Pemberdayaan UMKM, Kini Giliran UMK dan Perseorangan di Papua Dapat NIB dari Presiden
Kegiatan pemberian NIB di Papua merupakan bagian dari rangkaian tur yang akan dilakukan ke 20 daerah atas perintah Presiden Jokowi. Kementerian Investasi menargetkan minimal 200.000 pelaku UMKM Papua bisa terdaftar NIB.
Sebanyak 2.700 pelaku usaha mikro kecil dan perseorangan hadir dalam kegiatan pemberian nomor induk berusaha (NIB) bagi pelaku UMK dan perseorangan yang dihadiri Presiden Jokowi di GOR Toware, Jayapura, Papua, Rabu (31/8/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo memberikan nomor induk berusaha atau NIB untuk pertama kalinya di luar Pulau Jawa, yaitu bagi pelaku usaha mikro kecil atau UMK dan perseorangan di Jayapura, Provinsi Papua. Hingga saat ini, pemerintah terus mendorong kepemilikan NIB yang baru menjangkau 1,8 juta pelaku usaha di Tanah Air.
”Oleh sebab itu, Bapak Ibu beruntung telah memiliki NIB. Coba diangkat lagi NIB-nya. Saya pengin tahu bahwa betul-betul memang sudah disampaikan, sudah diberikan ke Bapak Ibu sekalian benar? Sudah semua? Sudah? Coba saya hitung dulu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2.700. Betul,” ujar Presiden Jokowi diiringi tawa dan tepuk tangan dari 2.700 hadirin di GOR Toware, Jayapura, Rabu (31/8/2022).
Presiden Jokowi menegaskan bahwa sebanyak 64 juta pelaku UMKM memiliki peran besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 61 persen dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen. ”Terus kalau sudah pegang ini (NIB), untuk apa? Bapak Ibu bisa akses permodalan ke bank, minta yang namanya KUR, kredit usaha rakyat,” tambah Kepala Negara.
Presiden Jokowi lantas mengingatkan kepada pelaku UMK dan perseorangan untuk berhitung sebelum memutuskan pinjam dana ke bank. ”Saya dulu ingat, pertama kali berusaha, saya pinjam Rp 30 juta ke bank, tapi bunganya enggak kayak KUR sekarang, bunganya mahal dulu. KUR sekarang, bunganya berapa? 3 persen. Tapi, itu disubsidi pemerintah loh bukan dari bank, itu disubsidi oleh pemerintah,” ucap Presiden.
Terus kalau sudah pegang ini (NIB), untuk apa? Bapak Ibu bisa akses permodalan ke bank, minta yang namanya KUR, kredit usaha rakyat.
Subsidi pemerintah tersebut diperuntukkan agar pelaku UMK dan perseorangan bisa berkembang dengan cepat. Jika sudah mempertimbangkan keuntungan yang akan diraih, Presiden Jokowi mendorong pelaku UMK dan perseorangan segera memanfaatkan NIB untuk mengakses permodalan dari KUR.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F24%2F20211124_145152_1637749104_jpg.jpg){kind=logo}
Menteri Kopersi dan UKM Teten Masduki dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (24/11/2021), menantang para mentor Garda Transfumi untuk tidak sekadar membantu penerbitan nomor induk berusaha (NIB), tetapi juga mengajarkan pembuat rencana bisnis usaha mikro.
Baca juga: Mayoritas UMKM Belum Miliki Nomor Induk Berusaha
”Tapi, saya titip hati-hati yang namanya pinjam ke bank itu hati-hati, harus dikalkulasi, harus dihitung yang detail jangan sampai keliru ngitung karena itu bukan duit Bapak Ibu. Semuanya itu duitnya bank yang harus dikembalikan, yang harus dicicil, yang harus diangsur setiap bulannya. Kalau ngitung kira-kira enggak masuk, enggak usah pinjam,” kata Presiden.
Presiden Jokowi juga mengingatkan agar pelaku UMK dan perseorangan tidak menggunakan dana pinjaman KUR untuk kebutuhan konsumtif. ”Dihitung masih untung, bisa ngangsur silakan pinjam dan kalau sudah pinjam hati-hati. Pinjam dapat Rp 50 juta jangan sekali-sekali separuhnya untuk beli sepeda motor. Atau pinjam Rp 200 juta, Rp 100 jutanya untuk beli mobil. Sekali-kali jangan dipakai yang namanya uang bank itu untuk beli barang-barang kenikmatan dan kemewahan seperti itu. Ndak,” tambahnya.
