Komisi Pemilihan Umum menepis dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya pada tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Sampai saat ini sudah 20 anggota KPU pusat dan daerah dilaporkan ke DKPP karena diduga melanggar etik penyelenggara pemilu. Mereka diduga terlibat dalam manipulasi verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu.

KPU telah merancang seleksi serentak penyelenggara pemilu daerah dimulai pada Mei 2023. Dengan demikian, diyakini tahapan krusial Pemilu 2024 tak terganggu.

Pemerintah selaku pembentuk undang-undang masih mempertimbangkan bentuk payung hukum apa yang akan dibuat untuk merespons dampak pembentukan tiga daerah otonom baru di Papua terhadap Pemilu 2024.

Pembahasan durasi kampanye pada Pemilu 2024 akan kembali dibahas dalam rapat Komisi II DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu membahas Rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal, Selasa (7/6/2022).

Rapat dengar pendapat dalam rangka konsultasi rancangan PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu akan digelar setelah KPU bertemu dengan pimpinan DPR. Pertemuan itu dijadwalkan digelar pada 6 Juni 2022.

Presiden Jokowi berjanji mendukung penyelenggaraan pemilu dan pilkada pada 2024. Jika dukungan ini serius, Presiden harus mendesak DPR untuk segera selesaikan rapat konsultasi pembahasan Rancangan PKPU Tahapan Pemilu.

Lambatnya penyusunan Peraturan KPU Tahapan akan berdampak panjang bagi kualitas penyelenggaraan Pemilu 2024. Seharusnya, sejak awal, semua pihak disiplin dalam tahap konsultasi di tingkat rapat dengar pendapat.