Banyak Figur Berkualitas dari 848 Pendaftar Seleksi Anggota KPU-Bawaslu

Masa pendaftaran calon anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 telah ditutup. Jumlah pendaftar jauh lebih banyak daripada seleksi serupa lima tahun lalu.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Pendaftar mendaftar sebagai calon anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2022-2027 di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (11/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Masa pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027 telah ditutup, Senin (15/11/2021) sore. Jumlah pendaftar mencapai 848 orang atau jauh lebih banyak daripada jumlah pendaftar untuk seleksi serupa lima tahun lalu.

Dari jumlah pendaftar sebanyak  848 orang, sebanyak 479 orang  mendaftar untuk calon anggota KPU, sedangkan 369 orang lainnya mendaftar calon anggota Bawaslu. Saat seleksi calon anggota KPU-Bawaslu periode 2017-2022, jumlah pendaftar sebanyak 512 orang yang terdiri dari 304 pendaftar untuk anggota KPU dan 208 orang untuk anggota Bawaslu.

Tingginya antusiasme masyarakat mengikuti seleksi diapresiasi Sekretaris Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU dan Bawaslu Bahtiar, Senin. Ia pun cukup puas dengan banyaknya orang yang mendaftar.

Hal serupa disampaikan anggota timsel Hamdi Muluk. Apalagi jika melihat latar belakang pendaftar, banyak yang terlihat memiliki kualitas. ”Kalau lihat profil sepintas, yang berkualitas juga cukup banyak. Anggota yang masih petahana kurang lebih 30 persen ikut lagi. Ini bagus buat kesinambungan kalau terpilih lagi,” ujarnya.

Baca juga : Anggota KPU-Bawaslu Lama Daftar Lagi Ikut Seleksi

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Anggota Badan Pengawas Pemilu, Mochammad Afifuddin (kedua dari kiri), mendaftar sebagai calon anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2022-2027 di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu di kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (11/11/2021).

Selain anggota KPU dan Bawaslu Pusat, menurut Hamdi, banyak pula anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota yang mendaftar. Di luar itu, ada pendaftar yang berlatar belakang sebagai akademisi, profesional, pegawai negeri sipil, mantan pejabat, dan sebagainya sehingga beragam. Ia berharap bisa ditemukan calon anggota KPU dan Bawaslu yang mumpuni dari ratusan pendaftar itu.

Setelah tahapan pendaftaran usai, tahapan selanjutnya adalah seleksi administrasi. Mereka yang lolos seleksi administrasi akan menjalani seleksi tertulis, kemudian meminta masukan masyarakat terkait rekam jejak bakal calon anggota KPU-Bawaslu. Tahap selanjutnya adalah tes psikologi, tes kesehatan, dan tes wawancara.

Setelah serangkaian proses tuntas, timsel akan mengajukan nama-nama yang lolos ke presiden. Presiden kemudian akan mengajukan ke DPR untuk proses uji kelayakan dan kepatutan. Nama-nama yang lolos lantas diserahkan kembali ke presiden untuk dilantik. Serangkaian proses tersebut ditargetkan tuntas sebelum masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu saat ini berakhir pada pertengahan April 2022.

Menurut Peneliti Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif), Muhammad Ihsan Maulana, jumlah pendaftar yang meningkat tersebut menunjukkan bahwa kompleks dan beratnya penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak, dan pemilihan kepala daerah serentak, pada 2024 tak menyurutkan antusiasme masyarakat.

Dengan banyaknya pendaftar, timsel dapat memiliki banyak pilihan dan mencari yang terbaik untuk menjadi anggota KPU dan Bawaslu, khususnya dalam menghadapi kerumitan pemilu legislatif dan presiden serentak, plus pilkada serentak nasional, yang semuanya digelar pada 2024.

Di tahapan awal seleksi ini, khususnya saat verifikasi administrasi, ia mengingatkan timsel untuk mencermati kelengkapan dokumen pendaftar. Sebab, banyak peserta yang mendaftar pada hari terakhir atau mendekati tenggat pendaftaran. Ihsan pun berharap timsel mengumumkan tak hanya nama peserta yang lolos verifikasi administrasi, tetapi juga mereka yang dinyatakan tidak lolos dan memberitahukan hasilnya, minimal kepada peserta.

Hal lain yang penting, timsel harus membuka kanal banding bagi pendaftar. Ini penting untuk mengantisipasi terjadinya kekeliruan penelitian administrasi yang disebabkan  kelalaian yang dilakukan oleh timsel.

Baca juga : Persiapan Matang Dibutuhkan, Segera Putuskan Jadwal Pemilu 2024

Timsel juga harus segera membuka latar belakang dan rekam jejak calon, khususnya pada informasi yang bersifat dapat diketahui publik. Informasi yang perlu dibuka ke publik, antara lain, latar belakang pendidikan, jender, profesi, rekam jejak apa pernah bergabung menjadi anggota partai politik atau organisasi lain, serta pernah melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) atau tidak untuk calon yang berasal dari penyelenggara negara.