Seluruh pinjaman usaha dari bank harus sepenuhnya digunakan untuk modal kerja dan modal investasi. Keuntungan dari usaha itulah yang nantinya bisa disisihkan untuk tabungan membeli barang-barang konsumtif, seperti mobil, sepeda motor, atau televisi.
”Sisihkan sebulan, untung Rp 2 juta sisihkan, untung Rp 3 juta sisihkan, untung Rp 4 juta sisihkan. Kalau cukup, silakan mau beli mobil. Tapi jangan pakai yang namanya pinjaman pokok bank itu dipakai untuk beli mobil, sepeda motor, atau beli TV atau beli yang lain-lain. Ndak. Saya titip itu aja,” ucap Presiden.
Presiden Jokowi memberikan sambutan dalam kegiatan pemberian nomor induk berusaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan perseorangan di GOR Toware, Jayapura, Papua, Rabu (31/8/2022).
Pengalaman sebagai pengusaha kayu
Sebelumnya, pada Juli lalu, Presiden Jokowi juga menceritakaan pengalaman susahnya mendapat pinjaman modal dari perbankan saat menjadi pengusaha kayu di Solo, Jawa Tengah. ”Awal-awal dulu saya berusaha, kesulitan terbesar yang saya alami adalah tidak memiliki izin usaha. Itu tahun 1988-1989, tidak memiliki izin usaha. Karena itu, saya tidak bisa akses ke perbankan. Mau pinjam ke bank, tidak bisa karena tidak memiliki izin usaha. Kalau saya ingin mengajukan izin, harus bayar dan bayarnya untuk saya saat itu sangat berat sehingga bertahun-tahun saya tidak memiliki yang namanya SIUP (surat izin usaha perdagangan) dan TDP (tanda daftar perusahaan). Saat itu, izin-izin itu sangat diperlukan oleh pengusaha-pengusaha mikro dan pengusaha kecil kita,” ujarnya saat berbicara di gedung Kopassus TNI AD, Jakarta Timur, Juli lalu.
Awal-awal dulu saya berusaha, kesulitan terbesar yang saya alami adalah tidak memiliki izin usaha. Itu tahun 1988-1989, tidak memiliki izin usaha. Karena itu, saya tidak bisa akses ke perbankan. Mau pinjam ke bank, tidak bisa karena tidak memiliki izin usaha.
Untuk itu, Presiden merasakan pentingnya NIB bagi kalangan pengusaha, terutama UMKM. ”Saya sudah cek saat itu, waktu OSS jadi, apakah benar yang namanya NIB ini cepat, nomor induk berusaha ini cepat kalau kita ingin mengajukan. Saat itu saya melihat cepat. Tapi nanti mau saya cek lagi apakah sampai saat ini masih cepat kalau kita meminta nomor induk berusaha. Dan, saya senang NIB yang terbit dari Agustus 2021 sampai Juli 2022 sudah 1,5 juta. Dulu sebelum ada OSS, sebelum ada OSS itu per hari paling hanya 2.000 izin keluar, hanya 2.000. Sekarang sudah sampai angka 7.000-8.000 per hari. Tapi yang saya minta bukan angka 7.000-8.000 per hari, yang saya minta 100.000 per hari izin harus keluar. Dan itu adalah tanggung jawab dari kepala daerah supaya mendorong pengusaha-pengusaha mikro, pengusaha kecil, menengah, untuk semuanya memiliki izin ini melalui NIB,” tuturnya menambahkan.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F08%2F23%2F7810e56a-b061-42b5-96b8-f30174b09a2b_jpg.jpg){kind=logo}
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan surat nomor izin berusaha (NIB) kepada pelaku UMKM di GOR Lembah UGM, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (23/8/2022). Hingga saat ini, sudah ada 1,7 juta surat NIB yang diterbitkan sejak program online single submission diluncurkan. Lewat program tersebut, pengurusan surat izin usaha dipermudah dan tak berbayar.
