Fokus untuk Persiapkan Pemilu 2024

Setelah pernyataan Presiden Joko Widodo terkait wacana penundaan pemilu, kini seluruh elemen bangsa harus mulai fokus untuk menyiapkan Pemilu 2024. Salah satu yang harus segera dipersiapkan, anggaran untuk pemilu.

TANGKAPAN LAYAR KANAL YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers terkait Undang-undang Cipta Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS - Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dengan wacana penundaan Pemilu 2024 diharapkan tidak hanya mengakhiri polemik terkait wacana tersebut. Namun, juga mendorong seluruh elemen bangsa mulai fokus mempersiapkan Pemilu 2024.

Salah satu hal yang mesti segera diputuskan untuk memastikan digelarnya Pemilu 2024 adalah segera disepakatinya besaran biaya pemilu dan pencairannya. Pasalnya, tahapan pemilu akan dimulai pada pertengahan tahun ini.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Kami memberi apresiasi kepada Presiden yang secara cepat merespons dan menunjukkan sikap yang terang atas kegaduhan wacana penundaan Pemilu 2024,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim, Sabtu (5/3/2022).

Usulan penundaan pemilu kembali menghangat dua pekan terakhir atau setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar melontarkan usulan tersebut. Usulan ini didukung Ketua Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Baca juga: Polemik Penundaan Pemilu, Presiden: Taat, Tunduk, Patuh pada Konstitusi

KOMPAS/WINARTO HERUSANSONO

Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP PKB ( nomor tiga dari kanan)

Presiden Jokowi kepada Kompas, di Istana Bogor, Jumat (4/3), mengatakan, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang karena itu bagian dari demokrasi. Namun, semua pihak, termasuk dirinya, harus tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi. ”Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” kata Presiden (Kompas, 4/3/2022).

Mendukung

Luqman berharap, pernyataan Presiden itu tidak hanya mengakhiri polemik terkait dengan penundaan pemilu. Namun, juga membuat seluruh elemen bangsa fokus mempersiapkan Pemilu 2024.

”Mari semua elemen bangsa, masyarakat dan parpol (partai politik), termasuk penyelenggara pemilu, untuk fokus dalam menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2024. PKB siap kapan pun pemilu digelar,” ujar Luqman yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, partainya juga sependapat dengan Presiden untuk taat, tunduk, dan patuh pada konstitusi. ”Di dalam menjalankan politik ketatanegaraan, kami sama dengan sikap Presiden. Sebagai pemimpin tertinggi negeri ini, kalau Presiden sudah berkata seperti itu, tentu kita mendukung,” katanya.

NINO CITRA ANUGRAHANTO

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat hadir dalam deklarasi dukungan oleh Hastakarya dan Organisasi Sayap Partai Golkar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terhadap Airlangga Hartarto, di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (3/8/2019).

Setelah usulan penundaan pemilu dimunculkan Muhaimin, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sempat menerima usulan serupa dari petani sawit saat kunjungan kerja di Siak, Riau. Atas usulan itu, Airlangga menyatakan akan membicarakan dengan unsur pimpinan parpol lainnya.

”Sikap Golkar hanya menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang ditemui di lapangan. Namun, sebagai konsekuensi dari hidup bernegara, Golkar taat pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” tutur Doli.

Doli yang juga Ketua Komisi II DPR mengatakan, saat ini persiapan Pemilu 2024 terus dilakukan oleh pembuat kebijakan ataupun penyelenggara pemilu. Beberapa hal krusial tengah dimatangkan, termasuk soal pencairan anggaran pemilu, penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Tahapan, Jadwal, dan Program, serta digitalisasi dan elektronifikasi sejumlah tahapan pemilu.

Serius pada komitmen

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengingatkan, sikap tegas dan komitmen untuk menjaga konstitusi, amanat reformasi, dan demokrasi mesti terus dijaga.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Warga memasukkan surat suara ke kotak suara di Tempat Pemungutan Suara 30 Kelurahan Cibodasari, Cibodas, Tangerang, Banten dalam Pemilu 2019, Rabu (17/4/2019).

Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra mengatakan, meski Presiden telah menyatakan akan taat dan patuh pada konstitusi, segenap elemen bangsa tetap harus mewaspadai kemungkinan upaya menunda pemilu kembali muncul. Apalagi, ia melihat pernyataan Presiden masih belum kuat untuk menghentikan upaya-upaya untuk menunda pemilu.

”Presiden Joko Widodo tidak eksplisit dan tegas menyatakan menolak penundaan Pemilu 2024, perpanjangan masa jabatan presiden, dan amendemen UUD 1945. Oleh karena itu, masih tetap perlu diwaspadai,” kata Azra.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno melihat hal serupa. ”Pernyataan Presiden itu menunjukkan bahwasanya wacana itu dipertimbangkan, atau masih ada ruang bagi Presiden untuk memikirkan penundaan pemilu itu, karena wacana itu dianggap sebagai bagian dari demokrasi. Konsepsi untuk taat, tunduk, dan patuh pada konstitusi pun dipertanyakan, karena ketika konstitusi diubah untuk menunda pemilu, artinya itu pun akan ditaati,” paparnya.

Anggaran pemilu

Pengajar Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Nur Iman Subono, mengingatkan, anggaran pemilu berpotensi dijadikan alasan dalam menunda pemilu lantaran pemilu dianggap menghabiskan biaya besar.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pemilih menunjukan jari yang telah dicelupkan ke dalam tinta saat simulasi Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (6/4/2019).

”Padahal, atany cost (dengan biaya berapa pun), pemilu harus diselenggarakan karena ini amanat konstitusi,” katanya tegas.

Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, besaran anggaran untuk Pemilu 2024 masih dibicarakan dengan pemerintah dan Badan Anggaran DPR. Pembicaraan terakhir, yaitu beberapa pekan lalu, anggaran yang diusulkan KPU diminta untuk dipangkas. ”Harus dirasionalisasi. Terakhir Rp 76 triliun, turun dari Rp 86 triliun,” ujarnya.

Selasa lalu, anggota KPU, Hasyim Asy’ari, bahkan menyebut anggaran KPU untuk Pemilu 2024 sudah diturunkan lagi menjadi Rp 62 triliun. ”Namun, yang ini belum kita ajukan secara resmi,” ujarnya.

Kesepakatan soal anggaran pemilu diharapkan bisa segera dicapai dan kemudian anggaran segera dikucurkan. Sebab, pada pertengahan tahun ini tahapan Pemilu 2024 sudah harus dimulai.

Baca juga: Catat dan Hukum Partai Politik yang Usulkan Penundaan Pemilu

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Ketua KPU Ilham Saputra

Adapun anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menuturkan, kebutuhan anggaran untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2024 yang besarnya Rp 33,755 triliun tinggal memperoleh persetujuan dari Badan Anggaran DPR dan pemerintah. Tidak ada perubahan anggaran yang diminta pemerintah ataupun DPR dan juga Bawaslu sehingga besaran anggaran diharapkan segera disetujui dan dicairkan.