Masih Banyak Warga Terdaftar Belum Terima BLT BBM

BLT BBM ataupun bantuan subsidi upah diharap mampu menjadi bantalan sosial masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Namun, penyalurannya masih berproses, besarannya pun tak memperhatikan tingkat kemahalan daerah.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial kepada para penerima Program Keluarga Harapan di halaman Kantor Pos Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Rabu (14/9/2022).

TUAL, KOMPAS — Distribusi bantuan langsung tunai bahan bakar minyak masih berproses. Sejauh ini, di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, bantuan itu baru diserahkan kepada 100 warga dari seharusnya 4.000 warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Secara nasional, dari 20,6 juta sasaran, bantuan baru diterima oleh 5,9 juta penerima.

Presiden Joko Widodo dan Nyonya Iriana Joko Widodo memantau penyerahan bantuan sosial kepada para penerima manfaat di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, sembari kunjungan kerja, Rabu (14/9/2022). BLT BBM disalurkan melalui Kantor Pos Tual, Kabupaten Maluku Tenggara.

”Hari ini kita memberikan lagi BLT BBM di Kabupaten Maluku Tenggara. Di sini memang baru dimulai kurang lebih 100-an tadi, tapi yang akan menerima nanti kurang lebih 4.000-an,” tutur Presiden seusai peninjauan.

Secara nasional, menurut Presiden, pemerintah telah menyalurkan BLT BBM kepada 5,9 juta dari 20,6 juta penerima di 431 kabupaten/kota. Proses penyaluran diakui masih terus berlangsung.

”Sudah dimulai semuanya, memang baru kurang lebih 5,9 juta, hampir 6 juta, dari 20,6 juta yang seharusnya menerima. Memang ini masih dalam proses semuanya, tetapi 6 juta itu bukan angka yang kecil,” kata Presiden.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran BLT BBM di Kantor Pos Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Rabu (14/9/2022).

Selain BLT BBM, pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah kepada para pekerja. Bantuan subsidi upah juga disiapkan sebagai program bantalan perlindungan sosial atas kenaikan harga BBM yang ditetapkan 3 September lalu.

Dari 16 juta penerima, Presiden mengatakan saat ini pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi upah kepada sekitar 4,122 juta penerima.

Tak sesuai

Bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia, penyaluran BLT BBM yang berlangsung lambat tersebut dinilai tidak mempertimbangkan tingkat kemahalan setiap daerah. Bagi wilayah timur Indonesia, seperti Maluku, besaran bantuan Rp 150.000 per bulan itu dianggap tidak cukup kuat mengangkat daya beli masyarakat setempat.

”Uang Rp 150.000 itu nilainya kecil sekali. Kalau di Pulau Jawa mungkin bisa beli beras 15 kilogram, tapi kalau beberapa daerah di Maluku sini mungkin hanya bisa separuhnya. Ini yang tidak pernah dipikirkan pemerintah,” kata Fandi Rahayaan (30), warga Kota Tual, Maluku.

Sementara di sisi lain, kenaikan harga bahan bakar minyak berdampak luas. Harga hampir semua bahan pokok, tarif angkutan perdesaan naik, ongkos melaut naik. Kelompok rentan, seperti pekerja informal, petani, dan nelayan paling terdampak.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran BLT BBM di Kantor Pos Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Rabu (14/9/2022). Presiden didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri).

Kondisi ini membuat angka kemiskinan akan meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Maluku sebanyak 290.570 jiwa dengan garis kemiskinan Rp 631.326 per kapita per bulan. Dari jumlah itu, penduduk miskin terbanyak ada di wilayah perdesaan, yakni 23,50 persen.

Ia menyarankan, ke depan, besaran bantuan langsung tunai perlu mempertimbangkan tingkat kemahalan suatu daerah. ”Kalau itu juga tidak bisa, mendingan bantuannya langsung berupa barang seperti beras. Jadi masyarakat terima beras bukan uang. Ini baru namanya keadilan,” ujarnya.

Tarsius (34), warga lainnya, berpendapat, jika bantuan dalam bentuk beras, pemerintah harus memperhatikan kualitas beras. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, beras yang dikirim bagi masyarakat di daerah perdesaan kebanyakan tidak layak konsumsi. Hal itu yang menyebabkan masyarakat menolak bantuan beras.

”Ada beras yang warnanya sudah hitam dan lapuk yang mungkin cocok untuk makanan ayam. Dan, lebih menyedihkan lagi, masih ada praktik korupsi beras raskin. Masalah ini tidak kunjung selesai dari dulu. Padahal, kalau diatur secara baik, bantuan beras lebih baik ketimbang uang,” ucapnya.

Selain BLT BBM, Presiden Jokowi juga menyerahkan bantuan sosial kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Pos Tual ataupun kepada pedagang pasar dan kaki lima di Pasar Tual.

Kendaraan

Dalam kunjungan kerja ke Maluku Tenggara, Presiden juga menyaksikan penyerahan 40 unit kendaraan bermotor dari Kementerian Pertahanan kepada Komando Distrik Militer (Kodim) 1503/Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Hal ini secara simbolis dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden menyaksikan penyerahan 40 unit kendaraan bermotor dari Kementerian Pertahanan kepada Komando Distrik Militer (Kodim) 1503/Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Rabu (14/9/2022).

Menurut Prabowo, penyediaan kendaraan ini adalah bagian dari pembinaan dan pembangunan kekuatan teritorial. Semua Bintara Pembina Desa (Babinsa) di seluruh wilayah Indonesia, menurut rencana, mendapatkan kendaraan bermotor serupa.

”Jadi semua Babinsa, Koramil, Kodim, Korem, dan Kodam akan kita berdayakan. Jadi, itu dalam rencana besar kita, bagian dari pertahanan negara yang sistemnya adalah hankamrata (pertahanan keamanan rakyat semesta),” ujar Prabowo.

Kendaraan bermotor tersebut produksi PT Pindad dan PT LEN di bawah holding industri pertahanan, yaitu Defend ID.

Pemberian kendaraan bermotor ini ditegaskan pula sebagai komitmen seluruh komponen pertahanan Tanah Air untuk menjalankan amanah Presiden Jokowi dalam menjaga kekayaan dan keanekaragaman yang dimiliki Indonesia. ”Kalau kita kaya dan kita tidak jaga, ya salah kita sendiri kalau kekayaan kita diambil,” tuturnya.

Hadir pula dalam acara ini, Nyonya Iriana, Gubernur Maluku Murad Ismail, Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun, dan Wali Kota Tual Adam Rahayaan.