Menurut Presiden, pemberian NIB gratis sama sekali dan tidak bayar untuk pengurusannya. ”Ini adalah kunci pertama kita dalam berusaha, izin harus karena kita memiliki 65,4 juta UMKM. Sekali lagi, 65,4 juta UMKM, ini data per 2021. Dan kontribusi terhadap perekonomian kita, PDB kita, sangat besar sekali, 61 persen, besar sekali. Karena itu, pemerintah kalau enggak ngurus UMKM, keliru, salah besar. Karena kontribusi terhadap ekonomi nasional 61 persen dan penyerapan tenaga kerja 97 persen itu di UMKM, bukan yang bukan di yang gede-gede. Ini perlu dicatat, penyerapan tenaga kerja itu bukan di perusahaan-perusahaan besar, maaf Pak Arsjad (Ketua Umum Kadin). Bukan di perusahaan-perusahaan besar tetapi di perusahaan-perusahaan mikro, kecil, dan menengah,” jelas Presiden Jokowi lagi. Sejauh ini, hingga April 2022, realisasi kredit perbankan sudah Rp 1.195 triliun dan untuk KUR-nya (Kredit Usaha Rakyat).
Keliru menghitung
Presiden Jokowi juga membagikan pengalamannya ketika masih menjadi pengusaha UMKM. Banyak rekannya sesama pengusaha UMKM yang jatuh dan tidak bisa bangun lagi karena keliru menghitung pinjaman perbankan. Mereka menggunakan uang pinjaman bank untuk membeli kendaraan. ”Senangnya hanya enam bulan, beli mobil, senangnya hanya enam bulan enggak bisa nyicil bank, enggak bisa nyicil ke dealer. Ya mobilnya diambil, bank-nya juga bermasalah,” ucapnya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F07%2F06%2F60d3a22d-472d-4aa6-b5a1-28f14047d404_jpg.jpg){kind=logo}
Para pelaku usaha menunjukkan nomor izin berusaha yang baru saja diterima di Museum De Tjolomadoe, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (6/7/2022). Sejak 2021, sudah ada sekitar 1,5 juta dokumen perizinan usaha yang diterbitkan. Sebagian besar untuk para pelaku UMKM. Legalitas usaha mempermudah kelompok usaha tersebut mengembangkan bisnisnya seiring terbukanya akses permodalan ke perbankan.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga memuji kemasan produk-produk UMKM di Papua yang sudah sangat bagus. Aneka produk yang dihasilkan pun sangat beragam, mulai dari produk kopi, jus nanas, hingga abon tuna. Presiden berpesan agar aneka produk tersebut juga dijual secara daring di platform digital.
”Karena saya lihat tadi, saya melihat peluang untuk itu besar sekali karena kemasannya sudah baik, packaging-nya baik, branding-nya baik, namanya juga keren, nama produknya bagus-bagus jangan dijual di sini aja, tapi melalui platform digital,” ujarnya.
Kementerian Investasi tidak boleh mengurus investasi yang besar-besar aja. Yang kecil-kecil juga oleh Bapak Presiden memerintahkan kepada kami harus kami urus. Makanya, kami hari ini datang untuk ngurus bapak-bapak semua.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa kegiatan pemberian NIB di Papua merupakan bagian dari rangkaian tur yang akan dilakukan ke 20 daerah atas perintah Presiden Jokowi. ”Kementerian Investasi tidak boleh mengurus investasi yang besar-besar aja. Yang kecil-kecil juga oleh Bapak Presiden memerintahkan kepada kami harus kami urus. Makanya, kami hari ini datang untuk ngurus bapak-bapak semua,” ujar Bahlil ketika memberikan sambutan.
Baca juga: Penerbitan Nomor Induk Berusaha Lampaui Target, Kerja Pendampingan Belum Selesai
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memberikan sambutan dalam kegiatan pemberian nomor induk berusaha bagi pelaku UMK dan perseorangan di GOR Toware, Jayapura, Papua, Rabu (31/8/2022).
Bahlil melaporkan bahwa hingga hari ini, pengusaha yang memiliki NIB dan terdaftar sistem perizinan terpadu berbasis elektronik (online single submission/OSS) sudah hampir mencapai 1,8 juta. Khusus di Papua, pelaku UMKM yang terdaftar OSS belum sampai 20.000. Kementerian Investasi menargetkan minimal 200.000 pelaku UMKM di Papua bisa terdaftar pada akhir tahun ini.
Dalam sambutannya, Bahlil juga melaporkan bahwa target investasi sudah mencapai 58 persen dari target sebesar Rp 1.200 triliun pada tahun 2022. ”Dan sebagian, Bapak Presiden, kami sudah melakukan kolaborasi antara pengusaha-pengusaha besar dan UMKM di daerah untuk menjadikan pengusaha-pengusaha daerah menjadi tuan di negeri sendiri,” ujar Bahlil.
