Setelah Kepuasan Publik Mencapai Angka Tertinggi...

Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yang mencapai angka tertinggi harus diikuti perbaikan. Sebab, kepuasan kapan pun dapat menurun jika kebijakan yang dikeluarkan tak lagi sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya secara virtual pada Pertemuan Pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 atau The 1st Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting yang digelar di Jakarta, Kamis, 17 Februari 2022.

Dalam tiga survei terakhir yang dilakukan oleh sejumlah lembaga menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin mencapai angka tertinggi, berada di atas 70 persen.

Survei yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 17-30 Januari menunjukkan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan mencapai 73,9 persen. Capaian ini merupakan yang tertinggi selama survei berkala dilakukan setiap enam bulan sejak awal pemerintahan Jokowi-Amin.

Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-Amin yang terekam dalam survei yang dilakukan pada 15-17 Februari mencapai 71 persen. Sementara pada survei yang diselenggarakan Saiful Mujani Research and Conculting, 8-16 Desember 2021, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan mencapai 71,7 persen.

Tingginya tingkat kepuasan publik yang terekam melalui survei kuantitatif ini memantik perdebatan publik. Pasalnya, hasil survei itu dirilis di tengah berbagai masalah mendera masyarakat. Sebut saja kasus di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, maupun kenaikan harga-harga komoditas, seperti minyak goreng, kedelai, dan daging sapi.

Baca juga: Kepuasan Meningkat, Pemerintah Harus Pastikan Tak Ada Korupsi pada Penanganan Pandemi

GUNAWAN KARTAPRANATA

Infografik Survei Kepemimpinan Nasional

Manajer Litbang Kompas Toto Suryaningtyas menjelaskan, ada kemungkinan hasil survei akan berbeda jika dilakukan pada Februari. Sebab persepsi masyarakat dalam survei juga dipengaruhi oleh rentang waktu pelaksanaan survei tersebut, yakni di akhir Januari. Sebab sekalipun kepuasan di sejumlah aspek meningkat, kepuasan terhadap aspek pengendalian barang dan jasa menurun. Hal ini tak lepas dari munculnya isu kelangkaan minyak goreng yang dirasakan langsung oleh publik dan kerap dibahas di media massa.

"Apa yang diserap oleh publik biasanya asalnya dari media komunikasi, media massa, dan perbincangan sehari-hari," ujar Toto dalam bincang-bincang Satu Meja The Forum bertajuk ”Kinerja Jokowi, Kepuasan Naik di Tengah Kritik” yang disiarkan Kompas TV, Rabu (23/2) malam.

Acara yang dipandu Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo tersebut dihadiri secara virtual oleh politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno, Ketua Umum Pro Joko Widodo (Projo) Budi Arie Setiadi, Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Asfinawati, serta Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

Manajer Litbang Kompas Toto Suryaningtyas menjelaskan, ada kemungkinan hasil survei akan berbeda jika dilakukan pada Februari. Sebab persepsi masyarakat dalam survei juga dipengaruhi oleh rentang waktu pelaksanaan survei tersebut, yakni di akhir Januari.

Baca juga: Survei Litbang ”Kompas”: Tingkat Kepuasan Publik pada Pemerintahan Jokowi Capai Angka Tertinggi

INSAN ALFAJRI

Toto Suryaningtyas

Toto menuturkan, temuan umum terkait tingginya kepuasan publik menjadi logis karena kenaikan kepuasan juga terjadi di sejumlah bidang yang ditanyakan secara khusus. Kepuasan publik di empat bidang, yakni kesejahteraan sosial (78,3 persen), politik dan keamanan (77,6 persen), penegakan hukum (65,9 persen), dan ekonomi (64,8 persen) pun meningkat dibandingkan survei sebelumnya yang dilakukan pada Oktober 2021.

Kepuasan publik yang tinggi tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor penanganan pandemi Covid-19 yang cukup baik. Hal itu terbaca dari kenaikan apresiasi publik di sektor-sektor yang terkait dengan penanganan pandemi dan dampak yang ditimbulkan. Beberapa di antaranya penilaian terhadap penanganan di sektor kesehatan, kemiskinan, dan pendidikan yang kenaikannya berkisar 8 persen sampai 11 persen, lebih tinggi dibandingkan sektor hukum yang naik secara merambat di 2 persen hingga 3 persen.

Bagi Toto, hasil ini tidak mengagetkan, karena secara umum pemerintahan Presiden Jokowi sejak periode pertama menekankan penguatan pilar politik dan kesejahteraan sosial. Namun capaian kepuasan di sektor ekonomi yang mencapai 64,8 persen juga tergolong paling tinggi karena kepuasan di sektor ini ketika masa sebelum Jokowi rata-rata di bawah 50 persen.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi usai mengikuti acara penutupan Rapat Kerja Nasional IV Projo di Jakarta, Minggu (16/9/2018).

Budi menilai, tingginya kepuasan masyarakat tidak hanya memberikan keuntungan politik bagi Presiden Jokowi, melainkan juga seluruh bangsa Indonesia. Sebab Presiden Jokowi sebagai pemimpin rakyat dinilai mampu membuat dan mengeksekusi sebuah kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Apresiasi yang tinggi ini menjadi catatan sekaligus tantangan bagi kita semua. Sebab politik itu dinamis, kondisi sosial juga dinamis, serta tantangan ke depan makin berat, terutama untuk pemulihan ekonomi pascapandemi," ujarnya.

