Kasus Suap PMB Unila, Wapres Amin: Evaluasi untuk Cegah Berulang

Terkait dengan kasus dugaan penerimaan suap pada penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung, Wapres Ma’ruf Amin menuturkan, pemerintah akan mengevaluasi agar hal serupa tak terjadi lagi.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Maruf Amin saat menjawab pertanyaan media seusai pembukaan Pagelaran Seni Lukis Firdaus Alamhudi bertajuk Nuansa Kemerdekaan” di Puri Agung Ballroom, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Senin (22/8/2022) petang.

JAKARTA, KOMPAS — Penangkapan Rektor Universitas Lampung Karomani serta sejumlah pejabat Rektorat Universitas Lampung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri menunjukkan ada lubang yang memungkinkan praktik tidak baik tersebut terjadi. Pemerintah pun akan mengevaluasi untuk mencegah berulangnya praktik serupa.

”Ya, saya kira, kita memang harus mengevaluasi. Ada sesuatu yang ternyata, ada hal yang semacam lubang yang bisa digunakan untuk melakukan gerakan yang tidak baik,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menjawab pertanyaan media seusai pembukaan Pagelaran Seni Lukis Firdaus Alamhudi bertajuk ”Nuansa Kemerdekaan” di Puri Agung Ballroom, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Senin (22/8/2022) petang.

Ya, saya kira, kita memang harus mengevaluasi. Ada sesuatu yang ternyata ada hal yang semacam lubang yang bisa digunakan untuk melakukan gerakan yang tidak baik.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan Rektor Unila Karomani alias KRM sebagai tersangka dalam kasus penerimaan suap dan gratifikasi senilai sekitar Rp 5 miliar terkait dengan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. KPK menengarai praktik suap dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri itu terjadi karena mekanisme seleksi yang kurang terukur, tidak transparan, dan tidak akuntabel.

Baca juga: Rektor Unila Jadi Tersangka, Kemendikbudristek Segera Evaluasi PMB Jalur Mandiri

KOMPAS/SUSANA RITA KUMALASANTI

Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti berupa uang tunai, deposito, dan buku tabungan dalam operasi tangkap tangan Rektor Universitas Lampung Karomani dan tiga tersangka lainnya dalam jumpa pers Minggu (21/8/2022).

Wapres Amin menuturkan bahwa pemerintah akan mengevaluasi untuk menutup lubang-lubang dalam sistem penerimaan mahasiswa baru agar tidak terjadi lagi praktik yang tidak baik tersebut. ”Tentu kita harus melakukan evaluasi untuk menutup hole ini, lubang-lubang ini, supaya tidak terjadi lagi. Saya kira pemerintah akan melakukan itu, mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi,” ujar Wapres Amin.

Tentu kita harus melakukan evaluasi untuk menutup holeini, lubang-lubang ini, supaya tidak terjadi lagi. Saya kira pemerintah akan melakukan itu, mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi.

Masih terkait dengan persoalan hukum, saat ditanya mengenai arahan Polri agar judi daring (online) segera diberantas, Wapres Amin menuturkan bahwa hal tersebut adalah benar. ”Saya kira (pemberantasan segera judi daring) itu sudah benar, (dan) memang sudah harus segera dilakukan,” katanya.

Baca juga: Polda Jateng Gerebek Markas Judi ”Online” Internasional di Purbalingga

Wapres Amin menuturkan, judi daring saat ini sudah merambah ke berbagai arah dan menimbulkan banyak korban. ”Dan, ternyata banyak bandar judi di berbagai negara, tetapi ekornya ada di sini. Maka, ini harus diberantas tuntas. Saya mendukung langkah Polri supaya (pemberantasan judi daring) cepat dilakukan,” ujarnya.

DOKUMENTASI HUMAS POLDA LAMPUNG

Aparat Kepolisian Daerah Lampung menggelar konferensi pers terkait penangkapan 27 tersangka kasus judi online, Selasa (26/7/2022), di Markas Besar Polda Lampung.

Ketika ditanya saran untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kepolisian, dalam konteks perkara pembunuhan Brigadir J dengan salah satu tersangkanya adalah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, Wapres Amin berpendapat, mesti ada langkah yang lebih tegas.

”Saya kira harus ada langkah-langkah yang lebih tegas dalam rangka pembersihan ke dalam, dan juga pemberantasan (hal) lain, seperti judi online dan sebagainya. Dengan langkah-langkah seperti itu, saya kira nanti reputasi Polri akan kembali lagi,” kata Wapres Amin.

Baca juga: Presiden: Penuntasan Kasus Ferdy Sambo, Momentum Bangun Kembali Kepercayaan Polri

Sebelumnya, seperti diberitakan Kompas, Senin (15/8/2022), Presiden Joko Widodo pun kembali berpesan agar pengusutan pembunuhan Brigadir J dilakukan hingga tuntas. Kepala Negara menekankan bahwa penuntasan pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat menjadi momentum guna membangun kembali kepercayaan publik terhadap Polri.

Ini momentum untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Jangan sampai momentum ini dilewatkan begitu saja, yaitu reformasi Polri untuk memperbaiki sistem selama ini.

”(Pengusutan kasus kematian Brigadir J) ini momentum untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Jangan sampai momentum ini dilewatkan begitu saja, yaitu reformasi Polri untuk memperbaiki sistem selama ini,” kata Presiden Jokowi saat ditanya Kompas di Ruang Resepsi, Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (14/8/2022).