Presiden Jokowi kembali menyerukan pentingnya gotong royong dalam mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19. Kerja sama dengan semua elemen bangsa diperlukan

Tak kunjung memeriksa anggota DPR Ihsan Yunus, MAKI mengajukan permohonan praperadilan terhadap KPK. Lembaga antirasuah itu diduga tak profesional dalam menangani perkara suap bantuan sosial Covid-19.

Pelaku korupsi yang dilakukan pada masa krisis dan dilakukan dalam jabatan, seperti yang dilakukan eks Menteri Sosial Juliari P Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan, dinilai layak untuk mendapat hukuman maksimal.

Bantuan sosial yang diterima warga di masa pandemi kerap habis dalam sekejap. Sulit bagi sebagian penerima untuk menyisihkan bansos itu untuk kegiatan produktif.

Penduduk Puerto Riko berstatus warga negara AS. Walakin, warga Puerto Riko tidak bisa memilih presiden dan anggota DPR serta Senat AS. Meski berstatus sebagai wilayah AS, Puerto Riko bukan negara bagian AS.

Dua kali penyidik KPK menampilkan nama Ihsan Yunus dalam rekonstruksi kasus dugaan suap bantuan sosial yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Namun hingga kini, tindak lanjutnya belum terlihat.

KPK mulai menelusuri kemungkinan ada pelaku lain di kasus dugaan korupsi bansos. Laporan penyidik yang mengarah terhadap tersangka baru akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan terbuka atas pengadaan barang dan jasa.

Keterjangkauan masyarakat terhadap informasi terkait layanan kesehatan dan bantuan sosial masih perlu ditingkatkan. Warga umumnya menggantungkan harapan tertinggi terkait informasi terhadap RT/RW setempat.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mengklaim memiliki informasi mengenai dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan dan politisi di kasus korupsi bansos Covid-19. KPK menunggu MAKI menyampaikan informasi itu.

Rekonstruksi saat ini difokuskan untuk memperjelas rangkaian perbuatan para pemberi suap dalam perkara tersebut. Kasus ini menjerat bekas menteri sosial, Juliari Batubara.