Penyelenggaraan pemilu serentak Indonesia di luar negeri tak luput dari potensi kerawanan. Hal ini bisa menjadi peringatan dini bagi KPU untuk membuat regulasi dan memastikan keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

KPU tetap menyiapkan pemilu dengan sistem proporsional terbuka. MK diminta pertimbangkan tahapan pemilu yang sudah berjalan. Perubahan sistem akan merepotkan peserta pemilu, terutama partai politik.

DKPP diharapkan dapat menyusun data dan informasi yang sudah tersebar terkait dugaan kecurangan pemilu sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

Komisi Pemilihan Umum menepis dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya pada tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.

KPU telah merancang seleksi serentak penyelenggara pemilu daerah dimulai pada Mei 2023. Dengan demikian, diyakini tahapan krusial Pemilu 2024 tak terganggu.

Pemerintah selaku pembentuk undang-undang masih mempertimbangkan bentuk payung hukum apa yang akan dibuat untuk merespons dampak pembentukan tiga daerah otonom baru di Papua terhadap Pemilu 2024.

Sesuai kesepakatan pemerintah, KPU, dan DPR agar tahapan Pemilu 2024 dimulai pada 14 Juni, DPR memberikan dukungan anggaran pemilu sebesar Rp 76,6 triliun. DPR juga menyepakati durasi kampanye selama 75 hari.

Pembahasan durasi kampanye pada Pemilu 2024 akan kembali dibahas dalam rapat Komisi II DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu membahas Rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal, Selasa (7/6/2022).