Kepekaan Presiden

Budi mengatakan, tingginya kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Amin ketika pandemi, terutama di tiga bulan terakhir cukup logis. Sebab, kebijakan yang dikeluarkan sangat konsisten dan pemerintah berusaha dengan sungguh-sunguh untuk mengeksekusi apa yang menjadi kehendak serta aspirasi rakyat, salah satunya boster vaksin Covid-19 gratis. Ini menunjukkan kepekaan Presiden terhadap penanganan pandemi agar segera berakhir dan menempatkan keselamatan rakyat sebagai yang utama.

"Bahwa memang di awal Februari ada yang lebih sensitif, misalnya minyak goreng, kedelai, daging, dan masalah lain. Tetapi yang penting, Presiden sungguh-sungguh melaksanakan dan mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang betul-betul untuk kepentingan rakyat banyak," ucapnya.

Budi mengatakan, tingginya kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Amin ketika pandemi, terutama di tiga bulan terakhir cukup logis. Sebab, kebijakan yang dikeluarkan sangat konsisten.

Baca juga: "Survei Litbang Kompas": Ceruk Suara Pemilih Masih Terbuka

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hendrawan Supratikno

Menurut Hendrawan, tingkat kepuasan yang tinggi membuat pemerintah lebih percaya diri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dianggap sudah berada di jalur yang tepat. Hasil survei tersebut merupakan apresiasi masyarakat terhadap program-program Presiden Jokowi yang dapat dijalankan dalam kondisi sosial politik yang lebih kondusif.

"Saya menafsirkan hasil survei ini sebagai ekspresi kerinduan masyarakat, bahwa mereka melihat sekarang terjadi stabilitas politik dan konsolidasi politik sudah menjadi lebih berhasil sehingga aura eksekusi program-program pemerintah berjalan di rel yang benar," katanya.

Hendrawan menuturkan, kenaikan kepuasan terhadap pemerintah sejak 2015 yang cukup konsisten salah satunya disebabkan ada banyak capaian yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Beberapa di antaranya adalah penyelenggaraan Asian Games 2018, Moto GP, Presidensi G20, serta Pekan Olahraga Nasional 2021 yang bagi sebagian kalangan dianggap tidak mungkin tetap bisa dijalankan oleh Presiden Jokowi. Pada sektor kesejahteraan sosial yang kepuasannya tertinggi juga disokong anggaran APBN selama tiga tahun untuk program perlindungan sosial yang mencapai Rp 542,2 triliun.

Belum "nendang"

Bhima mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat kepuasan publik terhadap pemerintah tinggi. Pertama, ada banyak masyarakat yang pekerjaannya di bidang komoditas batu bara dan kelapa sawit di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang menikmati kenaikan harga cukup tinggi. Selain itu, ada 21 juta tenaga kerja terdampak pandemi yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun itu merupakan faktor eksternal dan bukan berasal dari kebijakan Presiden Jokowi.

Baca juga: Survei Kompas : Tahun 2022 Jadi Momentum Partai Melumasi Mesin Politik

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Bhima Yudistira Adhinegara

Namun demikian, semestinya tingkat kepuasan bisa mencapai 90 persen. Sebab anggaran untuk penanganan pandemi dan stimulus ekonomi kepada masyarakat selama 2020 mencapai Rp 1.000 triliun. Sedangkan dana pemulihan ekonomi nasional pada 2021 mencapai sekitar Rp 700 triliun. Anggaran yang besar itu ternyata hanya mampu membuat kepuasan publik di sektor ekonomi sebanyak 64,8 persen.

"Dengan dana yang cukup besar dari APBN dan sudah dibantu Bank Indonesia, ternyata kepuasannya belum nendang," ujar Bhima.

Semestinya tingkat kepuasan bisa mencapai 90 persen. Sebab anggaran untuk penanganan pandemi dan stimulus ekonomi kepada masyarakat selama 2020 mencapai Rp 1.000 triliun.

Ia mengingatkan, agar kepuasan yang tinggi ini tidak membuat pemerintahan cepat berpuas diri. Sebab kenaikan harga komoditas perlu segera diatasi. Menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju yang cenderung memikirkan pencapresan maupun perpanjangan masa jabatan Presiden bisa sangat mengganggu kinerja pemerintah. Apalagi, sejumlah pos di kementerian bidang perekonomian diisi oleh politikus.

"Pekerjaan rumah terbesar ada di Pak Jokowi, bagaimana menertibkan menteri-menterinya agar tidak berpolitik saat jam kerja dan menggunakan sumber daya kantor," ujar Bhima.

Ia mengingatkan, kepuasan publik dalam beberapa bulan ke depan berisiko mengalami penurunan. Sebab rakyat sudah mulai merasakan kenaikan barang-barang komoditas yang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan sehari-hari. Pemerintah mesti segera mengambil kebijakan untuk memastikan stok kebutuhan itu aman dan harga relatif stabil.

Asfinawati mengingatkan, hasil survei ini jangan membuat pemerintah jumawa. Sebab masih banyak hal yang mesti diselesaikan oleh pemerintah. Perbaikan tidak hanya untuk rezim yang berkuasa saat ini, namun untuk masa depan bangsa sehingga populisme tidak sekadar ada di mulut saja. Partisipasi publik harus diperkuat dan suara rakyat didengar oleh pemerintah dalam setiap pembuatan kebijakan. "Saya yakin kalau survei dilakukan sesudah peristiwa Wadas, mungkin datanya akan sangat berbeda," ujarnya.