logo Kompas.id
Politik & HukumCatat dan Hukum Partai Politik...
Iklan

Catat dan Hukum Partai Politik yang Usulkan Penundaan Pemilu

Usulan penundaan Pemilu 2024 yang dikemukakan PKB dan menyusul Golkar serta PAN, tak sesuai dengan keinginan mayoritas publik. Usulan itu juga inkonstitusional dan mengkhianati amanat Reformasi 1998.

Oleh
IQBAL BASYARI
· 6 menit baca
Bendera partai politik peserta Pemilu Serentak 2019 menghiasi jalan layang Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Bendera partai politik peserta Pemilu Serentak 2019 menghiasi jalan layang Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS - Publik diminta mencatat partai politik yang mendukung usulan penundaan pemilu dan menghukum partai itu dengan tak memilihnya saat pemilu. Usulan yang bakal berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden itu tak hanya melanggar konstitusi, tetapi juga mengkhianati amanat Reformasi 1998. Ironisnya usulan tersebut turut didukung oleh Partai Amanat Nasional, partai yang lahir dari rahim reformasi.

Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi partai politik (parpol) ketiga yang mendukung usulan penundaan Pemilu 2024 setelah Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Editor:
ANTONIUS PONCO ANGGORO
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000