2021 berdasarkan wilayah yang mengalami PPKM level 1,” kata Ida.