Satu bulan jelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, dinamika koalisi partai politik semakin dinamis. Sejumlah parpol berganti gerbong koalisi, bahkan satu bakal pasangan capres-cawapres telah dideklarasikan.

Hasil survei terakhir Litbang Kompas merekam setidaknya 18,1 persen pemilih loyal Jokowi akan memilih siapa pun bakal capres yang didukung oleh Presiden ke-7 RI tersebut.

Parpol nonparlemen dan baru membutuhkan gimik yang "out of the box" agar masyarakat mengenal parpol tersebut.

Pro dan kontra mengenai lembaga yang berhak mengadili perkara dugaan korupsi di Basarnas mengemuka di hadapan publik. Prinsip persamaan di hadapan hukum diharapkan tetap ditegakkan.

Koalisi pada Pemilu 2024 masih cukup landai dan sarat dengan ketidakpastian. Ketidakpastian itu terjadi karena tidak ada satu kekuatan konfigurasi elektoral yang dominan.

Kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS dinilai mempertontonkan pemandangan kontras antara kemiskinan rakyat dan praktik korupsi penyelenggara negara. Kasus ini diharapkan bisa dibuka hingga terang benderang.

KPK yang pernah tersohor sebagai ”pulau” integritas terus tergerus oleh ulah dari dalam lembaga antirasuah tersebut. Hal itu disebut sebagai imbas revisi UU KPK dan faktor kepemimpinan KPK saat ini.

Meski sudah menetapkan bakal capres, sejumlah parpol dan gabungan parpol belum juga menetapkan bakal cawapres. Mereka masih berhitung untung dan rugi, tak hanya untuk pemilu presiden, tetapi juga di pemilu legislatif.