Kenaikan Harga BBM Bentuk Penataan Ulang Subsidi

Wapres Amin menuturkan bahwa pemerintah sedang menata kembali pemberian subsidi BBM. Seusai menyelesaikan agenda kunjungan kerja di Palembang, Sumsel, mobil Wapres Amin dan rombongan sempat dihadang sejenak oleh pendemo.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menyampaikan keterangan pers seusai peletakan batu pertama pembangunan Masjid Bank Sumsel Babel di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/9/2022).

PALEMBANG, KOMPAS — Terkait kenaikan harga bahan bakar minyak, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah sekarang ini adalah menata kembali pemberian subsidi BBM. Langkah tersebut ditempuh karena pemberian subsidi BBM yang terjadi selama ini dinilai tidak tepat sasaran.

”Oleh karena itu, dilakukan penataan ulang supaya (mereka) yang menerima (subsidi) itu yang benar-benar (berhak) menerima. Bahasa kiainya itu, memberi hak kepada yang berhak,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menjawab pertanyaan media dalam sesi penyampaian keterangan pers seusai peletakan batu pertama pembangunan Masjid Bank Sumsel Babel di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/9/2022).

Oleh karena itu, pemerintah pun memberikan bantuan sosial pengalihan sebagian subsidi BBM. Langkah penataan ini tentu saja menimbulkan akibat. ”Akibatnya itu ada kenaikan (harga). Sebetulnya bukan kenaikan, tapi penyesuaian (atau) normalisasi harga pada harga keekonomian. Sebab, sekarang, kan, BBM itu seharusnya tidak diberi subsidi, tapi subsidinya berupa bansos kepada masyarakat,” ujarnya.

Wapres Amin tidak menampik bahwa kenaikan harga BBM tentu berdampak. Kondisi seperti ini juga terjadi secara global. Krisis energi terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Namun, pemerintah berupaya agar dampak negatif akibat kenaikan harga BBM tidak terlalu besar. ”Jadi, dampak kenaikan pasti akan ada. Apakah (kenaikan harga BBM) itu berpengaruh pada kemiskinan ekstrem? (Oleh) Karena kita sudah memberi bantalan, melalui bansos, kita harapkan tidak terlalu berpengaruh,” katanya.

Baca juga : Sebagian Subsidi Dinaikkan, Harga BBM Akhirnya Naik

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Saat melintas menuju Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, iring-iringan kendaraan yang dinaiki Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta rombongan sempat dihadang sejenak oleh pengunjuk rasa di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/9/2022).

Akan tetapi, Wapres Amin menuturkan, pemerintah akan terus mengamati dan memantau akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM terhadap tingkat kemiskinan ekstrem tersebut. Seberapa jauh dampaknya akan diteliti oleh Badan Pusat Statistik. Apalagi, pemerintah sudah mempunyai target kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024 mendatang.

Demonstrasi BBM

Berkaitan dengan unjuk rasa berbagai elemen di sejumlah daerah menyusul kenaikan harga BBM, Wapres Amin menuturkan, semua memahami bahwa di negara demokrasi, aspirasi boleh disalurkan. Demonstrasi penyampaian aspirasi menjadi bagian dari demokrasi.

”Tetapi, yang kita harapkan tidak anarkistis, tidak menimbulkan kekacauan, tidak menimbulkan kegaduhan. (Jadi) Ya, disampaikan secara wajar saja apa yang menjadi aspirasinya. Pemerintah tentu memberikan kesempatan dalam aturan-aturan yang ada, yang kita sepakati,” kata Wapres Amin.

Saat melintas menuju Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II pada Rabu sore, kendaraan yang dinaiki Wapres Amin beserta rombongan pun dihadang sejenak oleh pengunjuk rasa. Lewat potongan video yang beredar, tampak seorang pengunjuk rasa bahkan berdiri di depan salah satu mobil iring-iringan Wapres Amin. Akan tetapi, pengunjuk rasa tersebut segera berlari menghindar ketika ada polisi yang mengejarnya dan rombongan Wapres kembali melintas menuju bandara.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma’ruf Amin ketika membuka Sidang Pleno Ke-19 Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) dan Halal Summit 2022 di Hotel Wyndham, Palembang, Sumatera Selatan, pada Rabu (7/9/2022).

Sebelumnya, ketika membuka Sidang Pleno Ke-19 Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) dan Halal Summit 2022 di Hotel Wyndham, Palembang, pada Rabu pagi, Wapres Amin menyebut bahwa Indonesia telah berpengalaman mengarungi berbagai krisis ekonomi ataupun kemelut sosial politik.

”Sekarang pun situasi ekonomi dunia juga sedang murung. Pandemi Covid-19 menghantam seluruh negara tanpa kecuali, lalu disusul memanasnya tensi geopolitik sehingga memicu kenaikan harga pangan dan energi,” kata Wapres Amin.

Meskipun Indonesia dapat melewati berbagai krisis, ditandai dengan saat ini pertumbuhan ekonomi mengalami tren positif, inflasi relatif terkendali, dan terjadi surplus neraca perdagangan, pada level domestik Indonesia masih menghadapi tantangan. Strategi yang tepat diperlukan dalam mengatasi hal tersebut.

”Pertama, memperkuat suplai dan rantai pasok kebutuhan pokok agar tidak memunculkan gangguan distribusi barang dan jasa. Produksi dan distribusi bahan kebutuhan pokok harus dijaga sampai ke akar rumput supaya inflasi dapat dikendalikan sehingga tidak membebani ekonomi rumah tangga,” kata Wapres Amin.

Strategi kedua, menurut Wapres, menata kebijakan fiskal dan moneter secara hati-hati dan efektif dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi. ”Kebijakan-kebijakan mesti tepat guna dan fokus kepada sasaran, misalnya subsidi diperuntukkan untuk kelompok masyarakat rentan dan anggaran dialokasikan secara efektif sesuai prioritas,” ujarnya.

Kebijakan-kebijakan mesti tepat guna dan fokus kepada sasaran, misalnya subsidi diperuntukkan untuk kelompok masyarakat rentan dan anggaran dialokasikan secara efektif sesuai prioritas.

Wapres Amin menambahkan, strategi ketiga adalah mempercepat inovasi dan digitalisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Adapun strategi keempat ialah mendorong pemerataan dan keadilan ekonomi.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan bahwa penyelenggaraan acara yang diinisiasi AFEBI ini menunjukkan semakin banyak penelitian lintas disiplin ilmu.

”Dengan kolaborasi akan didapatkan hasil yang maksimal untuk membangun Indonesia. Artinya, pembangunan yang berbasis hasil penelitian tentunya akan membuahkan hasil yang jauh lebih baik menuju Indonesia yang lebih siap bersaing di kancah global,” katanya.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Nyayu Khodijah mengatakan bahwa jumlah peneliti dan ketersediaan ilmuwan dari lulusan pendidikan tinggi di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara lain. Oleh karena itu, peran peneliti dan ilmuwan dalam pembangunan ekonomi Indonesia sangat diperlukan.

”Melalui AFEBI ini mudah-mudahan dapat lahir para peneliti dan juga ilmuwan-ilmuwan khususnya di bidang ekonomi yang turut mendukung pembangunan ekonomi Indonesia,” kata Nyayu pada pembukaan Sidang Pleno Ke-19 AFEBI yang dihadiri sekitar 195 peserta dari 78 perguruan tinggi se-Indonesia tersebut.